KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
              KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                     NOMOR 574/KMK.05/1996

                        TENTANG 

                      TATA LAKSANA IMPOR SEMENTARA

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dipandang perlu 
untuk mengatur ketentuan tentang tata laksana impor sementara dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :
    
1.  Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
    Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah 
    dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 
    Tahun 1983; (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2.  Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 
    Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
    undang Nomor 7 TAHUN 1991 (Lembaran negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
    Nomor 3459) dan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 (Lembaran Nomor Negara Nomor 60, 
    Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
3.  Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
    Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
    Nomor 3264), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 (Lembaran 
    Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
4.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, 
    Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612);
5.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 491/KMK.05/1996 tanggal 31 Juli 1996 tentang Dasar Perhitungan 
    Bea Masuk atas Barang Impor;

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA LAKSANA IMPOR SEMENTARA.


                        Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1.  lmpor Sementara adalah pemasukan barang ke dalam Daerah Pabean yang nyata-nyata akan 
    diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu.
2.  Diekspor Kembali adalah pengiriman kembali barang impor ke luar Daerah Pabean.
3.  Pengeluaran adalah pengeluaran barang dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara, atau 
    Tempat Penimbunan Berikat ke peredaran bebas dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai.
4.  Pembebasan Bea Masuk adalah peniadaan pembayaran Bea Masuk yang diwajibkan sebagaimana 
    dimaksud dalam Undang-undang Kepabeanan.
5.  Keringanan Bea Masuk adalah pengurangan sebagian pembayaran Bea Masuk yang diwajibkan 
    sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepabeanan.
6.  Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.


                        Pasal 2

Barang impor dapat dikeluarkan sebagian barang impor sementara apabila pada waktu impornya dipenuhi 
persyaratan :
a.  tidak akan habis dalam masa pengimporan sementara;
b.  dalam masa pengimporan sementara tidak berubah bentuk kecuali karena harus dalam penggunaan;
c.  jelas identitasnya;
d.  ada bukti bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.


                        Pasal 3

lzin impor sementara diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya.


                        Pasal 4

(1) Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan pembebasan atau keringanan 
    Bea Masuk.

(2) Barang yang dapat diberikan pembebasan Bea Masuk adalah :
    a.  barang untuk keperluan pameran yang dipamerkan di tempat lain dari Enterepot untuk Tujuan 
        Pameran;
    b.  barang untuk keperluan seminar, atau kegiatan semacam itu;
    c.  barang untuk keperluan pertunjukan umum;
    d.  barang keperluan tenaga ahli, penelitian, pendidikan, keagamaan, kebudayaan, dan 
        pembuatan film;
    e.  kemasan yang digunakan untuk pengangkutan barang secara berulang-ulang;
    f.  barang keperluan contoh, model, atau cetakan (mould);
    g.  barang keperluan perlombaan;
    h.  kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh wisatawan manca negara;
    i.  barang yang dipergunakan untuk operasi perminyakan (BOP golongan II);
    j.  barang untuk diperbaiki, rekondisi atau modifikasi;
    k.  binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, pelatihan, pejantan, atau untuk kegiatan 
        semacam itu.

(3) Barang yang dapat diberikan keringanan Bea Masuk adalah :
    a.  barang untuk keperluan proyek yang tidak termasuk barang sebagaimana dimaksud pada 
        ayat (2);
    b.  barang yang digunakan untuk keperluan produksi atau angkutan dalam negeri.


                        Pasal 5

(1) Terhadap barang impor sementara yang diberikan pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud 
    dalam Pasal 4 ayat (2), importir wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala kantor.

(2) Besarnya jaminan yang harus diserahkan oleh importir kepada Kepala kantor tempat pemasukan 
    barang adalah sebesar Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor yang seharusnya dikenakan atas 
    barang impor yang bersangkutan.


                        Pasal 6

(1) Terhadap barang impor sementara yang diberikan keringanan, importir wajib membayar Bea Masuk 
    dan Pajak dalam rangka impor yang ditetapkan, sebelum diberikan persetujuan pengeluaran barang.

(2) Jumlah Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
    sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian dari bulan dari jangka waktu izin impor 
    sementara dikalikan jumlah Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor yang seharusnya dikenakan 
    atas barang impor yang bersangkutan.

