KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN\\
NOMOR 71/PMK.01/2007\\
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=981a3d9d46123dc4231e4cc3a718362c|**29/PMK.01/2007**]]\\
TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL\\
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

 

MENTERI KEUANGAN,

 

Menimbang


:

a.

bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/ 2007  telah diatur tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil  di Lingkungan Departemen Keuangan;

 

 

b.

bahwa sebagai upaya peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil  di lingkungan Departemen Keuangan tersebut, diperlukan Pedoman  Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat memberikan efek  jera bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Kode Etik;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri    Keuangan Nomor [[view.php?id=981a3d9d46123dc4231e4cc3a718362c|**29/PMK.01/2007**]] tentang Pedoman Peningkatan Disiplin  Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan;

Mengingat

:

1.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=981a3d9d46123dc4231e4cc3a718362c|**29/PMK.01/2007**]] tentang Pedoman  Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen   Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS  PERATURAN  MENTERI  KEUANGAN  NOMOR  [[view.php?id=981a3d9d46123dc4231e4cc3a718362c|**29/PMK.01/2007**]]  TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI  SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.

Pasal I

 

 

Beberapa  ketentuan dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  [[view.php?id=981a3d9d46123dc4231e4cc3a718362c|**29/PMK.01/2007**]] tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diubah sebagai berikut :

 

 

1.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut   : 

Pasal 7

 

 

 

(1)

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu  :

 

 

 

 

a.

sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau   tertulis atau pernyataan penyesalan; dan/atau

 

 

 

 

b.

hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30  Tahun 1980 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai   Negeri Sipil.

 

 

 

(2)

Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   huruf a, disampaikan secara tertutup atau terbuka.

 

 

2.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut  :

Pasal 8

 

 

 

(1)

Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat  (1), ditetapkan dengan   surat keputusan oleh Pejabat yang berwenang yang memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.

 

 

 

(2)

Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 7 ayat (2), disampaikan oleh Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai Negeri  Sipil  yang ////  bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil  yang //// bersangkutan.

 

 

 

(3)

Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud   dalam Pasal 7 ayat  (2), disampaikan oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang //// ditunjuk melalui :

 

 

 

 

a.

forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil; 

 

 

 

 

b.

upacara bendera;

 

 

 

 

c.

papan pengumuman;

 

 

 

 

d.

media   massa; atau

 

 

 

 

e.

forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.

 

 

 

(4)

Dalam hal tempat kedudukan Pejabat yang berwenang dan tempat Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral berjauhan, Pejabat yang berwenang dapat menunjuk Pejabat lain dalam  lingkungannya untuk menyampaikan sanksi moral tersebut dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari  Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

 

 

 

(5)

Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, berlaku sejak   tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai   Negeri Sipil yang bersangkutan.

 

 

 

(6)

Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil, upacara bendera atau forum   lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal   disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri   Sipil yang ////  bersangkutan.

 

 

 

(7)

Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan   pengumuman atau media massa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak   tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaan sanksi moral.

 

 

 

(8)

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral tidak   hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan   sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi   moral tersebut.

 

 

 

(9)

Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a,   dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan.

 

 

 

(10)

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral tidak   bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau   tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhi   hukuman  disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 30 Tahun 1980.

Pasal II

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan   dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 13 Maret 2007.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman  Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita  Negara Republik   Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

pada tanggal 28 Juni 2007

 

 

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI