KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
               UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                      NOMOR 20 TAHUN 1997

                        TENTANG

                    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

                DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :   a.  bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, 
                pengaturan, dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan 
                Negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian
                tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 
                1945, dapat mewujudkan suatu bentuk Penerimaan Negara yang disebut
                sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;

            b.  bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan 
                Pajak yang tertuang dalam dalam peraturan dan ketentuan pelaksanaan 
                yang berlaku selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kepastian 
                hukum dan ketertiban administrasi keuangan Negara;

            c.  bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian dan keuangan
                Negara serta untuk memberikan kepastian peranan dan wewenang 
                Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan 
                Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka dipandang perlu melakukan 
                penyempurnaan pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

            d.  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, 
                perlu dibentuk Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Mengingat   :   1.  Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Undang-  undang
                Dasar 1945;

            2.  Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) 
                sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-
                undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53).

                    Dengan persetujuan

            DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

                         MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :   UNDANG-UNDANG TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK


                        BAB I
                       KETENTUAN UMUM

                        Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.  Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal 
    dari penerimaan perpajakan;

2.  Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat di atas, di permukaan dan 
    di dalam bumi yang dikuasai oleh Negara;

3.  Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
    perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
    persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, 
    lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap berupa cabang, perwakilan, atau agen dari 
    perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, serta bentuk badan 
    usaha lainnya;

4.  Instansi Pemerintah adalah Departemen dan Lembaga Non Departemen;

5.  Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban 
    membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6.  Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
    harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan 
    perundang-undangan yang berlaku;

7.  Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.


                        BAB II
                        JENIS DAN TARIF

                        Pasal 2

(1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi :
    a.  penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
    b.  penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
    c.  penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
    d.  penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
    e.  penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda 
        administrasi;
    f.  penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
    g.  penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

(2) Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan undang-undang, jenis 
    Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada 
    ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara 
    Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.


                        Pasal 3

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak 
    pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan 
    Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan 
    aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
    dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara 
    Bukan Pajak yang bersangkutan.


                        BAB III
                           PENGELOLAAN

                        Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.


                        Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


                        Pasal 6

(1) Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan 
    Negara  Bukan Pajak yang Terutang.

(2) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetor langsung 
    Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam 
    Pasal 4.

(3) Tidak dipenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut 
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
    dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


                        Pasal 7

(1) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib 
    menyampaikan rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak secara tertulis dan 
    berkala kepada Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian rencana dan atau laporan realisasi 
    Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.


                        Pasal 8

(1) Dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, sebagian 
    dana dari suatu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan untuk kegiatan tertentu 
    yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut oleh instansi yang 
    bersangkutan.

(2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
    a.  penelitian dan pengembangan teknologi;
    b.  pelayanan kesehatan;
    c.  pendidikan dan pelatihan;
    d.  penegakan hukum;
    e.  pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu;
    f.  pelestarian sumber daya alam.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


                        Pasal 9

(1) Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditentukan dengan cara :
    a.  ditetapkan oleh Instansi Pemerintah; atau
    b.  dihitung sendiri oleh seorang Wajib Bayar;

(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
    Terutangnya ditentukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan 
    dengan  Peraturan Pemerintah.


                        Pasal 10

(1) Penetapan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang oleh Instansi Pemerintah 
    terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
    Pasal 9 ayat (2) menjadi kedaluwarsa setelah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya 
    Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan.

(2) Ketentuan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila Wajib Bayar 
    melakukan tindak pidana di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.


                        Pasal 11

(1) Wajib Bayar membayar jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dalam jangka 
    waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Instansi Pemerintah atas permohonan Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan 
    dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Bayar yang bersangkutan untuk mengangsur atau 
    menunda pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang, dengan dikenakan bunga 
    sebesar 2% (dua persen) sebulan.


                        Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan jumlah, pembayaran termasuk angsuran dan 
penundaan pembayaran, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.


                        Pasal 13

(1) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan Wajib 
    Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
    ayat (2), wajib mengadakan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk 
    dijadikan dasar penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2) Pencatatan wajib diselenggarakan di Indonesia dalam satuan mata uang rupiah dan disusun dalam 
    bahasa Indonesia atau mata uang asing dan bahasa asing yang diizinkan Menteri.