(3) Selain kewajiban untuk membayar Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud 
    pada ayat (2), importir wajib menyerahkan jaminan sebesar selisih antara Bea Masuk dan Pajak 
    dalam rangka impor yang seharusnya dikenakan atas barang impor bersangkutan dengan Bea Masuk 
    dan Pajak dalam rangka impor yang telah dibayar.


                        Pasal 7

(1) Untuk pemenuhan kewajiban pabean atas impor sementara diajukan Pemberitahuan lmpor Barang 
    (PIB) yang dibuat berdasarkan dokumen pelengkap pabean dan izin impor sementara.

(2) Dalam hal barang impor sementara mendapatkan pembebasan Bea Masuk, lmportir mengajukan PIB 
    dan jaminan kepada Kepala Kantor.

(3) Dalam hal barang impor sementara tersebut mendapatkan keringanan, importir mengajukan PIB dan 
    tanda terima pembayaran beserta jaminan.

(4) Terhadap barang impor sementara dilakukan pemeriksaan pabean untuk mengetahui kebenaran 
    jumlah, jenis, serta identitas barang impor sementara tersebut, dan apabila diperlukan Pejabat Bea 
    dan Cukai dapat memberikan tanda khusus sehingga barang impor sementara dapat dikenali 
    identitasnya.

(5) Barang impor sementara yang telah diberikan izin pengeluaran, berada dibawah pengawasan pabean 
    sampai dengan penyelesaian impor sementaranya.


                        Pasal 8

(1) Jangka waktu izin impor sementara paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 
    pendaftaran PIB dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali untuk masing-masing perpanjangan 
    paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Perpanjangan izin yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami 
    perubahan maka dilakukan penyesuaian atas Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor yang dibayar 
    serta jaminan.


                        Pasal 9

Selama berlakunya izin impor sementara, barang impor sementara dapat dipindah lokasikan ke tempat lain 
setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya.


                        Pasal 10

(1) Barang yang telah mendapatkan izin impor sementara beserta dokumennya sewaktu-waktu dapat 
    dilakukan pemeriksaan untuk meyakinkan bahwa ketentuan dalam izin impor sementara barang 
    tersebut dipenuhi.

(2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran 
    atas izin impor sementara, importir atau pihak yang menguasai barang impor sementara dikenakan 
    sanksi administrasi berupa denda sebesar seratus persen dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar.


                        Pasal 11

(1) Penyelesaian barang impor sementara dilakukan dengan cara :
    a.  diekspor kembali, baik secara keseluruhan maupun bertahap;
    b.  diimpor untuk dipakai;
    c.  dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat sebagai barang modal; atau
    d.  dimasukkan ke Daerah industri Pulau Batam, khusus untuk BOP golongan II.

(2) Terhadap barang impor sementara yang penyelesaiannya dilakukan dengan cara diimpor untuk 
    dipakai, berlaku ketentuan sebagai berikut :
    a.  barang impor sementara yang semula mendapatkan pembebasan Bea Masuk pada waktu 
        pengimporannya, penyelesaiannya di lakukan dengan cara membayar Bea Masuk, Pajak 
        dalam rangka impor, dan Denda Administrasi sebesar satu kali Bea Masuk yang seharusnya 
        dibayar.
    b.  barang impor sementara yang semula mendapatkan keringanan Bea Masuk pada waktu 
        pengimporannya, penyelesaiannya dilakukan dengan cara membayar kekurangan Bea Masuk, 
        Pajak dalam rangka impor, dan Denda Administrasi sebesar satu kali Bea Masuk atas barang 
        yang bersangkutan secara keseluruhan.


                        Pasal 12

(1) Pengembalian jaminan dilakukan oleh Kepala Kantor dalam hal :
    a.  yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa jumlah, jenis, dan identitas barang yang 
        diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang sama dengan yang :
        1.  telah diekspor kembali;
        2.  dimasukkan ke tempat Penimbunan Berikat sebagai barang modal; atau
    b.  yang bersangkutan telah melunasi Bea Masuk, Pajak dalam rangka impor, dan Denda 
        Administrasi.

(2) Dalam hal barang impor sementara mengalami kerusakan berat atau musnah karena force majeur, 
    barang impor sementara dianggap telah diselesaikan setelah diserahkan bukti-bukti yang diperlukan 
    dan jaminan dikembalikan.


                        Pasal 13

Ketentuan teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal 
Bea dan Cukai.


                        Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1996.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumumannya Keputusan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 1996
MENTERI KEUANGAN,

ttd

MAR'IE MUHAMMAD
</code>