KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    18 April 1989

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 13/PJ.3/1989

                        TENTANG

            PENCANTUMAN NPWP PADA FAKTUR PAJAK. (SERI PPN - 138)

                           DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan dan keraguan tentang pencantuman NPWP pada Faktur 
Pajak maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 TAHUN 1988. Keputusan Presiden No. 56 
Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-1117/KMK.04/1988 tanggal 8 
Nopember 1988 dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

1.  Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-44/PJ.3/1988 tanggal 23 Desember 1988 (Seri 
    PPN-131) sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 
    KEP-1117/KMK.04/1988 tanggal 8 Nopember 1988, ditegaskan bahwa Faktur Pajak harus diisi lengkap, 
    NPWP dari pembeli Barang Kena Pajak/penerima Jasa Kena Pajak harus dicantumkan dalam Faktur 
    Pajak, kecuali :
    a. pembeli/penerima jasa menurut Undang-undang PPh adalah bukan subyek PPh;
    b. Pembeli/penerima jasa adalah perorangan yang merupakan konsumen akhir;

    dan pelanggaran atas ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat (8) dapat dikenakan sanksi 
    berupa denda sebesar 2% dari Dasar pengenaan Pajak.

2.  Dalam praktek ketentuan tersebut telah menimbulkan masalah karena banyak pengusaha khususnya
    para pedagang pengecer dan para pengusaha yang bukan Pengusaha Kena Pajak sebagai pembeli/
    penerima jasa belum bersedia menunjukkan NPWP-nya. Hal ini dikhawatirkan dapat membawa 
    dampak negatif dalam dunia usaha.

3.  Mempertimbangkan kenyataan tersebut diatas maka dalam rangka pembinaan bagi Pengusaha Kena
    Pajak/calon Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan perluasan pengenaan PPN sebagaimana 
    ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 TAHUN 1988, serta sejalan dengan kebijaksanaan 
    yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Nomor : SE-14/PJ.3/1984 tanggal 9 Oktober 1984 (Seri 
    PPN-15) dan surat Direktur Pajak Tidak Langsung Kepada Kantor Akuntan Drs. SINURAYA Nomor :
    S-1684/PJ.3/1985 tanggal 5 Juni 1985, untuk sementara sampai dengan waktu yang akan ditentukan
    kemudian, selain pengecualian tersebut diatas, NPWP pembeli Barang Kena Pajak/penerima Jasa Kena 
    Pajak dapat tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak. Jika yang bersangkutan Pengusaha Kena Pajak 
    dan tidak bersedia dicantumkan NPWP-nya dalam Faktur Pajak maka Faktur Pajak tersebut tidak 
    dapat dikreditkan dengan Pajak Keluarannya.

4.  Apabila seorang pengusaha telah terlanjur membuat Faktur Pajak yang tidak lengkap maka atas 
    kelalaian tersebut untuk sementara waktu dalam masa pembinaan tidak dikenakan sanksi 
    sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (8) Undang-undang PPN 1984. Dengan demikian, 
    ketentuan tentang penerapan sanksi yang tercantum dalam butir III.I lampiran SE. Seri PPN-131 
    tersebut diatas dengan ini ditunda pelaksanaannya.

5.  Dalam masa pembinaan tersebut, kepada mereka yang melakukan kelalaian diberikan bimbingan 
    dan penyuluhan langsung maupun tertulis agar untuk selanjutnya dapat mematuhi ketentuan 
    perpajakan yang berlaku.

    Pemantauan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang sering melakukan pelanggaran agar terus 
    dilakukan, sehingga nantinya dapat dilakukan tindakan lebih lanjut. Kebijaksanaan tidak mengenakan
    sanksi pembinaan dan penyuluhan serta pemantauan terhadap Pengusaha Kena Pajak ini tetap 
    dijalankan sampai ada pemberitahuan kemudian.

    Diharapkan Saudara segera menyebar luaskan kebijaksanaan ini sehingga dapat menghilangkan 
    hambatan dan keragu-raguan yang terjadi demi kelancaran transaksi barang dan jasa dalam kegiatan
    usaha.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR'IE MUHAMMAD
</code>