KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               20 Februari 2002

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 165/PJ.51/2002

                            TENTANG

                        PEMBETULAN FAKTUR PAJAK

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 11 Januari 2002, hal sebagaimana pada pokok surat, 
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa :
    a.  Adanya kesalahan dalam Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Penjual (PKP), yaitu pada 
        pengetikan NPWP PT. ABC yang seharusnya XX.XXX.XXX.X.XXX.XXX tertulis 
        XX.XXX.XXX.X.XXX.XXX.
    b.  Atas kesalahan tersebut PT. ABC telah meminta kepada Penjual untuk mengganti Faktur 
        Pajak tersebut dengan yang benar. Akan tetapi pihak Penjual tidak dapat menggantinya 
        dengan alasan kesulitan teknis, namun pihak Penjual mengirimkan surat yang isinya 
        mengoreksi kesalahan pada Faktur Pajak tersebut.
    c.  Atas permasalahan tersebut Saudara memohon agar :
        1)  Surat keterangan dari Penjual dijadikan sebagai pembetulan Faktur Pajak yang 
            diterbitkan Penjual.
        2)  Jika permohonan tersebut tidak memungkinkan apakah mungkin apabila diganti 
            dengan Faktur Pajak Gabungan.
        3)  Ada alternatif lain sehingga Faktur Pajak yang dikeluarkan Penjual tersebut dapat 
            dikreditkan.

2.  Dalam Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
    undang Nomor 18 TAHUN 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan 
    Atas Barang Mewah, antara lain diatur bahwa :
    a.  Pasal 9 ayat (8) huruf f, bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan antara lain dalam hal 
        perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi 
        ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
    b.  Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 143 TAHUN 2000 jo. Pasal 
        1 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ/2000 tanggal 29 Desember 
        2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
        KEP-323/PJ./2001 tanggal 30 April 2001, bahwa Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu 
        Faktur Pajak yang berupa Faktur Pajak Gabungan yang meliputi seluruh penyerahan kepada 
        pembeli Barang Kena Pajak yang sama selama sebulan takwim, paling lambat pada akhir 
        bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak.
    c.  Pasal 13 ayat (5), bahwa dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang 
        penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang meliputi :
        1)  Nama, Alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
            yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
        2)  Nama, Alamat, NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
        3)  Macam, jenis, kuantum, harga satuan, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan 
            potongan harga;
        4)  Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
        5)  Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
        6)  Tanggal penyerahan atau tanggal pembayaran;
        7)  Nomor dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;
        8)  Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

3.  Sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir 
    dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 
    bahwa Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan dengan syarat 
    Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

4.  Sesuai dengan Lampiran III huruf A angka 1 dan angka 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
    KEP-549/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur 
    Jenderal Pajak Nomor KEP-323/PJ./2001 tanggal 30 April 2001, bahwa atas permintaan Pengusaha 
    Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak, terhadap Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah 
    dalam pengisian atau salah dalam penulisan, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena 
    Pajak membuat Faktur Pajak Pengganti. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya 
    kewajiban membetulkan Surat Pemberitahuan Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya kesalahan 
    pembuatan Faktur Pajak Standar tersebut.

5.  Berdasarkan ketentuan pada angka 2 dan 3 serta memperhatikan surat Saudara pada angka 1 di 
    atas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut:
    a.  Mengingat bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan Penjual sebagaimana dimaksud dalam angka 
        1 di atas terdapat kesalahan dalam penulisan NPWP pembeli Barang Kena Pajak, yaitu 
        PT. ABC, maka Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut tidak dapat 
        dikreditkan.
    b.  Untuk dapat dikreditkan, Faktur Pajak tersebut di atas harus diganti dengan Faktur Pajak 
        Pengganti yang diterbitkan oleh Penjual.
    c.  Penjual selaku penerbit Faktur Pajak yang cacat wajib menerbitkan Faktur Pajak Pengganti.
    d.  Surat Keterangan dari Penjual sebagaimana tersebut dalam angka 1 huruf b di atas tidak 
        dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Pengganti.
    e.  Setelah memperoleh Faktur Pajak Pengganti, PT. ABC harus melakukan pembetulan Surat 
        Pemberitahuan Masa PPN dimana Faktur Pajak cacat tersebut dilaporkan, sepanjang terhadap 
        Masa Pajak yang bersangkutan Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan 
        pemeriksaan.
    f.  Faktur Pajak Gabungan merupakan Faktur Pajak Standar yang dapat digunakan atas 
        transaksi dengan satu pembeli dalam suatu masa, sehingga pembetulan atas beberapa Faktur 
        Pajak dengan Masa Pajak yang berbeda tidak dapat dilakukan dengan Faktur Pajak Gabungan.
    g.  Perlu disampaikan bahwa untuk dapat dikreditkan, tidak ada alternatif lain selain pembetulan 
        atas Faktur Pajak yang cacat dengan Faktur Pajak Pengganti yang diterbitkan oleh pihak yang 
        menyerahkan Barang Kena Pajak.

Demikian untuk menjadi maklum.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

I MADE GDE ERATA
</code>