KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK\\
\\
SALINAN\\
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR PER-17/PJ/2014\\
\\
TENTANG\\
\\
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR\\
[[view.php?id=5ca1b0a18c411c3ebfc35c9dad7da921|**PER-24/PJ/2012**]] TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN\\
KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,\\
TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN\\
FAKTUR PAJAK\\
\\
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,\\
\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=7de504cb196a4909cba94d8005d2e8df|**151/PMK.03/2013**]] tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=5ca1b0a18c411c3ebfc35c9dad7da921|**PER-24/PJ/2012**]] tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;

 

 

 

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=82743f31779d2167a2fb3a7e7ec979bc|**16 TAHUN 2009**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=7b16a52cf3727c22984590c4f4c36039|**42 TAHUN 2009**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

 

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=c32efcb7f667f6c5def39db8eda2e6ce|**1 TAHUN 2012**]] tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=7b16a52cf3727c22984590c4f4c36039|**42 TAHUN 2009**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);

 

 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=7de504cb196a4909cba94d8005d2e8df|**151/PMK.03/2013**]] tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;

 

 

5.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=5ca1b0a18c411c3ebfc35c9dad7da921|**PER-24/PJ/2012**]] tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=9e0151c8f821210edb9b5d5d622dec61|**PER-08/PJ/2013**]];

 

 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR [[view.php?id=5ca1b0a18c411c3ebfc35c9dad7da921|**PER-24/PJ/2012**]] TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK.

 

 

\\
Pasal I\\
 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=5ca1b0a18c411c3ebfc35c9dad7da921|**PER-24/PJ/2012**]] tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=9e0151c8f821210edb9b5d5d622dec61|**PER-08/PJ/2013**]] diubah sebagai berikut:\\
 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

\\
Pasal 8\\
 

 

 

 

(1)

PKP mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan //Password// ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan sesuai dengan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

 

 

 

(2)

Surat permohonan Kode Aktivasi dan //Password// sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

 

 

 

 

a.

diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh PKP; dan

 

 

 

 

b.

disampaikan secara Iangsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menunjukkan asli kartu identitas sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan.

 

 

 

(3)

Dalam hal surat permohonan Kode Aktivasi dan //Password// ditandatangani oleh selain PKP, maka surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa

 

 

 

(4)

Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kode Aktivasi dan //Password// ke PKP dalam hal PKP memenuhi syarat sebagai berikut:

 

 

 

 

a.

PKP telah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=7426f79c9a7f5af0a6cc457b2a7fb195|**PER-05/PJ/2012**]] dan perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang/verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan; atau

 

 

 

 

b.

PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=b050b09d2d80bdc271a775f5b4639258|**73/PMK.03/2012**]].

 

 

 

(5)

Dalam hal PKP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak:

 

 

 

 

a.

menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan dikirim melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP; dan

 

 

 

 

b.

mengirimkan //Password// melalui surat elektronik //(email)// ke alamat //email// PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan //Password//.

 

 

 

(6)

Dalam hal PKP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan //Password// sebagaimana diatur dalam Lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

 

 

 

(7)

Dalam hal surat pemberitahuan Kode Aktivasi tidak diterima oleh PKP dan kembali pos (kempos), Kantor Pelayanan Pajak akan memberitahukan informasi tersebut melalui surat elektronik //(email)// ke alamat //email// PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan //Password//.

 

 

 

(8)

PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau ayat (7) dapat mengajukan kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan //Password// ke Kantor Pelayanan Pajak setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau telah menyampaikan surat pemberitahuan perubahan alamat ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan prosedur pemberitahuan perubahan alamat.

 

 

 

(9)

Dalam hal PKP tidak menerima //Password// sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b karena kesalahan penulisan alamat //email// pada Surat Permohonan Kode Aktivasi dan //Password//, PKP harus melakukan //update email//.

 

 

 

(10)

Surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang hilang dapat dimintakan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menyampaikan surat permohonan cetak ulang Kode Aktivasi sebagaimana diatur dalam Lampiran ID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan fotokopi bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak atas surat permohonan Kode Aktivasi dan //Password//.

