KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR   36/PMK.03/2007

TENTANG

 

BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN  SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA\\
PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN\\
DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

 

MENTERI KEUANGAN,

 

Menimbang


:

a.

bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk   mewujudkan tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat   lapisan bawah, yaitu berupa rumah sederhana, rumah sangat   sederhana, dan rumah susun sederhana untuk dimiliki, perlu  diberikan fasilitas perpajakan berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana;

 

 

b.

bahwa dalam rangka membantu, membangun dan meningkatkan   kesejahteraan   masyarakat   yang   lingkungan  pemukimannya mengalami kerusakan akibat bencana alam nasional, maka perlu diberikan fasilitas perpajakan berupa pembebasan Pajak Pertambahan  Nilai atas perolehan bangunan;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b,   serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan   Pemerintah Nomor [[view.php?id=67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7|**146 TAHUN 2000**]] tentang Impor dan atau   Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak Tertentu yang   Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana   telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c|**38 TAHUN 2003**]],   perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batasan   Rumah   Sederhana,   Rumah   Sangat   Sederhana,   Rumah   Susun   Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta   Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari   Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor  [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan   Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor [[view.php?id=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3|**18 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3986);

 

 

2.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7|**146 TAHUN 2000**]] tentang Impor dan atau   Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak Tertentu   Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064) sebagaimana telah   diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c|**38 TAHUN 2003**]]   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79,   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

 

 

3.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 

 

 

4.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=f8c1f23d6a8d8d7904fc0ea8e066b3bb|**370/KMK.03/2003**]] tentang  Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan  Jasa Kena Pajak Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATASAN RUMAH   SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN   SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR   SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA   DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal 1

 

 

Atas penyerahan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta   Perumahan Lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 2

 

 

(1)

Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang dibebaskan dari  pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat/RSH) dan Rumah Inti Tumbuh (RIT) yang perolehannya, secara tunai ataupun dibiayai  melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau  melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang memenuhi  ketentuan :

 

 

 

a.

harga jual tidak melebihi Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta   rupiah); dan

 

 

 

b.

merupakan rumah pertama yang dimiliki, digunakan sendiri   sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki.

 

 

(2)

Termasuk Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana   dimaksud pada ayat (1) adalah Rumah Sederhana Sehat  (Rs   Sehat/RSH)  dan  Rumah  Inti  Tumbuh  (RIT)  yang diserahkan kepada   Bank dalam rangka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah  yang ////  memenuhi ketentuan :

 

 

 

a.

harga jual tidak melebihi Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta   rupiah);

 

 

 

b.

dibeli oleh bank dengan tujuan untuk dijual kembali kepada   masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam rangka pembiayaan   berdasarkan prinsip syariah; dan

 

 

 

c.

rumah   tersebut   harus   dijual   kembali  kepada masyarakat  berpenghasilan rendah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dibeli.

Pasal 3

 

 

Rumah  Susun  Sederhana  yang  dibebaskan  dari  pengenaan Pajak  Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah bangunan  bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan  sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan KM/ WC dan dapur baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan  komunal, yang perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas  kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, yang memenuhi ketentuan :

 

 

a.

harga jual untuk setiap hunian termasuk strata title tidak melebihi Rp  75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

 

 

b.

luas bangunan untuk setiap hunian tidak melebihi 21 m<sup>2</sup> (dua puluh satu meter persegi);

 

 

c.

pembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  yang mengatur mengenai Persyaratan Teknis Pembangunan  Rumah   Susun; dan

 

 

d.

merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki.

Pasal 4

 

 

Pondok Boro yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah bangunan sederhana, berupa  bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan  dibiayai  oleh perorangan atau koperasi buruh atau koperasi karyawan yang  diperuntukkan bagi para buruh tidak tetap  atau para pekerja sektor  informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati, yang tidak dipindahtangankan  dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak  diperoleh.

Pasal 5

 

 

Asrama Mahasiswa dan Pelajar yang dibebaskan dari pengenaan  Pajak  Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah bangunan  sederhana, berupa bangunan bertingkat atau  tidak bertingkat, yang  dibangun dan dibiayai oleh universitas atau sekolah, perorangan dan atau  Pemerintah Daerah yang diperuntukkan khusus untuk pemondokan pelajar  atau mahasiswa, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diperoleh.

Pasal 6

 

 

Perumahan Lainnya yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

 

 

a.

Rumah Pekerja, yaitu tempat hunian, berupa bangunan bertingkat atau  tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh suatu perusahaan, diperuntukkan bagi karyawannya sendiri dan bersifat tidak komersil,  yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat  (1) huruf a, huruf b, ayat (3) atau Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf  d, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun  sejak diperoleh;

 

 

b.

Bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam nasional. 

Pasal 7

 

 

(1)

Atas penyerahan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah  Susun Sederhana, yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dikenakan Pajak Pertambahan  Nilai.

 

 

(2)

Dalam hal Pengembang, Bank dalam rangka pembiayaan berdasarkan  prinsip syariah, atau pengusaha lainnya yang melakukan penyerahan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungut Pajak  Pertambahan Nilai, maka terhadapnya dikenakan sanksi sesuai dengan  ketentuan perpajakan yang berlaku.

 

 

(3)

Dalam hal pembeli Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, dan Rumah Susun Sederhana tidak memenuhi ketentuan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 3 huruf d, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang semula dibebaskan wajib  dibayar kembali oleh pembeli yang semula menerima fasilitas paling lambat 1 (satu) bulan sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana  dimaksud pada ayat  (1).

 

 

(4)

Dalam hal pembelian Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana,  dan Rumah Susun Sederhana oleh bank tidak memenuhi ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan 3 huruf c,  maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang semula dibebaskan wajib dibayar kembali oleh bank yang semula menerima fasilitas  paling lambat 1 (satu) bulan sejak tidak terpenuhinya ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1).

 

 

(5)

Tata cara pengenaan dan pembayaran atas sanksi sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dengan  Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8

 

 

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan  Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal  Pajak.

Pasal 9

 

 

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan  Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/ 2001 tentang Batasan Rumah  Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok  Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya Yang atas  Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 65/ PMK.03/ 2005, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

 

 

(1)

Perlakuan   Pajak   Pertambahan   Nilai   atas penyerahan  Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan sebelum tanggal 1 Januari 2007 berlaku ketentuan  dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=a666587afda6e89aec274a3657558a27|**524/KMK.03/2001**]] tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah  Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta  Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari  Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali  diubah terakhir  dengan Peraturan Menteri  Keuangan Nomor [[view.php?id=4d289c150fc83d36f5158512246e3bfe|**65/PMK.03/2005**]].

 

 

(2)

Saat penyerahan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, dan   Rumah Susun Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah   pada saat hak untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut   diserahkan, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak  pembeli.

Pasal 11

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan   Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara   Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

 

pada tanggal 11 April 2007

 

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN,

 

 

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI