KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

 NOMOR:   3 9 /PMK.07/2007

TENTANG 

PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM  PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2007

MENTERI KEUANGAN,

 

Menimbang


:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5)   Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang   Dana   Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan   tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber   Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2007;

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd|**20 TAHUN 1997**]] tentang Penerimaan  Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1997 Nomor 43,   Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia Nomor  3687);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi   Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik   Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan   Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4152);

 

 

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan   Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003   Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 

 

5.

Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2004   tentang   Perbendaharaan   Negara (Lembaran Negara  Republik   Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan   Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 

 

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab  Keuangan  Negara   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor   66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   4400);

 

 

7.

Undang-Undang   Nomor   32   Tahun   2004   tentang   Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia Nomor 4437);

 

 

8.

Undang-Undang   Nomor 33 Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 

 

9.

Undang-Undang   Nomor   11   Tahun   2006   tentang   Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4633;

 

 

10.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran   Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor   44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   4662);

 

 

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik   Indonesia Nomor 4575);

 

 

12.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

13.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005   tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan

:

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2794   K/80/MEM/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Penetapan   Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan   Umum untuk Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN   PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA   ALAM PERTAMBANGAN MINYAK  BUMI  DAN  GAS  BUMI    TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

 

 

(1)

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam masing-masing   daerah dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk  Tahun Anggaran 2007 adalah merupakan perkiraan.

 

 

(2)

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam masing-masing   daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan   berdasarkan realisasi penerimaan negaranya.

Pasal 2

 

 

(1)

Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam masingmasing Daerah yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi   dan Gas Bumi didasarkan atas rencana penerimaan dalam   Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran   Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 dan   Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor  2794  K/80/MEM/2006    tanggal 30 Oktober 2006   tentang   Penetapan  Daerah   Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian   Daerah   Penghasil   Minyak   Bumi   dan   Gas   Bumi   serta   Pertambangan Umum untuk Tahun 2007. 

 

 

(2)

Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana   ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini,   yaitu sebesar Rp23.162.651.740.000,00 (dua puluh tiga triliun   seratus enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh satu juta   tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai   berikut :

 

 

 

a.

Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang  berasal dari Pertambangan Minyak Bumi adalah sebesar  Rp13.386.253.955.000,00 (tiga belas triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar dua ratus   lima puluh tiga juta sembilan   ratus lima puluh lima ribu rupiah).

 

 

 

b.

Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang  berasal dari Pertambangan Gas Bumi adalah sebesar  Rp9.776.397.785.000,00 (sembilan triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh   lima ribu rupiah).

Pasal 3

 

 

(1)

Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam kepada   masing-masing Daerah yang berasal dari Pertambangan  Minyak Bumi dan Gas Bumi dilaksanakan secara triwulanan.

 

 

(2)

Penyaluran untuk masing-masing triwulan berdasarkan perhitungan realisasi penerimaan yang dilakukan melalui  mekanisme rekonsiliasi data antara Departemen Energi dan Sumber  Daya Mineral c.q.  Sekretariat Jenderal dan  Departemen  Keuangan  c.q.  Direktorat Jenderal  Perbendaharaan, Direktorat  Jenderal  Anggaran,  dan  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

 

 

(3)

 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil   Sumber Daya Alam kepada masing-masing daerah diatur   sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan  yang ////   berlaku.

Pasal 4

 

 

(1)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, Direktur   Jenderal  Perimbangan Keuangan menerbitkan   surat   ketetapan tentang permintaan transfer Dana Bagi Hasil   Sumber Daya Alam yang berasal dari Pertambangan Minyak   Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2007 untuk masingmasing Daerah.

 

 

(2)

Ketetapan permintaan transfer sebagaimana dimaksud pada   ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan   Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai   dasar pelaksanaan penyaluran dana sesuai dengan peraturan   perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal   ditetapkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman   Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam   Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

 

 

 

 

 

 

Pada tanggal 13 April 2007

 

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN,

 

 

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI