KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    22 April 2003

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 13/PJ.52/2003

                        TENTANG

            PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-128/PJ./2003 
 TENTANG PENETAPAN SALAH SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN 
    NILAI BAGI WAJIB PAJAK SELAIN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

                           DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 tentang 
Penetapan Salah Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib 
Pajak Selain Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Beberapa hal yang perlu 
diperhatikan adalah sebagai berikut :

1.  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2.  Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM melalui Media Elektronik 
    (e-filing) dapat melakukan pemusatan tempat PPN terutang secara otomatis melalui pemberitahuan 
    kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
    tersebut.

3.  Adapun untuk Pengusaha Kena Pajak selain yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM melalui 
    Media Elektronik (e-filing), keputusan persetujuan pemusatan tempat PPN terutang diberikan atas 
    permohonan Pengusaha Kena Pajak dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

4.  Pemeriksaan Sederhana Lapangan tidak perlu dilakukan di tempat kegiatan usaha yang dimohonkan 
    sebagai tempat pemusatan PPN terutang.

5.  Pemusatan tempat PPN terutang tempat terletaknya Pabrik, tidak dapat dilakukan kecuali Pengusaha 
    Kena Pajak menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM melalui Media Elektronik (e-filing).

6.  Keputusan Pemusatan Tempat PPN terutang untuk Pabrikan yang telah diberikan sebelum 
    diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut tetap berlaku sampai dengan habis masa 
    berlakunya.

7.  Keputusan Pemusatan Tempat PPN terutang pajak berlaku selama 5 (lima) tahun.

8.  Atas permohonan ijin pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang ditolak oleh Kepala 
    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan kembali 
    permohonan untuk penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan Pajak Pertambahan 
    Nilai terutang setelah lewat 6 (enam) bulan sejak keputusan penolakan ditetapkan.

9.  Untuk memudahkan penggunaan Surat Edaran dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, dianjurkan 
    agar pengarsipannya disatukan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : 
    SE-31/PJ.52/2002 dan Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-334/PJ./2002.

10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku tanggal 1 Mei 2003.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
</code>