KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               20 Agustus 2002

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 869/PJ.53/2002

                            TENTANG

       PENJELASAN PPN ATAS PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN & RESTITUSI PPN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 18 Februari 2002 perihal seperti tersebut pada pokok 
surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa PT ABC NPWP XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX melakukan 
    transaksi berupa pembayaran bunga atas Pokok Hutang dan pembayaran Premi Asuransi dengan 
    perusahaan yang berkedudukan di luar negeri. Saudara menyampaikan beberapa pertanyaan sebagai 
    berikut :
    a.  Apakah pembayaran Bunga dari pokok hutang PT ABC kepada perusahaan di luar Daerah 
        Pabean (Perusahaan di Luar Negeri) terutang Pajak Pertambahan Nilai.
    b.  Apakah pembayaran atas Premi Asuransi kepada perusahaan asuransi yang berkedudukan di 
        luar Daerah Pabean (Perusahaan di Luar Negeri) terutang Pajak Pertambahan Nilai.
    c.  Apakah Pemeriksaan atas pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang telah lebih dari 
        satu tahun dari tanggal pengajuan dengan sendiri dianggap diterima restitusinya walaupun 
        pemeriksa menganggap bahwa dokumen belum lengkap (belum dilampirkan invoice 
        pembelian dsb).
    d.  Apakah ada batas maksimal penyelesaian pemeriksaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

2.  Pasal 4A ayat (3) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan 
    Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
    undang Nomor 18 TAHUN 2000 jo. Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 
    tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa 
    kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai antara lain adalah jasa di bidang 
    perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.

3.  Pasal 17B Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 
    sebagaimana telah diubah terakhir Dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000

    Ayat (1)
    Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan 
    pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak 
    dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C harus menerbitkan surat ketetapan 
    pajak paling lambat 12 (duabelas) bulan sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan 
    tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

    Ayat (2)
    Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal Pajak 
    tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap 
    dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 
    (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

    Ayat (3)
    Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana 
    dimaksud dalam ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua 
    persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
    sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

4.  Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-160/PJ./2001 tentang Tata Cara Pengembalian 
    Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, diatur 
    dalam :

    Pasal 1 ayat 2 :
    Saat diterimanya permohonan adalah saat diterimanya permohonan secara lengkap oleh Kantor 
    Pelayanan Pajak.

    Pasal 2 ayat (1) :
    Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak 
    dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 
    atau dengan surat tersendiri, dan dilampiri dengan bukti-bukti dan atau dokumen yang menyatakan 
    adanya kelebihan pembayaran pajak yaitu :
    a.  Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran yang berkaitan dengan kelebihan 
        pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dimintakan pengembaliannya.
    b.  Dalam hal impor Barang Kena Pajak, dilampirkan :
        1)  Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
        2)  Surat Setoran Pajak atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan 
            Cukai;
        3)  Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS.
    c.  Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak, dilampirkan :
        1)  Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal 
            Bea dan Cukai;
        2)  Bill of Lading (B/L) atau airway bill;
        3)  Wesel of Lading atau bukti transfer.
    d.  Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak 
        Pertambahan Nilai, dilampirkan :
        1)  Kontrak atau Surat Perintah Kerja;
        2)  Surat Setoran Pajak.
    e.  Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran akibat 
        kompensasi Masa Pajak sebelumnya, maka yang dilampirkan meliputi seluruh dokumen yang 
        berkenaan dengan kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang 
        bersangkutan.

    Pasal 3 ayat 2 :
    Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dinyatakan lengkap apabila memenuhi 
    ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1).

5.  Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 4 di atas, dengan ini ditegaskan 
    bahwa :
    a.  Pembayaran bunga dari pokok hutang PT ABC kepada perusahaan yang berkedudukan di 
        Luar Negeri tidak terutang PPN.
    b.  Pembayaran premi asuransi oleh PT ABC kepada perusahaan asuransi yang berkedudukan di 
        luar Daerah Pabean tidak terutang PPN karena jasa di bidang asuransi merupakan jasa yang 
        tidak dikenakan PPN.
    c.  Pemeriksaan restitusi PPN harus sudah diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan 
        sejak surat permohonan diterima lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) 
        Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ./2001 oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd

I MADE GDE ERATA
</code>