KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONSIA**

**NOMOR 51/KMK.04/2001**

**TENTANG**

**PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN**

**ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN**

**SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang


:

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18|**131 TAHUN 2000**]] tentang Pajak Penghasilan atas Bunga deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat bank Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat bank Indonesia;

 

 

 

 

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b|**16 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

 

 

 

 

 

2.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c|**17 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

 

 

 

 

 

3.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

 

 

 

 

 

4.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

 

 

 

 

 

5.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18|**131 TAHUN 2000**]] tentang Pajak Penghasilan atas Bunga deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2000 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);

 

 

 

 

 

6.

Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

 

 

 

 

 

**MEMUTUSKAN :**

 

 

 

 

Menetapkan

:

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA.**

**Pasal  1**

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

 

 

 

 

 

 

(1)

Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan "depositi on call" baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing (valuta asing) yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank.

 

 

 

 

 

(2)

Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

 

 

 

 

 

**Pasal  2**

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk apabun yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final.

 

 

 

 

 

(2)

Termasuk bunga yang harus dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

 

 

 

 

 

(3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap orang pribadi subyek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun pajak, termasuk bunga dan diskonto, tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

 

 

 

 

 

(4)

Orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mengajukan permohonan restitusi atas pajak yang telah dipotong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

 

 

 

 

 

**Pasal  3**

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

a.

dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;

 

 

 

 

 

b.

dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wjaib Pajak luar negeri.

 

 

 

 

 

**Pasal  4**

Pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dilakukan terhadap :

 

 

 

 

 

 

a.

bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

 

 

 

 

 

b.

bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;

 

 

 

 

 

c.

bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonsia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapartan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

 

 

 

 

 

d.

bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

 

 

 

 

 

**Pasal  5**

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengecualian dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c dapat diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar.

 

 

 

 

 

(2)

Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhadap :

 

 

 

 

 

 

a.

tabungan;

 

 

 

 

 

b.

deposito Sertifikat Bank Indonesia yang penempatan dan atau perpanjangannya (rollover) dilakukan pada tanggal 1 Januari 2001 dan sesudahnya.

 

 

 

 

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengnai tata cara penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

 

 

 

 

 

**Pasal  6a**

 

 

 

 

 

 

(1)

Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Bank Indonesia wajib memotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

 

 

 

 

 

(2)

Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan bank yang menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada Dana Pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan, wajib memotong Pajak Penghasilan atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia tersebut.

 

 

 

 

 

**Pasal  8**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Janderal Pajak.

**Pasal  9**

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=b2eeb7362ef83deff5c7813a67e14f0a|**652/KMK.04/1994**]] dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal  10**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Februari 2001
 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO