KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
       DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

Bahwa dalam rangka menambah jumlah Wajib Pajak yang diadministrasikan pada Kantor
Pelayanan Wajib Pajak Besar Orang Pribadi, perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal
Pajak tentang Penambahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Tertentu yang
Terdaftar dan Melaporkan Usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang
Pribadi;

Mengingat:

1.  Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
    Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali
    diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 4953);

2.  Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 3263 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
    Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
    2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3.  Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
    Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
    Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)
    sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18
    Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran
    Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

4.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata
    Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

5.  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu
    dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor
    Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena
    Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
    PER-160/PJ./2007;

6.  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ./2008 tentang Tata Cara Pendaftaran
    Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan
    Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;

7.  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Penunjukan Nomor 53/PJ./2009 tentang Tempat
    Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi
    Pengusaha Kena Pajak Tertentu Pada KPP Wajib Besar Orang Pribadi.

            MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENAMBAHAN WAJIB
            PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU YANG
            TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN
            PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI

            PERTAMA:

Menambahkan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Wajib Pajak dan/atau Pengusaha
Kena Pajak Tertentu yang terdaftar dan/atau melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi.

            KEDUA:

Saat mulai terdaftar (SMT) Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini pada Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar Orang Pribadi adalah tanggal 1 Agustus 2009.

            KETIGA:

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1.  Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

2.  Para Direktur, para Tenaga Pengkaji, para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
    Pajak, dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;

3.  Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
    Jenderal Pajak Jakarta Pusat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta
    Selatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat, Kantor Wilayah
    Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jakarta
    Utara, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.



Ditetapkan di   :   Jakarta
Pada tanggal    :   07 Juli 2009

Direktur Jenderal Pajak,
ttd,

Darmin Nasution
NIP 130605098

</code>