KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                       KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR KEP - 54/PJ.24/1994

                              TENTANG

           PENAMBAHAN DAN PENYEMPURNAAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK

                         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.  bahwa dalam rangka pemberian pelayanan yang lebih baik dan pemberian kemudahan kepada Wajib 
    Pajak sekaligus meningkatkan pengamanan penyetoran pajak dengan menggunakan Surat Setoran 
    Pajak, perlu dilakukan penambahan dan penyempurnaan bentuk formulir Surat Setoran Pajak;
b.  bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan kembali bentuk formulir 
    Surat Setoran Pajak dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
    Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah 
    dengan Undang-Undang Nomor 9 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan 
    Lembaran Negara Nomor 3566);
2.  Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 
    Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
    Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
    Negara Nomor 3567);
3.  Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
    Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
    Nomor 3264), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 1994 (Lembaran 
    Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
4.  Undang-Undang Nomor 13 TAHUN 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 1985     Nomor 69, 
    Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313);

                                  MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENAMBAHAN DAN PENYEMPURNAAN FORMULIR SURAT 
SETORAN PAJAK.


                        Pasal 1

(1) Formulir Surat Setoran Pajak ada dua macam yaitu :
    a.  yang berlaku untuk semua jenis setoran kecuali untuk setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 
        Pasal 22 yang bersifat final;
    b.  yang berlaku untuk setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 22 yang bersifat final.

(2) Bentuk, ukuran dan warna formulir Surat Setoran Pajak, ditetapkan menjadi seperti tercantum dalam
    Lampiran Keputusan ini.

(3) Formulir tersebut tidak berlaku untuk setoran Pajak Bumi dan Bangunan.


                        Pasal 2

(1) Formulir Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
    lembar ke-1 :   untuk Wajib Pajak/PKP sebagai bukti pembayaran;
    lembar ke-2 :   untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas 
                Negara;
    lembar ke-3 :   untuk Kantor Pelayanan Pajak dilaporkan sebagai Surat Pemberitahuan atau 
                dilampirkan pada Surat Pemberitahuan;
    lembar ke-4 :   untuk Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro);
    lembar ke-5 :   untuk Wajib Pungut PPh Pasal 22 atau Pemungut PPN/PPn BM atau untuk 
                Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal penyetoran PPh Pasal 22 dan 
                PPN / PPn BM Impor yang dilakukan sendiri oleh Importir.

(2) Formulir Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
    lembar ke-1 :   untuk Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran/pemungutan;
    lembar ke-2 :   untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas
                Negara;
    lembar ke-3 :   untuk Wajib Pajak sesuai keperluan misalnya untuk diserahkan kepada
                pembeli tanah dan atau bangunan;
    lembar ke-4 :   untuk Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro);
    lembar ke-5 :   untuk Wajib Pajak/Penjual, untuk diserahkan kepada PPAT.

(3) Surat Setoran Pajak lembar ke-1 atas penyetoran Fiskal Luar Negeri dapat dipergunakan sebagai 
    Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri dengan ketentuan untuk setiap orang harus menggunakan 1 
    (satu) Surat Setoran Pajak untuk setoran Fiskal Luar Negeri, dan disetor oleh penanggung pajak.


                        Pasal 3

Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri formulir Surat Setoran Pajak tersebut pada Pasal 1 ayat (1) sepanjang 
bentuk, ukuran, warna dan isinya tidak menyimpang dari bentuk yang telah dibakukan sesuai dengan 
keputusan ini. 


                        Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-14/PJ.11/1993 tanggal 
01 Desember 1993 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Formulir Surat Setoran Pajak, dinyatakan tidak 
berlaku lagi.


                        Pasal 5

(1) Formulir Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku mulai tanggal 1 Januari 
    1995.

(2) Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak yang dikeluarkan sebelum berlakunya Keputusan ini dapat
    dipergunakan sampai dengan tanggal 30 Juni 1995, untuk penyetoran pajak sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a.


                        Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 1994
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER
</code>