KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                   24 Maret 1999

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 06/PJ.32/1999

                        TENTANG

          PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BATUI

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Ãƒâ€šÃ‚Â 
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 42/KMK.01/1999 tanggal 
1 Februari 1999 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi 
Terpadu Batui (terlampir), untuk pelaksanaannya diberikan penegasan sebagai berikut :

I.  UMUM

    1.  Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 167 Tahun 1998 bahwa kawasan Batui ditetapkan 
        sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Batui. KAPET Batui meliputi 
        sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai yang meliputi Kecamatan Luwuk, 
        Kecamatan Kintom, Kecamatan Batui dan Kecamatan Toili, yang batas-batasnya dituangkan 
        dalam peta terlampir dalam Keputusan Presiden tersebut.

    2.  Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET Batui yang telah mendapatkan 
        ijin dari Badan Pengelola KAPET Batui diberikan fasilitas perpajakan sesuai dengan Keputusan 
        Menteri Keuangan Nomor : 42/KMK.04/1999 tanggal 1 Februari 1999.

    3.  Bagi Pengusaha yang berdomisili di KAPET Batui dan memperoleh ijin dari Badan Pengelola 
        KAPET Batui dapat menikmati fasilitas perpajakan yang diberikan baik PPh maupun PPN/PPnBM 
        sesuai dengan angka II dan III Surat Edaran ini atas kegiatan usaha yang dilakukannya 
        di KAPET Batui, sedangkan atas kegiatan usaha di luar KAPET Batui tidak memperoleh fasilitas 
        perpajakan.

    4.  Bagi Pengusaha yang tidak berdomisili di KAPET Batui, apabila melakukan kegiatan usaha 
        di KAPET Batui dan memperoleh ijin dari Badan Pengelola KAPET Batui hanya mendapatkan 
        fasilitas sesuai dimaksud pada angka II butir 1.a., 1.b., 1.e. dan angka III Surat Edaran ini 
        untuk kegiatan usaha di lokasi KAPET Batui.

    5.  Apabila Pengusaha yang memperoleh ijin dari Badan Pengelola KAPET Batui juga melakukan 
        kegiatan usaha di luar KAPET Batui, diwajibkan melaksanakan pembukuan secara terpisah 
        atas penghasilan, biaya dan Rugi/Laba dari kegiatan usahanya.

II. PAJAK PENGHASILAN

    1.  Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dan berdomisili di KAPET Batui yang telah 
        mendapatkan ijin dari Badan Pengelola KAPET Batui diberikan fasilitas Pajak Penghasilan 
        berupa :

        a.  Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang modal dan peralatan lain, 
            bahan baku dan atau bahan pembantu yang berhubungan langsung dengan kegiatan 
            produksi.

        b.  Pilihan (sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 11A ayat 
            (1) UU Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 
            terakhir dengan UU Nomor 10 TAHUN 1994) untuk menerapkan penyusutan dan atau 
            amortisasi yang dipercepat di bidang Pajak Penghasilan, sebagai berikut :
            -------------------------------------------------------------------------------------------
                            Masa         Tarif penyusutan dan amortisasi
                  Kelompok Harta        Manfaat              berdasarkan metode
                            menjadi     ----------------------------------------
                                      Garis Lurus         Saldo Menurun
            -------------------------------------------------------------------------------------------
            I.  Bukan Bangunan 
                dan atau Harta 
                Tak Berwujud
                Kelompok I        2 th      50%     100%
                Kelompok II       4 th      25%       50%
                Kelompok III          8 th      12,5%         25%
                Kelompok IV     10 th       10%       20%

            II. Bangunan
                Permanen        10 th       10%     -
                Tidak Permanen        5 th      20%     -
            -------------------------------------------------------------------------------------------

        c.  Kompensasi kerugian di bidang Pajak Penghasilan, mulai tahun pajak berikutnya 
            berturut-turut sampai dengan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

        d.  Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas dividen sebesar 50% dari jumlah yang 
            seharusnya dibayar.
        
        e.  Pengurangan biaya produksi :
            1)  Kenikmatan berupa natura yang diperoleh karyawan, dan tidak diperhitungkan 
                sebagai penghasilan bagi karyawan;
            2)  Biaya pembangunan dan pengembangan daerah setempat, yang mempunyai 
                hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang fungsinya dapat dinikmati 
                oleh umum.

