KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg}}\\
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

----


SURAT EDARAN\\
NOMOR SE-15/PJ/2021\\
\\
TENTANG

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PORTUGAL 

Yth.

1. Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; 

 

2. Kepala Kantor Wilayah;

 

3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

 

4. Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan

 

5. Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan,

 

di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

 

 

A.

Umum

 

Sehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan //Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting// (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba), yang selanjutnya disebut Konvensi, oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Portugal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Konvensi, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal sebagai pemberitahuan saat berlaku, saat berlaku efektif, dan pokokpokok pengaturan dalam Konvensi yang berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Portugal, yang selanjutnya disebut P3B Indonesia-Portugal. 

B.

Maksud dan Tujuan

 

1.

Maksud

 

 

Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberitahukan seluruh unit di Iingkungan Direktorat Jenderal Pajak mengenai saat berlaku, saat berlaku efektif, dan pokok-pokok pengaturan dalam Konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia Portugal. 

 

2.

Tujuan

 

 

Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan agar pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia-Portugal dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

C.

Ruang Lingkup

 

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi: 

 

1.

keberlakuan P3B Indonesia-Portugal; 

 

2.

proses penandatanganan dan pemberlakuan Konvensi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Portugal;

 

3.

saat berlaku dan saat berlaku efektifnya Konvensi untuk P3B Indonesia-Portugal; dan 

 

4.

pokok-pokok pengaturan dalam Konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia-Portugal. 

 

 

 

D.

Dasar

 

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3600ee41761c7da0116a12ea8b6588e|**36 TAHUN 2008**]] tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan, yang telah diubah dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor [[view.php?id=9fc14d103064494b6a2be4dbd1dcdf32|**11 TAHUN 2020**]] tentang Cipta Kerja. 

 

2.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=281bc81fb21d55e267f37af58d79801a|**24 TAHUN 2000**]] tentang Perjanjian Internasional.

 

3.

Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (//Agreement between The Republic of Indonesia and The Portuguese Republic for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income//). 

 

4.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan Beserta Protokol. 

 

5.

//Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting// (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba). 

 

6.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor [[view.php?id=9a96179f5027c861921aaa4c88ddcf85|**77 TAHUN 2019**]] tentang Pengesahan //Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting// (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba). 

 

 

 

E.

Materi

 

1.

P3B Indonesia-Portugal telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2008.

 

2.

Proses penandatanganan dan pemberlakuan Konvensi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Portugal: 

 

 

a.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Portugal menandatangani Konvensi di Paris, Prancis pada 7 Juni 2017; 

 

 

b.

Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi Konvensi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor [[view.php?id=9a96179f5027c861921aaa4c88ddcf85|**77 TAHUN 2019**]] tentang Pengesahan //Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting// (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba); 

 

 

c.

berdasarkan dokumen Pensyaratan dan Notifikasi (//Reservations and Notifications) yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Organisation for the Economic Cooperation and Development// selaku Penyimpan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Portugal memilih P3B Indonesia-Portugal untuk tercakup dalam Konvensi sehingga ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Portugal akan memodifikasi P3B Indonesia-Portugal; dan 

 

 

d.

Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan instrumen ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal //Organisation for the Economic Co-operation and Development// selaku Penyimpan pada 28 April 2020 sedangkan Pemerintah Republik Portugal menyampaikan instrumen pengesahannya pada 28 Februari 2020

 

3.

Berdasarkan Pasal 34 Konvensi, Konvensi berlaku bagi Indonesia pada 1 Agustus 2020 dan bagi Portugal pada 1 Juni 2020. 

 

4.

Berdasarkan Pasal 35 Konvensi, ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Portugal berlaku efektif untuk P3B Indonesia-Portugal:

 

 

a.

sehubungan dengan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut di negara sumber atas pembayaran kepada atau dikreditkan oleh subjek pajak luar negeri, apabila kejadian yang menimbulkan pajak terjadi pada atau setelah 1 Januari 2021; dan 

 

 

b.

sehubungan dengan pajak-pajak lainnya yang dikenakan pada tahun pajak yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 di Indonesia dan 26 Juni 2021 di Portugal. 

 

5.

Pokok-pokok pengaturan dalam Konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia-Portugal antara lain: 

 

 

a.

Pasal 6 ayat 1 Konvensi mengganti mukadimah P3B Indonesia-Portugal untuk menegaskan bahwa tujuan pembentukan P3B adalah untuk mengeliminasi pemajakan berganda tanpa menciptakan ruang untuk tidak dikenai pajak sama sekali atau pengurangan pajak melalui pengelakan atau penghindaran pajak; 

 

 

b.

Pasal 7 ayat 1 Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Portugal sehingga manfaat P3B tidak diberikan jika dapat disimpulkan, dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan terkait, bahwa salah satu tujuan utama dari transaksi yang dilakukan adalah untuk memperoleh manfaat P3B tersebut; 

 

 

c.

