KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                       KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR KEP - 965/PJ.9/1991

                              TENTANG

          PELAKSANAAN TEKNIS TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK MELALUI PEMINDAHBUKUAN

                         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 88/KMK.04/1991 tanggal
24 Januari 1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan perlu pengaturan lebih lanjut 
pelaksanaan teknis Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan tersebut dengan Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak;

Mengingat :
1.  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 655/KMK.04/1990 tanggal 11 Juni 1990 
    tentang Pemberian Bunga Karena Keterlambatan Mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak;
2.  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 88/KMK.04/1991 tanggal 24 Januari 1991
    tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan;
3.  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 780/KMK.04/1991 tanggal 2 Agustus 1991
    tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, Perhitungan dan 
    Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan;
4.  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-19/PJ./1990 tanggal 31 Maret 1990 tentang Pedoman
    Induk Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak.

                      MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
MELALUI PEMINDAHBUKUAN


                           Pasal 1

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
88/KMK.04/1991 tanggal 24 Januari 1991, dapat dilakukan antar jenis pajak yang sama atau berlainan, dari
masa atau tahun pajak yang sama atau berlainan, untuk wajib pajak yang sama atau berlainan, dalam Kantor
Pelayanan Pajak yang sama atau berlainan.


                          Pasal 2

(1) Pemindahbukuan karena adanya kelebihan pembayaran pajak atau adanya pemberian bunga kepada
    Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri
    Keuangan Republik Indonesia Nomor: 88/KMK.04/1991 tanggal 24 Januari 1991, dilaksanakan oleh
    Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak tanpa permohonan dari
    Wajib Pajak yang bersangkutan, dan tanpa memerlukan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat
    Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Pajak.

(2) Pemindahbukuan karena salah atau kurang jelas mengisi Surat Setoran Pajak atau untuk pemecahan
    setoran pajak atau untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5)
    dan ayat (6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 88/KMK.04/1991 tanggal
    24 Januari 1991, dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang berwenang melaksanakan
    Tata Usaha Surat Setoran Pajak, tanpa memerlukan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat
    Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :
    a.  harus ada permohonan untuk dilakukan pemindahbukuan dari Wajib Pajak pemegang asli
        Surat Setoran Pajak (SSP) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di mana Wajib Pajak
        terdaftar;
    b.  permohonan pemindahbukuan karena kesalahan mengisi nama dan NPWP pada SSP, harus 
        dilampiri dengan surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan/atau Nomor Pokok Wajib 
        Pajaknya (NPWP) tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut bukan 
        miliknya dan Wajib Pajak tidak keberatan untuk memindahbukukan hal-hal yang tercantum 
        dalam SSP yang bukan miliknya tersebut kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan 
        pemindahbukuan;
    c.  permohonan pemindahbukuan karena kesalahan dalam mengisi SSP yang dilakukan oleh
        Bendaharawan/Pemungut Pajak dan atau dalam rangka pemecahan SSP, diajukan oleh
        Bendaharawan/Pemungut Pajak dimaksud;
    d.  SSP yang dimohonkan untuk dipindahbukukan belum diperhitungkan dengan pajak yang
        terhutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat 
        Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT), Surat Keputusan Kelebihan 
        Pembayaran Pajak (SKKPP), Surat Pemberitaan (SPb), atau dalam Pemberitahuan Impor 
        untuk Dipakai (PIUD) dari Wajib Pajak pemohon atau Wajib Pajak  yang karena kekeliruan 
        tercantum dalam SSP tersebut.

(3) Sebagai bukti telah dilakukan pemindahbukuan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Bukti
    Pemindahbukuan (Bukti Pbk) dengan menggunakan bentuk KP PDIP 5.3 sebagaimana tercantum
    dalam lampiran I Keputusan ini.


                           Pasal 3

(1) Saat berlakunya Bukti Pemindahbukuan karena adanya kelebihan pembayaran pajak atau pemberian
    bunga kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :
    a.  dalam hal dilakukan perhitungan dengan hutang pajak yang belum dilunasi, yaitu tanggal
        yang lebih akhir diantara tanggal timbulnya hak Wajib Pajak atas kelebihan pembayaran 
        pajak atau atas pemberian bunga dan tanggal saat terhutangnya hutang pajak dimaksud;
    b.  dalam hal dilakukan perhitungan dengan hutang pajak yang akan datang, yaitu tanggal yang 
        lebih akhir diantara tanggal timbulnya hak Wajib Pajak atas kelebihan pembayaran pajak atau 
        atas pemberian bunga dan tanggal permohonan Wajib Pajak;

(2) Saat berlakunya Bukti Pemindahbukuan karena hal-hal yang lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 
    ayat (2), adalah tanggal penyetoran pajak yang dipindahbukukan.


                            Pasal 4

Yang dimaksud dengan tanggal timbulnya hak Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1)
adalah :
(1) tanggal Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak untuk kelebihan pembayaran pajak yang
    diputuskan dengan SKKPP atau tanggal Surat Keputusan Pemberian Bunga atas Kelambatan
    Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPB) untuk pemberian bunga kepada Wajib Pajak;
(2) tanggal yang lebih akhir diantara tanggal keputusan keberatan/banding/peninjauan kembali dan
    tanggal-tanggal setoran pajak yang melebihi pajak terhutang, untuk kelebihan pembayaran pajak
    yang timbul karena adanya keputusan keberatan/banding/peninjauan kembali.


                            Pasal 5

SSP dan Bukti Pemindahbukuan yang telah dipindahbukukan harus dibubuhi cap dan ditandatangani oleh 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan yang menunjukan bahwa atas SSP dan Bukti 
Pemindahbukuan tersebut telah dilakukan pemindahbukuan.


                            Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan mengenai pemindahbukuan yang telah diatur
dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-19/PJ./1990 tanggal 31 Maret 1990 tentang Pedoman
Induk Tata Usaha Penerimaan dan restitusi Pajak, yang bertentangan dengan bunyi Keputusan ini dinyatakan
tidak berlaku lagi.


                            Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 1991
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

Drs. MARIE MUHAMMAD
</code>