(3) Buku, catatan dan dokumen lainnya yang menjadi dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada 
    ayat (1) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.


                        BAB IV
                           PEMERIKSAAN

                        Pasal 14

(1) Terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
    Pasal 9 ayat (2) atas permintaan Instansi Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi 
    yang berwenang.

(2) Terhadap Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atas 
    permintaan Menteri dapat dilakukan pemeriksaan khusus oleh instansi yang berwenang.

(3) Permintaan Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
    didasarkan pada :
    a.  hasil pemantauan Instansi Pemerintah terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan;
    b.  laporan dari pihak ketiga; atau
    c.  permintaan Wajib Bayar atas kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak 
        yang Terutang;

(4) Dalam rangka pemeriksaan, Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam 
    Pasal 6 ayat (1) dan Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana 
    dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebagai pihak yang diperiksa wajib :

    a.  memperlihatkan dan atau meminjamkan, catatan, dokumen yang menjadi dasar 
        pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran 
        Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;

    b.  memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan 
        membantu kelancaran pemeriksaan; dan atau

    c.  memberikan keterangan yang diperlukan.

(5) Dalam hal pejabat dari Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 
    ayat (1) tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi 
    sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Dalam hal Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud 
    dalam Pasal 9 ayat (2) tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
    Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya ditetapkan secara jabatan dan ditambah 
    sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak 
    yang Terutang.


                        Pasal 15

(1) Dalam hal diperlukan keterangan atau bukti dari pihak lain dalam rangka pemeriksaan, pihak lain 
    yang bersangkutan wajib memberikan keterangan atau seluruh bukti yang diminta atas dasar 
    permintaan pemeriksa.

(2) Dalam hal pihak lain tersebut adalah bank, pemberian keterangan atau bukti yang diperlukan 
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri.


                        Pasal 16

(1) Hasil pemeriksaan terhadap Instansi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
    ayat (2) disampaikan kepada Menteri dan Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan tersebut 
    kepada  Instansi Pemerintah yang bersangkutan guna penyelesaian lebih lanjut.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terhadap Wajib Bayar untuk 
    Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan 
    kepada Instansi Pemerintah untuk penetapan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
    Terutang Wajib Bayar yang bersangkutan.


                        Pasal 17

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara 
    Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdapat kekurangan pembayaran 
    jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Wajib Bayar yang bersangkutan wajib 
    melunasi kekurangannya dan ditambah dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua 
    persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari jumlah kekurangan tersebut.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara 
    Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdapat kelebihan pembayaran 
    jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, jumlah kelebihan tersebut diperhitungkan 
    sebagai pembayaran dimuka atas jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang Wajib 
    Bayar yang bersangkutan pada periode berikutnya.

(3) Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar, maka jumlah kelebihan pembayaran 
    sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Wajib Bayar selambat-lambatnya 1 
    (satu) bulan sejak dikeluarkannya ketetapan kelebihan pembayaran.

(4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan melampaui batas waktu sebagaimana 
    dimaksud pada ayat (3), kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada Wajib Bayar dengan 
    ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) 
    bulan.


                        Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.


                        BAB V
                            KEBERATAN

                        Pasal 19

(1) Wajib bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
    ayat (2) dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan jumlah Penerimaan Negara 
    Bukan Pajak yang Terutang dalam bahasa Indonesia kepada Instansi Pemerintah yang ditunjuk 
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
    penetapan.

(2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
    Terutang dan pelaksanaan penagihan.

(3) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian atas keberatan 
    yang diajukan setelah surat keberatan diterima secara lengkap.

(4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah surat keberatan diterima 
    secara lengkap, Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan 
    penetapan atas keberatan.

(5) Penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penetapan yang 
    bersifat final.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, dan Instansi Pemerintah 
    yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberi suatu penetapan, Keberatan 
    yang diajukan Wajib Bayar tersebut dianggap dikabulkan.

