KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
              KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                     NOMOR 69/KMK.017/1999

                        TENTANG 

              PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 333/KMK.011/1978 
          TENTANG PENGATURAN LEBIH LANJUT PENGGUNAAN 5% (LIMA PERSEN) 
                     DARI LABA BERSIH BANK-BANK MILIK NEGARA

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.      bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 333/KMK.011/1978 telah diatur lebih lanjut 
    penggunaan 5% (lima persen) dari laba bersih Bank-bank milik Negara;
b.  bahwa pengaturan lebih lanjut penggunaan 5% (lima persen) dari laba bersih Bank-bank milik Negara 
    saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan perekonomian nasional;
c.  bahwa berhubung dengan itu, ketentuan mengenai pengaturan lebih lanjut penggunaan 5% (lima 
    persen) dari laba bersih Bank-bank milik Negara dimaksud perlu dicabut dengan Keputusan Menteri 
    Keuangan;

Mengingat :
    
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998;

Memperhatikan   :

Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1998 tentang Penertiban Sumber-sumber Dana Yayasan;

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI 
KEUANGAN NOMOR : 333/KMK.011/1978 TENTANG PENGATURAN LEBIH LANJUT PENGGUNAAN 5% (LIMA 
PERSEN) DARI LABA BERSIH BANK-BANK MILIK NEGARA


                        Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 
333/KMK.011/1978 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5% (lima persen) dari Laba Bersih Bank-bank 
Milik Negara.


                        Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Februari 1999
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUBIANTO
</code>