KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 95/KMK.05/2000

                        TENTANG

        PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 825/KMK.00/1990 
     TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) 
                    DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa penetapan Daerah Industri Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya sebagai Kawasan Berikat 
    tidak sejalan dengan ketentuan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 
    10 Tahun 1995, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 
    1996;

b.  bahwa dalam rangka menetapkan Pulau Batam dan Pulau-pulau di sekitarnya sebagai Kawasan Berikat 
    agar sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 dan 
    Peraturan Pemerintah Nomor 33 TAHUN 1996, dipandang perlu mencabut Keputusan Menteri Keuangan 
    Nomor : 825/KMK.00/1990 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Berikat 
    (Bonded Zone) Di Daerah Industri Pulau Batam dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1.  Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) 
    sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 (Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

2.  Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali 
    diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

3.  Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
    Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
    Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 
    1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Nomor 3568);

4.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

5.  Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
    1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
    1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
    sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 1994 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581), sebagaimana telah 
    beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 TAHUN 1999 (Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 113);

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 33 TAHUN 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) sebagaimana 
    telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 1997 (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3717);

8.  Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999;

9.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 488/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang 
    Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
    501/KMK.01/1998;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 25/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang 
    Impor;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah 
    beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.05/2000.

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 
825/KMK.00/1990 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT 
(BONDED ZONE) DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM.


                        Pasal 1

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 825/KMK.00/1990 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan 
Dari Kawasan Berikat (Bonded Zone) Di Daerah Industri Pulau Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


                        Pasal 2

Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean Indonesia ke Daerah Pabean Industri Pulau Batam dan Pulau-
pulau disekitarnya diberlakukan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 25/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana 
Kepabeanan Dibidang Impor, dan pengeluran barang dari Daerah Industri Pulau Batam dan sekitarnya ke Luar 
Daerah Pabean Indonesia diberlakukan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 488/KMK.05/1996 tentang 
Tatalaksana Kepabeanan Dibidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor : 501/KMK.05/1998.


                        Pasal 3

Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari perusahaan-perusahaan industri di Daerah Industri Pulau 
Batam dan Pulau-pulau di sekitarnya yang ditetapkan sebagai Kawasan Berikat dilakukan sesuai pemasukan 
dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.05/2000.


                        Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2000
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUDIBYO
</code>