(7) Dalam hal keberatan ditolak dan ternyata masih terdapat kekurangan pembayaran terhadap jumlah 
    Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang yang tercantum dalam penetapan sebagaimana 
    dimaksud pada ayat (4), Wajib bayar wajib melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran 
    ditambah sanksi berupa denda bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari kekurangan tersebut 
    untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(8) Dalam hal keberatan dikabulkan dan ternyata terdapat kelebihan pembayaran jumlah Penerimaan 
    Negara Bukan Pajak yang Terutang yang tercantum dalam penetapan sebagaimana dimaksud 
    pada ayat (4), kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas 
    jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang Wajib Bayar yang bersangkutan pada 
    periode     berikutnya.

(9) Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar, maka jumlah kelebihan pembayaran 
    sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikembalikan kepada Wajib Bayar selambat-lambatnya 1 
    (satu) bulan sejak dikeluarkan ketetapan kelebihan pembayaran.

(10)    Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan melampaui batas waktu sebagaimana 
    dimaksud pada ayat (9), kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada Wajib Bayar 
    dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 
    (dua puluh empat) bulan.

(11)    Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan 
    Pemerintah.


                        BAB VI
                      KETENTUAN PIDANA
    
                        Pasal 20

Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), 
yang karena kealpaannya :

a.  tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang; atau

b.  menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tapi isinya tidak benar 
    atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan 
    keterangan yang benar,

sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) tahun dan denda paling banyak sebesar 2 (dua) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
Terutang.


                        Pasal 21

(1) Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
    ayat (2) yang terbukti dengan sengaja :

    a.  tidak membayar, tidak menyetor dan atau tidak melaporkan jumlah Penerimaan Negara 
        Bukan Pajak yang Terutang;

    b.  tidak memperlihatkan dan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya 
        pada waktu pemeriksaan, atau memperlihatkan buku, catatan atau dokumen lain yang 
        palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;

    c.  tidak menyampaikan Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang; atau

    d.  menyampaikan Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang tidak benar 
        atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan 
        keterangan yang benar,

    sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling 
    lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan 
    Pajak yang Terutang.

(2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila Wajib Bayar 
    melakukan lagi tindak pidana di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebelum lewat 1 (satu) 
    tahun, terhitung sejak selesainya menjalankan sebagian atau seluruh pidana penjara yang 
    dijatuhkan.


                        Pasal 22

Pihak lain yang menurut Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta, 
tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti yang tidak 
benar, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya 
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).


                        BAB VII
                     KETENTUAN PERALIHAN

                        Pasal 23

(1) Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah diatur dalam undang-undang sebelum 
    berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

(2) Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bawah 
    Undang-undang masih tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Undang-undang 
    ini.

(3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun 
    sejak Undang-undang ini berlaku.


                        BAB VIII
                       KETENTUAN PENUTUP

                        Pasal 24

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




                            Disahkan di Jakarta
                            pada tanggal 23 Mei 1997
                            PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                                     ttd

                                SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

    ttd

     MOERDIONO



             LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 43






                           PENJELASAN
                         ATAS

                UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                    NOMOR 20 TAHUN 1997

                        TENTANG

                    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

UMUM

Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, 
Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, 
peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam 
peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan.

Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menegaskan bahwa segala tindakan 
yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan 
undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, penerimaan Negara 
di luar penerimaan perpajakan, yang menempatkan beban kepada rakyat, juga harus didasarkan pada 
Undang-undang.

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, terdapat banyak bentuk 
penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan yang 
berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea 
Masuk, Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan, 
dan penerimaan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain 
itu, penerimaan Negara yang berasal dari minyak dan gas bumi, yang di dalamnya terkandung unsur pajak 
dan royalti, diperlakukan sebagai penerimaan perpajakan, mengingat unsur pajak lebih dominan. Dengan 
demikian pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dirumuskan dalam undang-undang ini 
mencakup segala penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut.

