KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                     NOMOR 125/KM.1/2002

                        TENTANG 

                           PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE SURAT 
        KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN 
                    KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dengan adanya penyempurnaan organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat 
Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002 tanggal 27 Februari 2002
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, maka untuk menunjang kelancaran tugas di bidang administrasi 
dipandang perlu menetapkan penomoran dan pemberian kode surat yang berlaku di Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dengan Keputusan Menteri
Keuangan;

Mengingat :

1.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
    Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
2.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas
    Eselon I Departemen;
3.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
4.  Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
    Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan;
5.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1685/MK/8/12/1976 tentang Penyeragaman Sistem Penomoran/
    Pemberian Kode Surat Dalam Lingkungan Departemen Keuangan;
6.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
    Keuangan;
7.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 117/KM.1/2001 tanggal 26 Februari 2001 tentang Penomoran dan
    Pemberian Kode Surat di Lingkungan Departemen Keuangan ;
8.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan 
    Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak
    Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan 
    Pengamatan Potensi Perpajakan;
9.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KM.1/2001 tanggal 8 November 2001 tentang Penomoran dan
    Pemberian Kode Surat Kantor Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002 tanggal 27 Februari 2002 tentang Organisasi dan 
    Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan kantor Pelayanan Pajak
    Wajib Pajak Besar;

                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE SURAT KANTOR WILAYAH 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR.


PERTAMA :

Menetapkan penomoran dan pemberian kode surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak
Besar dan kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan 
Menteri Keuangan ini.


KEDUA :

Hal-hal  lain yang tidak diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, sepanjang mengenai asas dan sistem 
atau pola penomoran dan pemberian kode surat, berlaku Keputusan Menteri Nomor 1685/MK/8/12/1976.


KETIGA :

Keputusan Menteri Keuangan ini berdaya laku surut sejak 27 Februari 2002.





Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2002
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
        
AGUS HARYANTO
NIP 060035211
</code>