KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    5 Maret 2002

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 206/PJ.51/2002 

                            TENTANG

             PERMOHONAN PEMBAYARAN TAGIHAN PPN DALAM SPKPBM SECARA MENCICIL

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 24 Januari 2002 dan Nomor XXX Januari 2002 hal 
Penerusan Permohonan Pembayaran PPN Secara Mencicil, Nomor XXX tanggal 25 Januari 2002 dan Nomor 
XXX tanggal 25 Januari 2002 hal Penerusan Permohonan Pembayaran tagihan PPN dalam SPKPBM Secara 
Mencicil serta Nomor XXX tanggal 28 Pebruari 2002 hal Penagihan PPN Impor, dengan ini disampaikan hal-hal 
sebagai berikut :

1.  Di dalam surat-surat tersebut Saudara menyampaikan surat dari :
    a.  PT ABC Nomor XXX tanggal 3 Januari 2002 hal permohonan keringanan pembayaran tambah 
        bayar PPN 10% SPKPBM XXX,
    b.  PT XYZ Nomor XXX tanggal 29 Nopember 2001 hal cicilan tagihan,
    c.  PT. BCA Nomor XXX tanggal 22 Januari 2002 hal cicilan tunggakan PPN impor kapas,
    d.  PT CBA Nomor XXX tanggal 21 Nopember 2001 hal Permohonan membayar secara bertahap 
        (mencicil) tanpa dikenakan bunga, dan
    e.  PT BAC Nomor XXX tanggal 30 Januari 2002 hal Permohonan untuk mengangsur tagihan Bea 
        dan Cukai sesuai Surat Penegasan No : XXX;
    untuk ditindaklanjuti.

2.  Sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.05/1996 tentang Tata Cara Penagihan 
    Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, Dan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana 
    telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.01/1999, diatur antara lain sebagai 
    berikut :
    a.  Pasal 2, bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPKPBM, pihak yang 
        terutang wajib melunasi utangnya dan memberitahukan pelunasannya kepada Kepala Kantor 
        Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan SPKPBM.
    b.  Pasal 5 ayat (1), bahwa apabila setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana 
        dimaksud dalam Pasal 2 dan ditambah 7 (tujuh) hari, importir belum melunasi kewajibannya, 
        Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai segera menerbitkan Surat Teguran.
    c.  Pasal 5 ayat (2), bahwa apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak 
        dikeluarkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang berutang belum 
        melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Bea dan Cukai segera menyampaikan Surat 
        Pemberitahuan Piutang Pajak dalam rangka impor berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 
        Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22, kepada Kepala Kantor Pelayanan 
        Pajak (KPP) di wilayah importir berdomisili.

3.  Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 219/PJ./1998 tanggal 12 Oktober 1998 diatur 
    antara lain bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Piutang 
    Pajak Dalam Rangka Impor dari Kantor Pabean harus menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat 
    Ketetapan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagai 
    dasar bagi Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan untuk melakukan penagihan.

4.  Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :
    a.  Saudara dapat segera menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat 
        Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor.
    b.  Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas Surat 
        Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor yang diterima dari Kantor Pelayanan Bea 
        dan Cukai.
    c.  Atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan 
        Pajak baru dapat melakukan tindakan penagihan dan Wajib Pajak dimungkinkan untuk 
        mengangsur pajak yang terutang.

5.  Dengan demikian surat sebagaimana dinyatakan dalam butir 1 di atas, kami teruskan kembali 
    kepada Saudara agar tagihan PPN dalam SPKPBM ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd

I MADE GDE ERATA
</code>