Pasal 9 ayat 4 Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Portugal sehingga keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada P3B Indonesia-Portugal dari pengalihan saham atau hak-hak yang sebanding, seperti hak dalam persekutuan atau penitipan dengan pengelolaan (//trust//), dapat dipajaki di Negara Pihak lainnya hanya jika kapanpun dalam jangka waktu 365 hari sebelum pengalihan, saham, atau hak-hak yang sebanding tersebut memperoleh lebih dari 50% nilainya secara langsung atau tidak langsung dari harta tak bergerak yang berada di Negara Pihak lainnya tersebut; 

 

 

d.

Pasal 11 ayat 1 Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Portugal sehingga P3B Indonesia-Portugal tidak membatasi hak pemajakan masing-masing negara atas penduduknya sendiri kecuali terkait manfaat P3B sehubungan dengan Pasal 9 ayat 2 (sebagaimana telah diubah dengan Pasal 17 ayat 1 Konvensi), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 27 P3B Indonesia-Portugal;

 

 

e.

Pasal 13 ayat 4 Konvensi berlaku untuk Pasal 5 ayat 4 P3B Indonesia-Portugal sehingga Pasal 5 ayat 4 P3B Indonesia-Portugal tidak berlaku untuk tempat usaha yang bersifat tetap yang digunakan atau dipelihara oleh suatu perusahaan jika perusahaan yang sama atau perusahaan yang erat terkait menjalankan kegiatan usaha di tempat yang sama atau di tempat lainnya di Negara Pihak yang sama dan: 

 

 

 

a)

tempat atau tempat lain itu merupakan bentuk usaha tetap bagi perusahaan atau perusahaan yang erat terkait; atau 

 

 

 

b)

keseluruhan kegiatan yang dihasilkan dari kombinasi kegiatan yang dijalankan oleh kedua perusahaan di tempat yang sama, atau oleh perusahaan yang sama atau perusahaan-perusahaan yang erat terkait di dua tempat, tidak bersifat persiapan atau penunjang, 

 

 

 

sepanjang kegiatan usaha yang dijalankan oleh kedua perusahaan di tempat yang sama, atau oleh perusahaan yang sama atau perusahaan-perusahaan yang erat terkait di dua tempat, merupakan fungsi pelengkap yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha; 

 

 

f.

Pasal 15 ayat 1 Konvensi berlaku untuk Pasal 13 ayat 4 Konvensi sehingga pengertian orang pribadi atau badan yang erat terkait dengan suatu perusahaan adalah orang pribadi atau badan yang: 

 

 

 

1)

berdasarkan seluruh fakta dan keadaan terkait, salah satunya memiliki pengendalian atas yang lainnya atau keduanya di bawah pengendalian orang pribadi atau badan yang sama; atau

 

 

 

2)

salah satunya memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% hak atas yang lainnya (atau, dalam hal perseroan, lebih dari 50% hak suara dan nilai saham perseroan atau hak atas ekuitas perseroan) atau jika orang pribadi atau badan lainnya memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% hak (atau, dalam hal perseroan, lebih dari 50% hak suara dan nilai saham perseroan atau hak atas ekuitas perseroan) atas orang pribadi atau badan tersebut;

 

 

g.

Pasal 16:

 

 

 

1)

ayat 1 kalimat kedua Konvensi mengganti kalimat kedua Pasal 25 ayat 1 P3B Indonesia-Portugal sehingga permohonan untuk persetujuan bersama harus diajukan dalam waktu tiga tahun sejak pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B Indonesia-Portugal; 

 

 

 

2)

ayat 2 kalimat kedua Konvensi berlaku untuk Pasal 25 ayat 2 P3B Indonesia-Portugal sehingga persetujuan bersama yang dicapai dilaksanakan terlepas dari batasan waktu menurut peraturan perundang-undangan domestik; dan 

 

 

h.

Pasal 17 ayat 1 Konvensi mengganti Pasal 9 ayat 2 P3B Indonesia-Portugal sehingga dalam hal terdapat penyesuaian laba perusahaan di suatu Negara Pihak pada P3B Indonesia-Portugal, Negara Pihak lainnya harus melakukan penyesuaian lanjutan atas laba pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan tersebut. 

F.

Penutup

 

1.

Penerapan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Portugal dilakukan secara bersamaan dengan penerapan ketentuan-ketentuan dalam P3B Indonesia-Portugal. Daftar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Portugal dapat dilihat secara daring pada laman //OECD MLI Matching Database. //

 

2.

Naskah hasil modifikasi P3B Indonesia-Portugal dalam bahasa Inggris sebagai akibat dari pemberlakuan Konvensi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini. Naskah tersebut hanya digunakan untuk memahami dampak pemberlakuan Konvensi terhadap P3B Indonesia-Portugal. 

 

 

 

Demikian Surat Edaran Direktur Jenderal ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

 

 

 

| | |Ditetapkan di Jakarta\\ pada tanggal 18 Februari 2021|
| | |DIREKTUR JENDERAL,\\ \\ ttd\\ \\ SURYO UTOMO         |
| | |                                                     |