Ketentuan perundang-undangan sebagai landasan penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang berlaku selama ini meliputi berbagai ragam dan tingkatan peraturan sehingga belum 
sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum. Banyak dan beragamnya bentuk pengaturan juga 
mengakibatkan kekurangtertiban dan kerumitan dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Oleh 
karena itu, sudah saatnya untuk membentuk Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 
Sebelum adanya undang-undang perbendaharaan yang baru sebagai pengganti Indische Comptabiliteiswet 
(Staatsblad Nomor 448 Tahun 1925), ketentuan yang berkaitan dengan sistem perbendaharaan yang diatur 
dalam Indische Comptabiliteiswet (Staatsblad Nomor 448 Tahun 1925) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah dan ditambah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 masih tetap menjadi bahan 
pertimbangan.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan 
tujuan perumusan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah :

a.  menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui 
    optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi 
    pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 
    ke Kas Negara;

b.  lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam 
    pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang 
    menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

c.  menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
    pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;

d.  menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, 
    penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan 
    dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan.


PASAL DEMI PASAL

Pasal  1

    Cukup jelas

Pasal  2

    Ayat (1)

        Huruf a

            Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan yang bersumber dari 
            pengelolaan dana Pemerintah, antara lain, penerimaan jasa giro, Sisa Anggaran 
            Pembangunan, dan Sisa Anggaran Rutin.

        Huruf b

            Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan yang bersumber dari 
            pemanfaatan sumber daya alam, antara lain, royalti di bidang perikanan, royalti 
            di bidang kehutanan dan royalti di bidang pertambangan. Khusus mengenai 
            penerimaan dari minyak dan gas bumi walaupun sesuai dengan Undang-undang 
            Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 
            Negara terdapat unsur royalti, namun karena di dalamnya terkandung banyak 
            unsur-unsur perpajakan, maka penerimaan yang merupakan bagian Pemerintah 
            dari minyak dan gas bumi tidak termasuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

        Huruf c

            Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan dari hasil pengelolaan 
            kekayaan Negara yang dipisahkan antara lain, deviden, bagian laba Pemerintah, 
            dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham Pemerintah.

        Huruf d

            Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan dari kegiatan pelayanan 
            yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain, pelayanan pendidikan, pelayanan 
            kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, 
            pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan Negara yang tidak 
            dipisahkan.

        Huruf e

            Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan yang berdasarkan 
            putusan pengadilan, antara lain, lelang barang rampasan Negara, dan denda.

        Huruf f

            Hibah yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f ini adalah penerimaan 
            Negara berupa bantuan hibah dan atau sumbangan dari dalam negeri dan luar 
            negeri baik swasta maupun pemerintah yang menjadi hak Pemerintah.

            Hibah dalam bentuk natura, antara lain, yang secara langsung untuk mengatasi 
            keadaan darurat seperti bencana alam atau wabah penyakit tidak dicatat dalam 
            Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

        Huruf g

            Cukup jelas.

    Ayat (2)

        Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan
        Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada 
        Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan penyusunan 
        Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    Ayat (3)

        Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 
        sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan 
        Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan penyusunan 
        Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 3

    Ayat (1)

        Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan dengan pertimbangan 
        secermat mungkin, karena hal ini membebani masyarakat.

        Pertimbangan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, dan 
        beban biaya yang ditanggung Pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan 
        pengaturan oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan jenis Penerimaan Negara 
        Bukan Pajak yang bersangkutan serta aspek keadilan dimaksudkan agar beban yang 
        ditanggung masyarakat adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan 
        atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat.

    Ayat (2)

        Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan 
        Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada 
        Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan penyusunan 
        Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

    Yang dimaksud dengan Kas Negara rekening tempat penyimpanan uang Negara yang dibuka dan 
    ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran 
    Negara, dibukukan pada setiap saat dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dipertanggungjawabkan 
    dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

    Cukup jelas

Pasal 6

    Ayat (1)

        Kata dapat dalam ayat ini dimaksudkan, apabila undang-undang belum menunjuk Instansi 
        Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
        terutang maka Menteri perlu menunjuk Instansi Pemerintah untuk tujuan dimaksud.

    Ayat (2)

        Cukup jelas

    Ayat (3)

        Dalam hal ini sanksi dikenakan terhadap pejabat Instansi Pemerintah yang bersangkutan 
        selaku pejabat pelaksana tugas.

        Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, 
        Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan 
        Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.

Pasal 7

    Ayat (1)

        Penyampaian rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 
        dimaksudkan agar pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak terencana dan tertib. 
        Penyampaian rencana dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun 
        anggaran. Laporan realisasi disampaikan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) 
        tahun anggaran.

