KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                13 Agustus 2004

                            SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 826/PJ.312/2004

                        TENTANG

                   PERMOHONAN PENEGASAN ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN PT BSP

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXXXXXXX tanggal 06 Agustus 2004 dan surat Saudara Nomor 
XXXXXXXX tanggal 31 Mei 2004 (belum kami terima) serta nomor XXXXXXXX tanggal 23 April 2004 perihal 
tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa :
    a.      PT BSP adalah perusahaan dengan modal dalam negeri (BUMD), yang bekerjasama dengan 
        Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMIA) untuk suatu kontrak 
        bagi hasil (Production Sharing Contract), telah menandatangani kontrak dengan Badan 
        Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) pada tanggal 6 Agustus 
        2002 dengan contract area Coastal Plains and Pekanbaru (CPP); 
    b.      PT BSP telah terdaftar di KPP Pekanbaru Senapelan pada tanggal 16 April 2002 dengan NPWP: 
        XXXXXXXXX. Sesuai permintaan dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Jakarta (Nomor 
        Surat : S-5418/LK/2002 tanggal 18 Desember 2002), PT BSP telah menyetorkan Dividen & 
        Corporate Tax ke rekening valuta asing Departemen Keuangan pada Bank Indonesia. Atas 
        kekurangan Pajak Perseroan yang terutang untuk tahun pajak 2002, telah disetorkan ke 
        rekening kas negara sebagai setoran PPh Pasal 29, yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh 
        Badan tahun 2002 (formulir 1771); 
    c.      Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UU PPh Tahun 1984 beserta memori penjelasannya,  
        bahwa Penghasilan Kena Pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan 
        minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya sehubungan dengan Kontrak 
        Karya dan Kontrak Bagi Hasil, yang dibuat/ditandatangani sebelum dan atau sampai dengan 
        berlakunya undang-undang ini, dikenakan pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan Ordonansi 
        Pajak Perseroan 1925 dan Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 beserta 
        semua peraturan pelaksanaannya. Apabila Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil tersebut 
        dibuat/ditandatangani setelah berlakunya undang-undang tersebut, maka atas Penghasilan 
        Kena Pajak yang diterima/diperoleh, dikenakan tarif sesuai dengan Pasal 17 undang-undang 
        yang sama, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang PPh Nomor 17 TAHUN 2000. 
    d.      Saudara mohon penegasan apakah Penghasilan Kena Pajak yang diterima/diperoleh PT BSP 
        dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan-ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 
        1925 dan Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 beserta semua 
        peraturan pelaksanaannya (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KMK.012/1978 dan 
        Nomor 458/KMK.012/1984 serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982), atau 
        dikenakan tarif sesuai Pasal 17 Undang-undang PPh Nomor 17 TAHUN 2000 mengingat bahwa 
        Kontrak Bagi Hasil dibuat/ditandatangani setelah berlakunya UU PPh Tahun 1984 (kontrak 
        bagi hasil ditandatangani tanggal 6 Agustus 2002). 

2.      Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 
    diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (UU PPh), antara lain diatur sebagai 
    berikut : 
    a.      Pasal 33 ayat (3):
        Penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan 
        gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya sehubungan dengan kontrak karya dan 
        kontrak bagi hasil, yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini, dikenakan 
        pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan Orgonansi Pajak Perseroan 1925, dan Undang-
        undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 beserta semua peraturan 
        pelaksanaannya; 
    b.      Pasal 33A ayat (4):
        Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, 
        pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak 
        karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat 
        berlakunya undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi 
        hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut sampai 
        dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud. 

3.      Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001  tentang Minyak dan Gas Bumi antara lain diatur 
    sebagai berikut : 
    a.      Pasal 31 ayat (1):
        Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu 
        sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang 
        berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak; 
    b.      Pasal 31 ayat (2):
        Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
        (a)     pajak-pajak,
        (b)     bea masuk, dan
        (c)     pungutan lain atas impor dan cukai,
        (d)     pajak daerah dan retribusi daerah; 
    c.      Pasal 31 ayat (4):
        Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana 
        dimaksud dalam ayat (2) huruf (a) dilakukan sesuai dengan :
        (a)     ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada 
            saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau
        (b)     ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. 

4.      Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut : 
    a.      Ketentuan dalam Kontrak Karya/Kontrak Bagi Hasil dipersamakan dengan ketentuan dalam 
        undang-undang sehingga ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya 
        diberlakukan secara khusus (special treatment/lex specialis); 
    b.      Dalam hal Kontrak Karya/Kontrak Bagi Hasil mengatur ketentuan khusus mengenai 
        perpajakan, maka ketentuan perpajakan yang berlaku adalah sesuai dengan Kontrak Karya/
        Kontrak Bagi Hasil sampai dengan selesainya masa berlaku Kontrak Karya/Kontrak Bagi Hasil 
        dimaksud; 
    c.      Dalam hal Kontrak Karya/Kontrak Bagi Hasil tidak mengatur ketentuan khusus mengenai 
        perpajakan, maka undang-undang perpajakan berlaku secara umum. Dalam hal ini, 
        kewajiban perpajakan PT BSP harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 
        tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 
        17 TAHUN 2000 karena Kontrak tersebut ditandatangani setelah berlakunya Undang-undang 
        Pajak Penghasilan tersebut. 

Demikian pendapat kami untuk dimaklumi. 




A.n. Direktur Jenderal,
Pjs. Direktur, 

ttd.

Robert Pakpahan
NIP 060060167 


Tembusan:
1.  Direktur Jenderal Pajak;
2.  Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;
3.  Direktur Pajak Penghasilan;
4.  Direktur Perencanaan, Potensi dan Sistem Perpajakan;
5.  Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Bagian Tengah.
</code>