KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN  MENTERI  KEUANGAN

NOMOR    34 /PMK.011/2007\\
TENTANG

PEMBEBASAN  BEA  MASUK  ATAS  IMPOR  BAHAN  BAKU  UNTUK\\
PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR

MENTERI KEUANGAN,

 

Menimbang


:

a.

bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang   Nomor [[view.php?id=a159b2e2c6b3cb7bf0e92eb43fe27bdd|**10 TAHUN 1995**]] tentang Kepabeanan sebagaimana telah   diubah dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=887c5a2b0d1bcf5b169ac8d63806bd13|**17 TAHUN 2006**]], atas impor   barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan   industri untuk jangka waktu tertentu dapat diberikan pembebasan   atau keringanan Bea Masuk;

 

 

b.

bahwa berdasarkan Surat Menteri Perindustrian Nomor : 126/ MIND/2/2007 tanggal 6 Pebruari 2007 dalam rangka pengembangan   dan mendorong pertumbuhan industri komponen kendaraan   bermotor di dalam negeri, perlu diberikan insentif pembebasan Bea   Masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen   kendaraan bermotor dalam jangka waktu tertentu;

 

 

c.

bahwa permohonan pembebasan Bea Masuk atas impor bahan   baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor dimaksud   diajukan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 17   Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10   Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sehingga berdasarkan ketentuan   peralihan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=887c5a2b0d1bcf5b169ac8d63806bd13|**17 TAHUN 2006**]]   tentang   Perubahan atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=a159b2e2c6b3cb7bf0e92eb43fe27bdd|**10 TAHUN 1995**]] tentang   Kepabeanan, urusan kepabeanan yang pada saat berlakunya   Undang-Undang ini belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya   dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang   meringankan setiap orang;

 

 

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam   huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan   tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Untuk   Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=a159b2e2c6b3cb7bf0e92eb43fe27bdd|**10 TAHUN 1995**]] tentang Kepabeanan   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor   75,   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612),   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=887c5a2b0d1bcf5b169ac8d63806bd13|**17 TAHUN 2006**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006   Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4661);

 

 

2.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=a7b0d547ea892113ec47dc262675fc7b|**110/PMK.010/2006**]] tentang   Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea   Masuk Atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN   MENTERI   KEUANGAN   TENTANG   PEMBEBASAN   BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN   KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

 

 

Atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan   bermotor oleh industri komponen kendaraan bermotor sebagaimana   ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan pembebasan bea masuk sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 0%   (nol persen).

Pasal 2

 

 

Permohonan untuk memperoleh pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilampiri dokumen sebagai berikut :

 

 

a.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

 

 

b.

Surat Izin Usaha dari Departemen/Instansi terkait;

 

 

c.

Daftar jumlah, jenis, spesifikasi dan harga barang;

 

 

d.

Keterangan Verifikasi oleh Surveyor yang ditunjuk Pemerintah.

Pasal 3

 

 

(1)

Permohonan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud   dalam Pasal 1 diajukan oleh industri komponen kendaraan   bermotor kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

 

 

(2)

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau   pejabat   yang   ditunjuknya,   atas   nama   Menteri Keuangan   memberikan Keputusan Pembebasan Bea Masuk, dengan dilampiri   daftar barang yang diberikan pembebasan bea masuk serta   penunjukan pelabuhan bongkar.

 

 

(3)

Industri komponen kendaraan bermotor  yang ////  mendapatkan   pembebasan bea masuk wajib :

 

 

 

a.

Menyelenggarakan pembukuan pengimporan bahan baku   komponen kendaraan bermotor untuk keperluan audit di bidang kepabeanan;

 

 

 

b.

Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10   (sepuluh) tahun terhitung sejak realisasi impor pada tempat   usahanya,   dokumen,   catatan-catatan   dan   pembukuan   sehubungan dengan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk.

 

 

 

c.

Menyimpan laporan tentang realisasi impor.

Pasal 4

 

 

Atas barang yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat   (2),   apabila pada saat   pengimporannya tidak memenuhi ketentuan jumlah, jenis, spesifikasi   barang yang tercantum dalam daftar barang, dipungut bea masuk dan   pungutan impor lainnya.

Pasal 5

 

 

(1)

Atas barang yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea  masuk hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan.

 

 

(2)

Penyalahgunaan penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan batalnya fasilitas bea masuk yang diberikan  atas barang tersebut sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari kekurangan bea masuk.

Pasal 6

 

 

(1)

Untuk  pengamanan  hak  keuangan negara  dan  menjamin  dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang  berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas  pembukuan, catatan dan dokumen Pengusaha Industri komponen kendaraan  bermotor yang  berkaitan  dengan  pemasukan, penggunaan, pengeluaran dan sediaan barang.

 

 

(2)

Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  Pengusaha Industri komponen kendaraan bermotor bertanggung  jawab atas pelunasan bea masuk dan cukai yang terutang dan  sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 7

 

 

Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk  atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan  bermotor berdasarkan ketentuan lama dan belum merealisir seluruh impornya dapat tetap menggunakan keputusan pemberian fasilitas kepabeanan berdasarkan ketentuan lama hingga berakhirnya masa berlaku keputusan   yang ////  bersangkutan, dengan ketentuan tidak dapat diperpanjang dan atau diubah.

Pasal 8

 

 

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan  Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=f7b6bc883be91f56eb248d72de4d2847|**97/KMK.05/2000**]] tentang Keringanan Bea  Masuk Atas Impor Bahan Baku Untuk Pembuatan Komponen  Kendaraan Bermotor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=14319d9cfc6123106878dc20b94fbaf3|**95/KMK.01/2004**]] dicabut  dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

 

 

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan  Menteri Keuangan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan  Cukai.

Pasal 10

 

 

(1)

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari  sejak tanggal ditetapkan.

 

 

(2)

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini sebagaimana dimaksud pada ayat  (1).

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman  Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita  Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

 

pada tanggal 3 April 2007

 

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN,

 

 

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI