KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               11 Agustus 1997

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 11/PJ.43/1997

                        TENTANG

      JENIS JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PPh PASAL 23 (SERI PPh PASAL 23 NOMOR 09)

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./1997 
tanggal 22 Juli 1997 tentang Jenis Jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan 
Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 dan perkiraan penghasilan neto yang digunakan 
sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan yang mengubah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
KEP-59/PJ./1996 tanggal 5 Agustus 1996, dengan ini diminta perhatian Saudara terhadap beberapa perubahan 
dan penegasan antara lain :

1.      Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dipotong Pajak 
    Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto, kecuali sewa dan 
    penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan 
    Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996.

2.      Penghasilan berupa imbalan Jasa konsultan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan 
    Pemerintah Nomor 73 TAHUN 1996, kecuali atas jasa konsultan hukum dan konsultan pajak dipotong 
    PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto.

3.      Jasa perancang bangunan dan jasa pemborong bangunan yang diatur dalam KEP-59/PJ./1996 tanggal 
    5 Agustus 1996 dinyatakan tidak berlaku dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 
    Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa 
    konsultan.

4.      Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) tetap dikenakan 
    pemotongan PPh seperti yang diatur dalam KEP-59/PJ./1996 kecuali yang dilakukan oleh bentuk 
    usaha tetap.

5.      Atas penghasilan berupa imbalan jasa perantara, jasa penilai, jasa aktuaris dan jasa pengisian suli 
    suara (dubbing) dan/atau mixing film yang sebelumnya tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23, 
    dengan ditetapkannya KEP-128/PJ./1997 dikenakan pemotongan PPh sebesar 15% (lima belas 
    persen) dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto atas imbalan jasa 
    tersebut adalah sebagai berikut :
    a.      imbalan jasa perantara, sebesar 60%;
    b.      imbalan jasa penilai, sebesar 40%;
    c.      imbalan jasa aktuaris, sebesar 40%;
    d.      imbalan jasa pengisian suli suara (dubbing) dan/atau mixing film, sebesar 40%, dari jumlah 
        bruto tidak termasuk PPN dan PPn BM.

6.      Surat Edaran ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1997.

7.      Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar 
    memberikan penjelasan kepada para Wajib Pajak yang bersangkutan yang terdaftar di KPP masing-
    masing.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

FUAD BAWAZIER
</code>