KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
 {{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 158/PMK.07/2007

TENTANG

PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL 

SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2008

MENTERI KEUANGAN,

 

Menimbang


:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana   Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan. Menteri Keuangan   tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber   Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2008;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang [[view.php?id=37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd|**20 TAHUN 1997**]]   tentang   Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara   Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

 

 

2.

Undang-Undang 41 Tahun 1999   tentang   Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik   Indonesia Nomor 3888);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  Nomor   47,   Tambahan   Lembaran   Negara  Republik  Indonesia Nomor 4286);

 

 

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004   tentang   Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan   Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor  4400);

 

 

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004   tentang   Perbendaharaan Negara   (Lembaran Negara Republik   Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

 

 

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004   t entang  Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik   Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

 

 

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004   tentang   Perimbangan Keuangan   Antara   Pemerintah  Pusat   dan  Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 

 

8.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran   Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor   133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4778);    

 

 

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana   Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia Nomor 4575);

 

 

10.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

11.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005   tentang   Pedoman   Pembayaran   Dalam   Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

 

 

12.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007   tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas   Umum Negara;

 

 

13.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil  Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;

 

 

14.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.367/MenhutVI/2007 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar   Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor   Kehutanan untuk Tahun 2008;

Memperhatikan

:

Laporan Panitia Kerja Belanja ke Daerah Dalam Rangka   Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan UndangUndang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara   Tahun Anggaran 2008 beserta Nota Keuangannya tanggal   20 September   -   8 Oktober 2007;

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan

:

PERATURAN   MENTERI   KEUANGAN   TENTANG   PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL   SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN   2008.

 

 

Pasal 1

 

 

(1)

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan   untuk masing-masing Daerah Tahun Anggaran 2008   merupakan perkiraan.

 

 

(2)

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan   sebagaimana dimaksud pada ayat   (1),   berasal dari   penerimaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Provisi  Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi.

 

 

Pasal 2

 

 

(1)

Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam   Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat  (1), disusun berdasarkan asumsi yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.367/MenhutVI/2007 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar  Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan untuk Tahun 2008. 

 

 

(2)

Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam   Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)   adalah sebesar Rp1.711.280.000.000,00 (satu triliun tujuh   ratus sebelas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah),   dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

a.

Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam   Kehutanan   yang berasal dari Iuran Izin Usaha   Pemanfaatan Hutan sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga   miliar delapan ratus juta rupiah);

 

 

 

b.

Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam   Kehutanan   yang berasal dari Provisi Sumber Daya   Hutan sebesar Rpl.198.960.000.000,00 (satu triliun   seratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus   enam puluh juta rupiah); dan

 

 

 

c.

Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam   Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi sebesar   Rp508.520.000.000,00 (lima ratus delapan miliar lima   ratus dua puluh juta rupiah).

 

 

(3)

Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam   Kehutanan Tahun Anggaran 2008 untuk masing-masing   Daerah adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran   Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

 

Pasal 3

 

 

(1)

Penyaluran Dana   Bagi Hasil Sumber Daya  Alam  Kehutanan untuk masing-masing Daerah yang berasal dari Sumber Daya Alam Kehutanan dilaksanakan secara  triwulanan.

 

 

(2)

Penyaluran   Dana   Bagi   Hasil Sumber Daya  Alam  Kehutanan triwulan I dan triwulan II masing-masing dilaksanakan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu  perkiraan alokasi  sebagaimana ditetapkan  dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

 

(3)

Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam  Kehutanan sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  selanjutnya diperhitungkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Day a Alam Kehutanan triwulan  III dan triwulan IV.

 

 

(4)

Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam  Kehutanan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  berdasarkan  perhitungan  melalui  mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dengan daerah penghasil.

 

 

(5)

Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam  Kehutanan dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 4

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal   ditetapkan.

 

 

Agar   setiap   orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan   penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

pada tanggal 3 Desember 2007

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN,

 

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI