KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/National_emblem_of_Indonesia_Garuda_Pancasila123.png}}\\
\\
MENTERI KEUANGAN\\
REPUBLIK INDONESIA\\
\\
**SALINAN**\\
\\
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
NOMOR 90/PMK.03/2015\\
\\
TENTANG\\
\\
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN\\
NOMOR [[view.php?id=a4c07618e910823c1d3d95a2e696e75f|**253/PMK.03/2008**]] TENTANG WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU\\
SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS\\
PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG\\
SANGAT MEWAH\\
\\
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA\\
\\
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,\\
 

Menimbang

:

a.

bahwa ketentuan mengenai Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=a4c07618e910823c1d3d95a2e696e75f|**253/PMK.03/2008**]] tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah;

 

 

b.

bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak atas penghasilan yang digunakan untuk konsumsi barang yang tergolong sangat mewah, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3600ee41761c7da0116a12ea8b6588e|**36 TAHUN 2008**]], perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=a4c07618e910823c1d3d95a2e696e75f|**253/PMK.03/2008**]] tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah;

 

 

 

 

Mengingat

:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=a4c07618e910823c1d3d95a2e696e75f|**253/PMK.03/2008**]] tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah;

 

 

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=a4c07618e910823c1d3d95a2e696e75f|**253/PMK.03/2008**]] TENTANG WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH.

 

 

 

Pasal I

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=a4c07618e910823c1d3d95a2e696e75f|**253/PMK.03/2008**]] tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah diubah sebagai berikut:

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

Pasal 1

 

 

 

(1)

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3600ee41761c7da0116a12ea8b6588e|**36 TAHUN 2008**]] adalah Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

 

 

 

(2)

Barang yang tergolong sangat mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

 

 

 

a.

pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi;

 

 

 

 

b.

kapal pesiar, //yacht//, dan sejenisnya;

 

 

 

 

c.

rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 400m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);

 

 

 

 

d.

apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 150m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi);

 

 

 

 

e.

kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, //jeep//, //sport utility vehicle (suv)//, //multi purpose vehicle (mpv)//, minibus, dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc; dan/atau

 

 

 

 

f.

kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan harga jual lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc.

 

 

 

(3)

Harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batasan harga jual sehubungan dengan pembelian barang yang tergolong sangat mewah, yaitu jumlah yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 2A

 

 

 

(1)

Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pembelian barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh bukan subjek pajak.

 

 

 

(2)

Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 2B

 

 

 

Terhadap penjualan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf e dan huruf f yang telah dipungut Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Menteri ini, tidak lagi dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undahg Nomor [[view.php?id=d3600ee41761c7da0116a12ea8b6588e|**36 TAHUN 2008**]].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal II

 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 30 April 2015\\
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,\\
\\
                                    ttd.\\
\\
          BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Jakarta\\
Pada tanggal 30 April 2015\\
\\
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\\
            REPUBLIK INDONESIA,\\
\\
                         ttd.\\
\\
              YASONNA H. LAOLY\\
\\
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 667