KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-15/PJ/2022\\
\\
TENTANG

\\
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR [[view.php?id=d4d0144bbd63942f6b936d4e9eff1676|**PER-04/PJ/2022**]] TENTANG BADAN ATAU LEMBAGA YANG DIBENTUK\\
ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI\\
PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB\\
YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Menimbang 
:
a.
bahwa Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor [[view.php?id=d4d0144bbd63942f6b936d4e9eff1676|**PER-04/PJ/2022**]] tentang Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
 
 
b.
bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.4558/Dt.lII.IV.1 /BA.03.2/ 08/2022 tanggal 8 Agustus 2022 perihal Penyampaian Daftar LAZ yang Telah Mendapatkan Izin, terdapat usulan badan atau lembaga yang telah diterbitkan surat keputusan perizinan dan perpanjangan izm dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai badan atau lembaga penerima zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
 
 
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=d4d0144bbd63942f6b936d4e9eff1676|**PER-04/PJ/2022**]] tentang Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
Mengingat 
:
1.
Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=71014f3b2f3b8f52e2d6ee2304db7e95|**7 TAHUN 2021**]] tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 
 
2.
Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=79bb27cfac1ddee3267dcd929f6703ac|**60 TAHUN 2010**]] tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
 
 
3.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=762409ca2be073c4a6ca7962d7c72a30|**254/PMK.03/2010**]] tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya W ajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 668);
 
 
4.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=3c82c42719365742090eb207695a1055|**PER-6/PJ/2011**]] tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
 
 
5.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 04/PJ/2022 tentang Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
 
 
 
 
 
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR [[view.php?id=d4d0144bbd63942f6b936d4e9eff1676|**PER-04/PJ/2022**]] TENTANG BADAN ATAU LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.
 
 
 
 
 
Pasal I
 
 
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 04/PJ/2022 tentang Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto diubah sehingga  menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 
 
 
 
 
Pasal II
 
 
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ditetapkan di Jakarta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pada tanggal 06 Oktober 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ttd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SURYO UTOMO