    2.  Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka II butir 1.a tentang 
        pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor :

        a.  Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
            setempat disertai dengan :
            -   Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Batui;
            -   Daftar Barang Impor yang telah diketahui oleh Badan Pengelola KAPET Batui.

        b.  Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak 
            Penghasilan Pasal 22 impor selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah 
            permohonan diterima lengkap.

        c.  Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 impor disampaikan kepada 
            Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk dilaksanakan.

    3.  Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka II butir 1.c tentang 
        kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan 
        tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (sesuai Lampiran I.a.) dengan melampirkan 
        Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Batui. Kepala Kantor 
        Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Kompensasi Kerugian (sesuai 
        Lampiran I.b) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.

    4.  Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka II butir 1.d tentang Pajak 
        Penghasilan Pasal 26 atas dividen sebesar 50% dari jumlah yang seharusnya dibayar, Wajib 
        Pajak harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (sesuai 
        Lampiran II.a) disertai :
        a.  Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Batui.
        b.  Daftar nama, alamat, jumlah dividen yang dibagikan, jumlah Pajak Penghasilan Pasal 
            26 yang terutang dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 setelah dikurangi 50% dari 
            penerima dividen.
        c.  Penjelasan dividen yang dibayarkan berasal dari sisa laba tahun pajak yang 
            berkenaan.

        Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pengurangan PPh 
        Pasal 26 Atas Dividen (sesuai Lampiran II.b) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah 
        permohonan diterima lengkap.

    5.  Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka II butir 1.e tentang 
        pengurangan sebagai biaya produksi, Wajib Pajak harus membuat daftar (sesuai Lampiran 
        III) yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh tentang besarnya :
        -   kenikmatan berupa natura yang diperoleh karyawan;
        -   biaya pembangunan dan pengembangan daerah setempat yang mempunyai hubungan 
            langsung dengan kegiatan usaha yang fungsinya dapat dinikmati oleh umum;

        yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

        Pemberian fasilitas ini tidak perlu dilakukan pemeriksaan ke lokasi seperti halnya pemberian 
        fasilitas sebagai daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan 
        Nomor : 633/KMK.04/1994 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-29/PJ.4/1995 
        tanggal 5 Juni 1995.

III.    PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    1.  Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET Batui yang telah mendapatkan ijin 
        dari Badan Pengelola KAPET Batui diberikan fasilitas PPN dan atau PPnBM tidak dipungut atas :
        a.  Pembelian dalam negeri dan atau impor barang modal dan peralatan lain oleh 
            Pengusaha di KAPET Batui, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi;

        b.  Impor Barang Kena Pajak berupa bahan baku dan atau bahan pembantu oleh 
            Pengusaha di KAPET Batui untuk diolah lebih lanjut;

        c.  Penyerahan Barang Kena Pajak berupa bahan baku dan atau bahan pembantu oleh 
            Pengusaha di luar KAPET Batui kepada Pengusaha di KAPET Batui untuk diolah lebih 
            lanjut;

        d.  Penyerahan Barang Kena Pajak berupa bahan baku dan atau bahan pembantu untuk 
            diolah lebih lanjut, antar Pengusaha di KAPET Batui atau oleh Pengusaha di KAPET lain 
            kepada Pengusaha di KAPET Batui;

        e.  Penyerahan Barang Kena Pajak berupa bahan baku dan atau bahan pembantu untuk 
            diolah lebih lanjut, oleh Pengusaha di KAPET Batui kepada Pengusaha di Kawasan 
            Berikat atau oleh Pengusaha di KAPET Batui kepada Pengusaha di Daerah Pabean 
            Indonesia lainnya, dan hasil pekerjaan tersebut diserahkan kembali ke KAPET Batui;

        f.  Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di luar KAPET Batui kepada atau antar 
            Pengusaha di KAPET Batui, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan 
            langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Batui;

        g.  Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean maupun 
            dari dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha di KAPET Batui, sepanjang Barang Kena 
            Pajak Tidak Berwujud tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan 
            usaha yang dilakukan di KAPET Batui;

        h.  Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean oleh Pengusaha di KAPET 
            Batui, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan 
            kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Batui.

    2.  Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka III butir 1.a khusus impor 
        barang modal dan peralatan lain dan angka III butir 1.b :

        a.  Pengusaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
            setempat (sesuai Lampiran IV) dilampiri dengan :
            -   Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Batui;
            -   Daftar Barang Impor yang telah diketahui oleh Badan Pengelola KAPET Batui;
            -   Dokumen Impor.

