KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                 9 Oktober 1998

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 2248/PJ.54/1998

                            TENTANG

        SANKSI BUNGA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PPN BULAN MARET 1998

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 27 Agustus 1998 perihal tersebut pada pokok surat, 
dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1.  Dalam surat Saudara diinformasikan bahwa berkenaan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 
    Nomor : SE-07/PJ.34/1998 tanggal 15 Mei 1998 perihal Pembayaran dan Penyetoran PPh Pasal 25 dan 
    Setoran Masa PPN/PPnBM Bulan April 1998 terdapat permasalahan berapa besarnya sanksi bunga 
    yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran setoran Masa PPN Masa Pajak Maret 1998 yang 
    dibayar tanggal 18 Mei 1998.

2.  a.  Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
        Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 
        1994 diatur bahwa Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 
        penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis 
        pajak, selambat-lambatnya lima belas hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak 
        berakhir.

    b.  Pada alinea 2 dan 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-07/PJ.34/1998 tanggal 
        15 Mei 1998 tentang Pembayaran dan Penyetoran PPh Pasal 25 dan Setoran PPN/PPnBM 
        Bulan April 1998 ditegaskan bahwa :
        -   Berkenaan dengan banyaknya kantor bank yang tidak beroperasi pada tanggal 14 
            dan 15 Mei 1998 di wilayah Jabotabek, maka mengakibatkan pembayaran pajak 
            melalui bank persepsi tidak dapat dilaksanakan.
        -   Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diberikan petunjuk bahwa khusus untuk 
            pembayaran dan penyetoran PPN bulan April 1998 yang dilaksanakan pada tanggal 
            18 dan 19 Mei 1998 tidak perlu diterbitkan STP. Untuk itu, pada SSP lembar ke-3 
            (bagian atas) yang disetor Wajib Pajak pada tanggal tersebut agar dicantumkan 
            "Sesuai SE-07/PJ.34/1998".

3.  Sesuai uraian butir 2.a dan 2.b tersebut di atas, dengan ini kami tegaskan bahwa tanggal jatuh tempo 
    pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-
    masing jenis pajak, selambat-lambatnya lima belas hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa 
    Pajak berakhir. Dalam kasus Saudara, atas keterlambatan pembayaran setoran PPN Masa Pajak 
    Maret 1998 yang dibayar tanggal 18 Mei 1998 dikenakan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) 
    sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
    Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 untuk 
    keterlambatan pembayaran lewat tanggal 15 bulan April 1998, sedangkan pembayaran tanggal 
    18 Mei 1998 tidak dapat dianggap terlambat karena pada saat tanggal 14 dan 15 Mei 1998 bank 
    persepsi di wilayah Jabotabek tidak beroperasi sehingga untuk pembayaran dan penyetoran PPN bulan 
    April 1998 yang dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Mei 1998 tidak menyebabkan Saudara 
    dikenakan sanksi bunga 2% (dua persen) atas pembayaran tersebut.

Demikian untuk dimaklumi.




DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

A. SJARIFUDDIN ALSAH
</code>