KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN\\
REPUBLIK  INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR   30/PMK.02/2006

 

TENTANG\\
\\
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR\\
[[view.php?id=9578a63fbe545bd82cc5bbe749636af1|**92/PMK.02/2005**]] TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU\\
DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR

\\
MENTERI KEUANGAN,

 

Menimbang


:

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan diatur larangan untuk mengekspor bahan baku serpih;

 

 

b.

bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan menjaga ketersediaan kebutuhan dalam negeri perlu dilakukan pengenaan tarif pungutan ekspor atas komoditi serpih kayu;

 

 

c.

bahwa dalam rangka memberikan kepastian pelaksanaan pengenaan tarif pungutan ekspor atas komoditi kayu olahan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap batasan kayu olahan yang dikenakan pungutan ekspor ;

 

 

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=9578a63fbe545bd82cc5bbe749636af1|**92/PMK.02/2005**]] tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd|**20 TAHUN 1997**]] tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 

 

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 

 

5.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=42a0e188f5033bc65bf8d78622277c4e|**22 TAHUN 1997**]] tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);

 

 

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

 

 

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);

 

 

8.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=5e62c1998206e0110459a6143546fe2e|**35 TAHUN 2005**]] tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4531);

 

 

9.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

10.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 557/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;

 

 

11.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02./2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=04da717026605472461b05cf41f717ee|**130/PMK.010/2005**]];

 

 

12.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/2/2006 tentang Ketentuan Produk Industri Kehutanan;

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=9578a63fbe545bd82cc5bbe749636af1|**92/PMK.02/2005**]] TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR.

 

Pasal I

 

 

Mengubah Angka Romawi III Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=9578a63fbe545bd82cc5bbe749636af1|**92/PMK.02/2005**]] tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=04da717026605472461b05cf41f717ee|**130/PMK.010/2005**]], sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut:

 

 

|NO |URAIAN                                |TERMASUK\\ \\ DALAM POS TARIF|TARIF\\ \\ PUNGUTAN\\ \\ EKSPOR|
|III| KAYU                                 |                             |                               |
|   | a. Veneer                            |4408.10.10.00                |15%                            |
|   |                                      |s/d                          |                               |
|   |                                      |4408.90.90.00                |                               |
|   | b. Serpih Kayu                       |ex. 4401.21.00.00            |15%                            |
|   |                                      |ex. 4401.22.00.00            |                               |
|   |                                      |ex. 4401.30.00.00            |                               |
|   |                                      |ex. 4401.10.00.00            |                               |
|   |                                      |ex. 4401.20.00.00            |                               |
|   | c. Kayu Olahan                       |                             |                               |
|   |    (kayu   gergajian   yang   telah  |ex. 4407.10.10.00            |15%                            |
|   |    dikeringkan   dan    diratakan    |s/d                          |                               |
|   |    keempat     sisinya    sehingga   |ex. 4407.99.90.00            |                               |
|   |    permukaannya   menjadi  rata      |                             |                               |
|   |    dan      halus     dengan     luas|                             |                               |
|   |    penampang  tidak  lebih   dari    |                             |                               |
|   |    4000 mm²)                         |                             |                               |

 

 

Pasal II

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 3 April 2006\\
MENTERI KEUANGAN

 

\\
\\
SRI MULYANI INDRAWATI

\\