KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               28 Oktober 2003

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                            NOMOR SE - 06/PJ.7/2003

                               TENTANG

PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN DAN TINDAKAN PENAGIHAN TERHADAP WAJIB PAJAK PINDAH TEMPAT 
                      TERDAFTAR DARI SATU KPP KE KPP LAINNYA

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan menjaga tertib administrasi di lingkungan 
Direktorat Jenderal Pajak sehubungan dengan berpindahnya tempat terdaftar Wajib Pajak dari satu KPP (KPP 
lama) ke KPP lainnya (KPP baru), dengan ini disampaikan beberapa penegasan sebagai berikut:

1.  Terhadap Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan 
    bebas yang mengajukan Surat Pernyataan Pindah dengan persyaratan lengkap dilakukan 
    Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL).

2.  PSL dilakukan oleh KPP lama dengan tujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi 
    semua kewajiban perpajakannya selama terdaftar sampai dengan tahun pajak terakhir sebelum tahun 
    pindah tempat terdaftarnya ke KPP baru, terbatas untuk tahun atau tahun-tahun pajak yang belum 
    diperiksa.

3.  Surat Pindah hanya dapat dikeluarkan oleh KPP lama apabila:
    a.  Wajib Pajak telah melunasi semua tunggakan pajaknya;
    b.  tidak sedang dilakukan tindakan penyidikan; dan
    c.  tidak sedang dilakukan tindakan pencegahan dan atau penyanderaan.

4.  Apabila Wajib Pajak mempunyai tunggakan pajak dan belum dilakukan tindakan penagihan, maka 
    tindakan penagihan dilakukan sesuai dengan prosedur dan jangka waktu pelaksanaan penagihan yang 
    telah ditentukan, termasuk pemblokiran rekening bank Wajib Pajak. Tindakan penagihan dilaksanakan 
    bersamaan dengan PSL dalam rangka WP pindah.

5.  Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dalam rangka pemeriksaan WP pindah harus diterbitkan dan     
    disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) minggu sejak diterimanya Surat Pernyataan 
    Pindah dari Wajib Pajak dengan persyaratan lengkap atau tembusan Surat Keterangan Terdaftar dari 
    KPP baru.

6.  PSL harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling 
    lama 2 (dua) bulan.

7.  Dalam hal PSL tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan pada butir 6 di 
    atas dan Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak, tidak sedang dilakukan tindakan penyidikan, 
    pencegahan dan atau penyanderaan, maka SP3 atas nama Wajib Pajak dimaksud dibatalkan dan 
    berkas Wajib Pajak harus segera dikirimkan ke KPP baru dalam jangka waktu 1 (satu) minggu. KPP 
    baru dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dimaksud untuk tahun-tahun pajak yang 
    belum dilakukan pemeriksaan dan melanjutkan tindakan penagihan.

8.  Dalam hal PSL dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan semua tunggakan 
    pajak telah dilunasi maka semua berkas Wajib Pajak harus dikirimkan ke KPP baru paling lama dalam 
    jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SP3 diterbitkan. Nota Penghitungan dan Laporan Pemeriksaan Pajak 
    dikirimkan ke KPP baru untuk diterbitkan surat ketetapan pajak.

9.  Apabila dalam pelaksanaan tindakan penagihan telah dilakukan penyitaan atas monetary assets 
    (pemblokiran) dan Wajib Pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 14 hari maka 
    pada hari berikutnya, Kepala KPP harus langsung meminta pimpinan bank untuk memindahbukukan 
    harta kekayaan Wajib Pajak yang tersimpan pada Bank ke Kas Negara.

10. Apabila setelah dilakukan tindakan penagihan namun Wajib Pajak tidak mempunyai kemampuan untuk 
    melunasi seluruh utang pajaknya, maka Kepala KPP harus menyampaikan kronologis dan usulan 
    tindak lanjut kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya untuk diterbitkan tindak lanjut penyelesaian 
    dengan menggunakan Lampiran 1.

11. Kepala Kantor Wilayah harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 
    surat dari KPP mengenai status Wajib Pajak dan memberikan petunjuk penyelesaian tunggakan 
    dengan menggunakan Lampiran 2.

12. Semua berkas Wajib Pajak yang mengajukan Surat Pernyataan Pindah beserta tindak lanjut yang 
    telah ditetapkan Kepala Kantor Wilayah atasannya harus dikirimkan ke KPP baru paling lama 4 
    (empat) bulan sejak SP3 diterbitkan, kecuali Wajib Pajak yang sedang dilakukan tindakan penyidikan, 
    pencegahan dan atau penyanderaan.

13. Apabila Wajib Pajak menyampaikan permohonan Lebih Bayar pada KPP baru dan setelah dilakukan 
    pemeriksaan tetap menunjukkan Lebih Bayar, namun berdasarkan ketentuan diatas berkas Wajib 
    Pajak belum diterima dari KPP lama maka KPP baru harus melakukan konfirmasi atas utang pajak 
    Wajib Pajak dimaksud ke KPP lama untuk ditindaklanjuti.

14. Apabila sedang dilakukan pemeriksaan di luar pemeriksaan dalam rangka WP pindah dengan kode 05, 
    dan Wajib Pajak dimaksud mengajukan Surat Pernyataan Pindah maka pemeriksaan harus 
    diselesaikan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka Romawi I huruf C Surat 
    Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003. Kemudian Nota 
    Penghitungan dan Laporan Pemeriksaan Pajak dikirimkan ke KPP baru untuk diterbitkan surat 
    ketetapan pajak. KPP baru harus melakukan konfirmasi atas utang pajak Wajib Pajak dimaksud ke 
    KPP lama untuk ditindaklanjuti.

15. Terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Pindah lebih dari satu kali dalam satu 
    tahun pajak, untuk mencegah kemungkinan adanya suatu rekayasa tempat terdaftar dalam rangka 
    penyalahgunaan ketentuan perpajakan, maka surat pernyataan tersebut dapat dijadikan sebagai data 
    atau keterangan untuk diusulkan dilakukan pemeriksaan khusus dengan kode 11 (indikasi tindak 
    pidana).

16. Masa Transisi:
    a.  Semua pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan WP pindah dengan kode 05 yang belum 
        diselesaikan sampai dengan bulan Oktober 2003, harus ditindaklanjuti sesuai dengan 
        alternatif pada butir 7 dan 8 dan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan dihitung mulai 
        tanggal 1 Nopember 2003;
    b.  Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh KPP lama setelah Wajib Pajak terdaftar dan 
        memperoleh NPWP pada KPP baru tidak termasuk sebagai tunggakan yang harus dilunasi 
        sebagai syarat penerbitan Surat Pindah;
    c.  SP3 WP Pindah yang diterbitkan sejak tanggal 1 Nopember 2003 diselesaikan mengikuti Surat 
        Edaran ini; dan
    d.  Semua LP2 yang sudah diterbitkan dan tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan surat 
        ketetapan pajak harus dikembalikan ke Direktorat P4 tanpa diisi dan ditandatangani.

17. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : 
    SE-11/PJ.7/1998 tanggal 19 Oktober 1998 dan angka Romawi II huruf E Surat Edaran Direktur 
    Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
</code>