KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
               KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS GUBERNUR KOTA TANGERANG
                        NOMOR 561/Kep.552-Huk/2006

                             TENTANG

                  PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA TANGERANG TAHUN 2007

                            DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                          GUBERNUR KEPALA DAERAH BANTEN,

Menimbang :

a.  bahwa dengan telah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2007, maka sebagai upaya
    terpenuhinya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi kemanusiaan terhadap setiap pekerja/buruh dan 
    dalam rangka meningkatkan produktivitas serta mendukung kemajuan perusahaan perlu dilakukan
    penyesuaian untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten Kota Tangerang bagi setiap pekerja atau
    buruh di wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan 
    mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kondisi perusahaan, indeks harga konsumen
    dan tingkat inflasi;
b.  bahwa untuk menunjang terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan
    Upah Minimum Kota Tangerang Provinsi Banten Tahun 2007 yang ditetapkan dengan Keputusan 
    Gubernur.

Mengingat :

1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri 
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 3346);
2.  Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    3989);
3.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 4010);
4.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
    Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
    Nomor 4279);
5.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
    Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
    Nomor 4286);
6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
    Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 4356);
7.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
    undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 4389);
8.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
    Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
    4437);
9.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
    Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
    126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
    Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
    Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3954);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
    Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
    Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban
    keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 80 Seri E).

Memperhatikan :

1.  Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum
    jo. Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor Kep. 226/MEN/2000;
2.  Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.519/Huk/2006 tanggal 1 November 2006 tentang 
    Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2007;
3.  Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor 560/1600-DSTK/XI/2006 tanggal 17 
    November 2006 tentang Pertimbangan/Saran Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun
    2007;
4.  Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 561/3875-DSTK/2006 tanggal 18 September 2006 perihal
    Mekanisme Usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
5.  Surat Walikota Tangerang Nomor 561/3719-Disnaker/2006 tanggal 16 November 2006 perihal Usulan
    Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota Tangerang Tahun 2007;

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA TANGERANG TAHUN 2007.


PERTAMA :

Menetapkan Upah Minimum Kota Tangerang Provinsi Banten Tahun 2007 sebesar Rp. 882.500,- (Delapan
Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) per bulan untuk pekerja di bawah masa kerja satu tahun.


KEDUA :

Bagi perusahaan yang ada pada saat ditetapkannya Keputusan ini, telah membayar Upah Minimum Kota
Tangerang lebih besar dari jumlah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, dilarang mengurangi dan 
atau menurunkan upah pekerja.


KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 November 2006
PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

ttd.

RATU ATUT CHOSIYAH
</code>