KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                19 Januari 1996

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                          NOMOR S - 13/PJ.33/1996

                            TENTANG

            PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh FISKAL LUAR NEGERI

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara bulan Januari 1995 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan 
hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Studi dan Gelar Budaya Indonesia-Eropa Schengen 
    1996, yang berlangsung tanggal 21 April 1996 sampai 6 Mei 1996 Saudara minta bantuan berupa 
    pengembalian Pajak Penghasilan (PPh) Fiskal luar negeri.

2.  Ketentuan pembayaran PPh Fiskal luar negeri telah diatur dalam :
    a.  Peraturan Pemerintah Nomor 46 TAHUN 1994.
    b.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 638/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994.
    c.  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-15/PJ.41/1995 tanggal   23 Maret 1995, 
        tentang Pembayaran PPh bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri.
    d.  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-47/PJ.4/1995 tanggal 16 Oktober 1995, 
        mengenai Penegasan tentang pengkreditan PPh Fiskal luar negeri.

3.  Berdasarkan uraian diatas, bersama ini dijelaskan :
    3.1 Mahasiswa/peserta yang berangkat ke luar negeri dalam rangka studi dan gelar budaya 
        Indonesia-Eropa Schengen 1996 tidak dapat dikecualikan dari pembayaran PPh Fiskal luar 
        negeri.
    3.2 Sesuai dengan butir 2 SE-47/PJ.4/1995 tanggal 16 Oktober 1995, Tanda Bukti Pembayaran 
        Fiskal luar negeri dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang bagi Wajib Pajak dalam 
        Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi yang bersangkutan.
    3.3 Apabila Mahasiswa yang bertolak ke Luar Negeri masih dalam tanggungan orang tuanya, 
        pembayaran PPh Fiskal luar negeri dapat dikreditkan terhadap PPh terutang dalam Surat 
        Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Tuanya.
    3.4 Apabila Mahasiswa tersebut/orang tuanya belum punya NPWP maka dapat meminta NPWP 
        dan menyampaikan SPT Tahunan PPh, dan apabila tidak memasukkan SPT maka 
        pembayaran PPh Fiskal Luar Negeri tersebut tidak dapat dikreditkan sehingga apabila 
        terdapat kelebihan, kelebihan tersebut tidak dapat dikembalikan.

Demikian untuk dapat dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN,

ttd

ABRONI NASUTION
</code>