    Ayat (2)

        Hal-hal yang diatur dengan Peraturan Pemerintah mencakup, antara lain, materi yang 
        dilaporkan, dan waktu penyampaian rencana dan atau laporan realisasi.

Pasal 8

    Ayat (1)

        Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian alokasi pembiayaan kegiatan 
        tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dana yang dapat 
        dialokasikan adalah dana dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berkaitan 
        dengan kegiatan tertentu tersebut. Dana dari pengalokasian tersebut hanya dapat 
        digunakan oleh instansi atau unit yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
        yang bersangkutan. Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut dilakukan 
        secara selektif, dan dengan tetap memenuhi terlebih dahulu ketentuan Pasal 4 dan 
        Pasal 5. 

        Penggunaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut dilakukan dengan terlebih 
        dahulu mengajukan usulan rencana penggunaan kepada Menteri.

    Ayat (2)

        Huruf a

            Kegiatan dalam hal ini, antara lain, meliputi penelitian dan pengembangan 
            teknologi di bidang pertanian dan pertambangan.

        Huruf b

            Kegiatan dalam hal ini, antara lain, meliputi pelayanan rumah sakit dan balai 
            pengobatan.

        Huruf c

            Kegiatan dalam hal ini, antara lain, meliputi kegiatan perguruan tinggi dan balai 
            latihan kerja.

        Huruf d

            Kegiatan dalam hal ini, antara lain, dalam rangka pembinaan dan pengawasan 
            terhadap pelaksanaan ketentuan hukum, serta pemberian Hak atas Kekayaan 
            Intelektual.

        Huruf e

            Kegiatan dalam hal ini, antara lain, pemberian jasa konsultasi, jasa analisis uji 
            mutu dan pemantauan lingkungan, pembuatan hujan buatan, uji pencemaran 
            radiasi pada makanan.

        Huruf f

            Kegiatan dalam hal ini, antara lain, meliputi usaha pelestarian sumber daya 
            kehutanan dan perikanan.

    Ayat (3)

        Cukup jelas

Pasal 9

    Ayat (1)

        Sistem pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai ciri dan corak tersendiri 
        dan dapat dibagi dalam dua kelompok sehubungan dengan penentuan jumlah Penerimaan 
        Negara Bukan Pajak yang Terutang yaitu ditetapkan oleh Instansi Pemerintah atau dihitung
        sendiri oleh Wajib Bayar.

        Untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi terutang sebelum Wajib Bayar 
        menerima manfaat atas kegiatan Pemerintah, seperti pemberian hak paten, pelayanan 
        pendidikan, maka penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang 
        dalam hal ini ditetapkan oleh Instansi Pemerintah. Namun, dalam hal Wajib Bayar menjadi 
        terutang setelah menerima manfaat, seperti pemanfaatan sumber daya alam, maka 
        penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya dapat dipercayakan 
        kepada Wajib Bayar yang bersangkutan untuk menghitung sendiri dalam rangka membayar
        dan melaporkan sendiri (self assesment).

    Ayat (2)

        Cukup jelas

Pasal 10

    Ayat (1)

        Terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana 
        dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan koreksi dalam bentuk penetapan oleh 
        Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang berkaitan 
        dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan untuk mendapatkan jumlah 
        yang tepat dan benar. Hak untuk mengeluarkan penetapan ini diberikan kepada Instansi 
        Pemerintah yang bersangkutan dengan batas waktu tertentu guna memberikan kepastian 
        hukum mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang dapat ditagih.

    Ayat (2)

        Dalam hal terdapat indikasi bahwa Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang 
        Penerimaan negara Bukan Pajak, Instansi Pemerintah tetap dapat menetapkan jumlah 
        Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan 
        dengan tidak mempertimbangkan masa kedaluwarsa.

Pasal 11

    Ayat (1)

        Cukup jelas

    Ayat (2)

        Instansi Pemerintah memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda 
        pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang setelah mendapat 
        persetujuan tertulis Menteri.

