KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
 

 
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}



MENTERI KEUANGAN 

 

REPUBLIK INDONESIA

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR   51/PMK.02/2006

\\
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR :

[[view.php?id=9578a63fbe545bd82cc5bbe749636af1|**92/PMK.02/2005**]] TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU

DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR

 

MENTERI KEUANGAN

Menimbang


:

a.

bahwa dalam rangka melindungi industri dalam negeri di bidang   kehutanan, meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional   di dalam negeri serta menciptakan kepastian hukum pelaksanaan   pengenaan tarif Pungutan Ekspor atas komoditi kayu dan rotan,   dipandang perlu meninjau kembali dan menetapkan besarnya tarif   Pungutan Ekspor atas kayu dan rotan.

 

 

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, maka perlu   menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga   atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor   [[view.php?id=9578a63fbe545bd82cc5bbe749636af1|**92/PMK.02/2005**]] tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan   Ekspor.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995   tentang Kepabeanan   (Lembaran   Negara Republik   Indonesia Tahun   1995 Nomor 75,   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara   Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   3687);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara   (Lembaran   Negara Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 

 

4.

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan   Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

 

 

5.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=42a0e188f5033bc65bf8d78622277c4e|**22 TAHUN 1997**]] tentang Jenis dan   Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara   Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 3694); 

 

 

6.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=51624edfeb2ba95fe669e7b2d2b3be80|**44 TAHUN 2003**]] tentang Tarip Atas Jenis   Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen  Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor  95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);

 

 

7.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=5e62c1998206e0110459a6143546fe2e|**35 TAHUN 2005**]] tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4531);

 

 

8.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

9.

Keputusan  Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=178930ab96f41d43179e4d2d1a3a16e7|**557/KMK.04/2002**]] tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;

 

 

10.

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=9578a63fbe545bd82cc5bbe749636af1|**92/PMK.02/2005**]] tentang  Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan  Ekspor;

 

 

11.

Peraturan  Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/2/2006 tentang Ketentuan Produk Industri Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: [[view.php?id=9578a63fbe545bd82cc5bbe749636af1|**92/PMK.02/2005**]]  TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR

Pasal I

 

 

Mengubah Angka Romawi II & III Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=9578a63fbe545bd82cc5bbe749636af1|**92/PMK.02/2005**]] tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir  dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.02/2006, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

 

 

 

NO

URAIAN

TERMASUK DALAM 

POS TARIF

TARIF PUNGUTAN EKSPOR

 

 

II 

ROTAN

 

 

 

 

 

A.

Rotan Asalan

 Batang Rotan yang sudah dirunti, dicuci, diasap dan dibelerang, dan kikis buku/poles kasar dari segala jenis. 

ex. 1401.20.00.00

20%

 

 

 

B.

Rotan sudah dipoles halus 

Hasil pengupasan kulit ari  rotan bulat sepanjang   batang          yang        ditandai dengan batangan tanpa  kulit   ari   yang  terpoles  halus sepanjang batang.

ex. 1402.20.00.00

 

15%

 

 

 

C.

Hati Rotan                      Hasil proses pembelahan   rotan, berbentuk   bulat   atau persegi, tanpa kulit sepanjang batang. 

ex. 1401.20.00.00

15%

 

 

 

 

D.

Kulit Rotan 

Lembaran kulit rotan yang  diperoleh dari pengulitan  rotan bulat.

ex. 1401.20.00.00

15%

 

 

 

III

KAYU

 

 

 

 

 

A.

Veneer : Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm.

 

 

 

 ex. 4408.10.10.00

       4408.10.30.00

      4408.10.90.00

      4408.31.90.00

      4408.39.90.00

      4408.90.10.00

      4408.90.20.00

ex. 4408.90.90.00

15%

 

 

 

 

Dikecualikan dari Pungutan Ekspor adalah Slat Kayu/Pencil Slat

Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan mengolah kayu gergajian menjadi slat yang dipergunakan sebagai bahan baku pensil dengan ukuran tebal tidak lebih dari 6 mm, lebar tidak lebih 70 mm, dan panjang tidak lebih dari 300 mm

 

 

 

 

 

B.

Serpih Kayu                             Kayu dalam bentuk keping atau   pecahan (wood in chips or particle) dan (chipwood) 

  ex. 4401.21.00.00

  ex. 4401.22.00.00

  ex. 4401.30.00.00

  ex. 4404.10.00.00

  ex. 4404.20.00.00

5%

 

 

 

C.

Kayu Olahan

 

 

 

 

 

▪

Kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang antara 1000 mm² s/d 4000 mm² 

 ex. 4407.10.10.00  

   s/d

 

 ex. 4407.99.90.00

5%

 

 

 

 

▪

Dikecualikan dari Pungutan Ekspor adalah kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian dengan ketentuan ukuran setiap keping yang disambungkan luas penampangnya tidak lebih dari 4000  mm²  dan panjang tidak lebih dari 1500 mm.

 

 

Pasal II

 

 

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, Angka Romawi II  & III Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=9578a63fbe545bd82cc5bbe749636af1|**92/PMK.02/2005**]]  tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan [[30~PMK.02~2006Per.Htm|Peraturan]]   [[30~PMK.02~2006Per.Htm|Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.02/2006]], dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal III

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan  Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara  Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

 

pada tanggal 7 Juli 2006

 

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN

 

 

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI