KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg}}\\

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

----



 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-15/PJ/2017\\
\\
TENTANG

\\

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR [[view.php?id=8bd045c0275185605e58d7fec40ecae6|**PER-27/PJ/2012**]] TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA

PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK


\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



 


Menimbang

:

a.

bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak serta bentuk dan isi surat tagihan pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=8bd045c0275185605e58d7fec40ecae6|**PER-27/PJ/2012**]] tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=8b4f40483d154a259f5dfd957c09630f|**PER-19/PJ/2016**]];

 

 

b.

bahwa dalam rangka penyesuaian penerbitan surat ketetapan pajak terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=894d4b4665b798cc65d67cd6a32706aa|**11 TAHUN 2016**]] tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=a6424579bdf800415424996ec6d18dac|**36 TAHUN 2017**]] tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan, perlu menyesuaikan format nota penghitungan dan surat ketetapan pajak terkait Pajak Penghasilan Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=8bd045c0275185605e58d7fec40ecae6|**PER-27/PJ/2012**]] tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=82743f31779d2167a2fb3a7e7ec979bc|**16 TAHUN 2009**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=894d4b4665b798cc65d67cd6a32706aa|**11 TAHUN 2016**]] tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

 

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=8e28c44c7e1bb849ce85affc38d326bb|**74 TAHUN 2011**]] tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

 

 

4.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=a6424579bdf800415424996ec6d18dac|**36 TAHUN 2017**]]  tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6120);

 

 

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=e118e7875ed89dc4496e785655eddd0e|**183/PMK.03/2015**]] tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=129d98d6e137d64ffafd9406ea6c450d|**145/PMK.03/2012**]] Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1467);

 

 

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=1933736057242698a51c04e3a09f1e5f|**118/PMK.03/2016**]] tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=894d4b4665b798cc65d67cd6a32706aa|**11 TAHUN 2016**]] tentang Pengampunan Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=ab102f349d018649e5e5a7db577f059a|**141/PMK.03/2016**]] (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1438);

\\
MEMUTUSKAN:\\
 

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR [[view.php?id=8bd045c0275185605e58d7fec40ecae6|**PER-27/PJ/2012**]] TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK.


 

 

 

 

 

\\
Pasal I

 

 

Beberapa bagian lampiran dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=8bd045c0275185605e58d7fec40ecae6|**PER-27/PJ/2012**]] tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak, diubah sebagai berikut:

 

 

1.

Mengubah beberapa bagian isi/format Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan (Kode Formulir F.4.1.77.), sehingga format Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

2.

Mengubah beberapa bagian Petunjuk Pengisian Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan, sehingga Petunjuk Pengisian Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

3.

Mengubah beberapa bagian formulir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan (Kode Formulir F.4.1.23.), sehingga formulir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

4.

Mengubah beberapa bagian formulir Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan (Kode Formulir F.4.1.23.), sehingga formulir Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

5.

Mengubah beberapa bagian Petunjuk Pengisian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan, sehingga Petunjuk Pengisian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

6.

Mengubah beberapa bagian isi/format Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi (Kode Formulir F.4.1.77.), sehingga format Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

7.

Mengubah beberapa bagian Petunjuk Pengisian formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi, sehingga Petunjuk Pengisian formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini.


 

 

8.

Mengubah beberapa bagian formulir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi (Kode Formulir F.4.1.23.), sehingga formulir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal ini.


 

 

9.

Mengubah beberapa bagian formulir Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi (Kode Formulir F.4.1.23.), sehingga formulir Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

10.

Mengubah beberapa bagian Petunjuk Pengisian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi, sehingga Petunjuk Pengisian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/ Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

\\
Pasal II

 

 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Oktober 2017

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

\\
 

ttd.

\\
 

KEN DWIJUGIASTEADI