 

 

 

(11)

Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi atau surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan //Password// dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima.

 

 

 

(12)

PKP harus melakukan aktivasi wadah layanan perpajakan secara elektronik (Akun Pengusaha Kena Pajak) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Kode Aktivasi, melalui:

 

 

 

 

a.

Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; atau

 

 

 

 

b.

laman //(website)// yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengikuti petunjuk pengisian //(manual user)// yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

(13)

Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk PKP yang telah memperoleh Kode Aktivasi dan //Password// sebelum 1 Juli 2014.

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

 

 

\\
Pasal 9\\
 

 

 

 

(1)

PKP dapat melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui:

 

 

 

 

a.

Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan; dan/atau

 

 

 

 

b.

laman //(website)// yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

(2)

Tata cara permintaan Nomor Seri Faktur Pajak:

 

 

 

 

a.

melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dilakukan dengan menggunakan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

 

 

 

 

b.

melalui laman //(website)// yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak:

 

 

 

 

 

1)

untuk PKP yang telah memiliki sertifikat elektronik; dan

 

 

 

 

 

2)

mengikuti petunjuk pengisian //(manual user)// yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

(3)

Nomor Seri Faktur Pajak hanya diberikan kepada PKP yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

 

 

 

 

a.

telah memiliki Kode Aktivasi dan //Password//;

 

 

 

 

b.

telah melakukan aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak; dan

 

 

 

 

c.

telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal PKP mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.

 

 

 

(4)

PKP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat diberikan Nomor Seri Faktur Pajak.

 

 

 

(5)

Atas surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IG-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke PKP.

 

 

 

(6)

Atas permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang disampaikan melalui laman //(website)// yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PKP akan menerima surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dalam bentuk elektronik sebagaimana diatur dalam Lampiran IG-2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke PKP.

 

 

 

(7)

Dalam hal Surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak hilang, rusak, atau tidak tercetak dengan jelas, PKP dapat:

 

 

 

 

a.

meminta surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak; atau

 

 

 

 

b.

melakukan cetak ulang surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman //(website)// yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

\\
Pasal 9A\\
 

 

 

 

(1)

Direktorat Jenderal Pajak memberikan sertifikat elektronik kepada PKP yang berfungsi sebagai otentifikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, berupa:

 

 

 

 

a.

layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman //(website)// yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan

 

 

 

 

b.

penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik.

 

 

 

(2)

Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PKP setelah PKP mengajukan permintaan sertifikat elektronik dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

(3)

Pengajuan permintaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh PKP mulai 1 Januari 2015, melalui:

 

 

 

 

a.

Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Lampiran IH yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; atau

 

 

 

 

b.

laman //(website)// yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengikuti petunjuk pengisian (//manual user//) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

(4)

Pemberian sertifikat elektronik dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PKP melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan atau melalui laman //(website)// yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

(5)

PKP yang melakukan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik melalui laman //(website)// yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, untuk:

 

 

 

 

a.

tempat kegiatan usaha yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; atau

 

 

 

 

b.

tempat kegiatan usaha yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Cabang) dalam hal pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

 

 

 

(6)

Tata cara permintaan dan pemberian sertifikat elektronik melalui laman //(website)// sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) mengikuti petunjuk pengisian //(manual user)// yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

(7)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sertifikat elektronik dapat diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan kepada PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik sebelum 1 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Lampiran IVA, Lampiran IVB, Lampiran IVC, Lampiran IVD, dan Lampiran IVE Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=5ca1b0a18c411c3ebfc35c9dad7da921|**PER-24/PJ/2012**]] tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=9e0151c8f821210edb9b5d5d622dec61|**PER-08/PJ/2013**]] diubah menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran IC, Lampiran IF, dan Lampiran IG-1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

 

 

 

 

 

Pasal II

 

 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 20 Juni 2014\\
\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
\\
\\
                  ttd.\\
\\
\\
        A. FUAD RAHMANY