Pasal 12

    Hal-hal yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ini, antara lain, penetapan saat terutang, waktu 
    pembayaran, kegiatan Instansi Pemerintah dalam menagih, dan atau memungut dan menyetor.

Pasal 13

    Cukup jelas

Pasal 14

    Ayat (1)

        Pemeriksaan dalam hal ini untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai dengan 
        peraturan perundang-undangan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dalam 
        rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Yang dimaksud dengan 
        instansi yang berwenang adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

        Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap 
        dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-
        undangan yang berlaku.

    Ayat (2)

        Pemeriksaan dalam hal ini dalam rangka melaksanakan pengawasan intern dan untuk 
        menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
        Penerimaan Negara Bukan Pajak serta dalam rangka melaksanakan peraturan 
        perundang-undangan tersebut.

        Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Badan Pengawasan Keuangan 
        dan Pembangunan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan 
        Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai 
        dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Ayat (3)

        Cukup jelas

    Ayat (4)

        Catatan, dokumen dan keterangan-keterangan tambahan sangat dibutuhkan untuk 
        mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang benar dan tepat 
        sehingga tidak terjadi kerugian pada Wajib Bayar maupun Pemerintah.

    Ayat (5)

        Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, 
        Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

    Ayat (6)

        Cukup jelas

Pasal 15

    Ayat (1)

        Yang dimaksud dengan pihak lain pada ayat ini, antara lain bank, akuntan publik, dan 
        notaris.

    Ayat (2)

        Cukup jelas

Pasal 16

    Ayat (1)

        Cukup jelas

    Ayat (2)

        Dalam hal ini Instansi Pemerintah menetapkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak 
        yang Terutang berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 17

    Ayat (1)

        Denda dikenakan mulai saat Penerimaan Negara Bukan pajak yang Terutang jatuh tempo, 
        dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.

        Jatuh tempo dimaksud adalah pada saat Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang 
        yang harus dibayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

        Denda dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan Wajib Bayar melunasi Penerimaan 
        Negara Bukan Pajak yang Terutang, tetapi tidak lebih lama dari 24 (dua puluh empat) 
        bulan.

    Ayat (2)

        Cukup jelas

    Ayat (3)

        Cukup jelas

    Ayat (4)

        Cukup jelas

Pasal 18

    Cukup jelas

Pasal 19

    Ayat (1)

        Apabila ternyata terdapat perbedaan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
        Terutang antara yang dihitung oleh Wajib Bayar dan penetapan Instansi Pemerintah
        berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
        Terutang, maka terhadap penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang 
        tersebut dapat diajukan keberatan oleh Wajib Bayar.

    Ayat (2)

        Cukup jelas

    Ayat (3)

        Cukup jelas

    Ayat (4)

        Cukup jelas

    Ayat (5)

        Penetapan atas keberatan yang bersifat final artinya penetapan tersebut merupakan 
        keputusan administratif yang terakhir dari Pejabat tata Usaha Negara. Dengan demikian, 
        apabila Wajib Bayar merasa kepentingannya dirugikan atas penetapan tersebut, yang 
        bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

    Ayat (6)

        Cukup jelas

    Ayat (7)

        Cukup jelas

    Ayat (8)

        Cukup jelas

    Ayat (9)

        Cukup jelas

    Ayat (10)

        Cukup jelas

    Ayat (11)

        Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain, tata cara pengajuan 
        keberatan, seperti waktu pengajuan keberatan atau alasan-alasan pengajuan keberatan.

Pasal 20

    Cukup jelas

Pasal 21

    Ayat (1)

        Cukup jelas

    Ayat (2)

        Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana kejahatan di bidang Penerimaan 
        Negara Bukan Pajak, maka bagi pelaku pengulangan tindak pidana kejahatan tersebut 
        dikenakan pidana yang lebih berat.

Pasal 22

    Cukup jelas

Pasal 23

    Ayat (1)

        Cukup jelas

    Ayat (2)

        Cukup jelas

    Ayat (3)

        Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ini mulai dilaksanakan sesegera mungkin 
        dan harus sudah selesai secara keseluruhan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak 
        Undang-undang ini berlaku.

Pasal 24

    Cukup jelas



               TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3687
</code>