            Atas permohonan tersebut Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat 
            Keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut (sesuai Lampiran V.a) dalam jangka 
            waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.

        b.  Surat Keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut disampaikan kepada Kepala 
            Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk dilaksanakan.

            Tindasan Surat Keterangan tersebut pada angka III butir 2.a di atas, disampaikan 
            kepada Badan Pengelola KAPET Batui, instansi lain yang terkait dan Menteri Negara 
            Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (dalam hal Pemohon adalah 
            perusahaan dalam rangka PMA/PMDN).

        c.  Setelah menerima Surat Keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut dari Kepala 
            Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai membubuhkan 
            cap : "PPN dan atau PPnBm Tidak Dipungut eks. Keputusan Presiden Nomor 167 
            Tahun 1998" dengan mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan PPN dan 
            atau PPnBM Tidak Dipungut tersebut pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang 
            (PIB) dan Formulir Bukti Pungutan Pajak atas Impor.

        d.  Selanjutnya PIB, Surat Setoran Pajak atau Bukti Pungutan Pajak atas Impor 
            diserahkan kepada Importir, sedangkan tembusannya yaitu Surat Setoran Pajak 
            lembar ke-2 dan ke-3, Bukti Pungutan Pajak atas Impor lembar ke-2 dan fotokopi 
            PIB disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat kedudukan Bank Devisa/
            Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang bersangkutan pada setiap akhir bulan, paling 
            lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

    3.  Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka III butir 1.a khusus pembelian 
        dalam negeri atas barang modal dan peralatan lain, angka III butir 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, dan 
        1.h :

        a.  Pengusaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
            setempat (sesuai Lampiran IV), dilampiri dengan :
            -   Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Batui;
            -   Daftar Barang dan Jasa yang dibeli/diperoleh yang telah diketahui oleh Badan 
                Pengelola KAPET Batui;
            -   Dokumen kontrak yang bersangkutan.

        b.  Atas permohonan tersebut Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat 
            Keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut (sesuai Lampiran V.b) dalam jangka 
            waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.

        c.  Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan barang modal dan peralatan lain, dan atau 
            Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha di KAPET Batui menerbitkan 
            Faktur Pajak sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga) yang diperuntukkan 
            sebagai berikut :
            -   Lembar ke-1 untuk PKP Pembeli;
            -   Lembar ke-2 untuk KPP dimana PKP Penjual terdaftar sebagai lampiran SPT 
                Masa PPN;
            -   Lembar ke-3 untuk Arsip Penjual;

            dan harus membubuhkan cap seperti pada contoh dibawah ini :
            ______________________________________________

                "PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut
                eks. Keputusan Presiden Nomor 167 Tahun 1998"
            Surat Keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut
            Nomor       :   .........................
            Tanggal     :   ..........................
            ______________________________________________

            Pembubuhan cap dilakukan oleh PKP Penjual setelah menerima Surat Keterangan 
            PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut dari Kantor Pelayanan Pajak melalui pembeli.

        d.  Atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/pemanfaatan Jasa Kena Pajak 
            dari luar Daerah Pabean, maka Pengusaha wajib membuat SSP PPN/PPnBM yang 
            terutang dibubuhi cap (sesuai angka III butir 3.c).

    4.  Kantor Pelayanan Pajak yang menerima dokumen/laporan baik dari Bank Devisa/Kantor 
        Pelayanan Bea dan Cukai maupun dari PKP Penjual sebagaimana dimaksud pada angka III 
        butir 2.d, 3.c. dan 3.d. di atas, selanjutnya mencatat pada "Daftar Pembelian Dalam Negeri 
        Dan Atau Impor Barang Modal Dan Peralatan Lain, Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan 
        Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Atau Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/
        Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Yang Tidak Dipungut PPN Dan Atau PPnBM" dan 
        melaporkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya secara bulanan paling 
        lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya (sesuai Lampiran VI).

    5.  Atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha yang 
        memperoleh fasilitas di KAPET Batui terutang PPN dan atau PPnBM sesuai dengan ketentuan 
        yang berlaku, kecuali penyerahan kepada Pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka III 
        butir 1.e. dan 1.f.

Demikian untuk disebarluaskan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL

ttd

A. ANSHARI RITONGA
</code>