KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                27 Oktober 1994     

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 2464/PJ.51/1994

                            TENTANG

                 PPN DAN PPh ATAS IMPOR MAJALAH UNTUK APEC

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX  tanggal 24 Oktober 1994 perihal tersebut pada pokok surat, 
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I.  PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    1.  Sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang PPN 1984, PPN 
        dikenakan atas impor Barang Kena Pajak dan apabila termasuk barang mewah dikenakan 
        juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

    2.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
        538/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990 jo Pasal 7 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 
        Tahun 1969, atas impor barang-barang yang berupa hadiah ataupun berdasarkan bantuan 
        tehnik kerja sama dan pemberian-pemberian lain dari Pemerintah dan/atau badan lain dari 
        Luar Negeri kepada Pemerintah, Instansi-instansi dan badan di dalam negeri jika 
        pembiayaannya tidak dibebankan atas Anggaran Belanja Negara, maka PPN/PPn BM impor 
        tidak dipungut sepanjang dibebaskan dari Bea Masuk.

    3.  Mengingat barang-barang yang diimpor adalah :
        Jenis barang    :   majalah
        Jumlah barang   :   425 Kg
        AWB No. :   804 704 1155
        merupakan barang hadiah dari Institutional Investor Amerika Serikat kepada PT. XYZ Jakarta, 
        maka kami dapat menyetujui PPN/PPn BM tidak dipungut, sepanjang Bea Masuknya 
        dibebaskan.
        Sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 538/KMK.04/1990, 
        pelaksanaan tidak dipungut PPN/PPn BM dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

II. PAJAK PENGHASILAN

    1.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
        538/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990 jo Pasal 7 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 
        Tahun 1969, atas impor barang-barang yang berupa hadiah ataupun berdasarkan bantuan 
        tehnik kerja sama dan pemberian-pemberian lain dari Pemerintah dan/atau badan lain 
        dari Luar Negeri kepada Pemerintah, Instansi-instansi dan badan di dalam negeri jika 
        pembiayaannya tidak dibebankan atas Anggaran Belanja Negara, maka sepanjang 
        dibebaskan dari Bea Masuk, tidak dipungut PPh Pasal 22.

    2.  Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka impor barang-barang dimaksud pada butir I.3, 
        tidak dipungut PPh Pasal 22.
        Sesuai ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
        538/KMK.04/1990, pelaksanaan ketentuan tersebut di atas dilaksanakan oleh Direktorat 
        Jenderal Bea dan Cukai.

    3.  Apabila impor barang tersebut dilaksanakan oleh importir lain, maka importir yang 
        bersangkutan terlebih dahulu harus melunasi PPh Pasal 25 atas handling fee sebesar 15% 
        dari jumlah bruto handling fee yang diterima.

Demikian untuk dimaklumi.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER
</code>