KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                            22 Desember 2000

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 51/PJ.6/2000

                               TENTANG

            PENYAMPAIAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 TAHUN 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 21 TAHUN 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, bersama ini 
disampaikan Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 TAHUN 2000 yang terdiri dari :

1.      PP Nomor 111 TAHUN 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Warisan dan 
    Hibah Wasiat;
2.      PP Nomor 112 TAHUN 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian 
    Hak Pengelolaan;
3.      PP Nomor 113 TAHUN 2000 tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
    Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
4.      PP Nomor 114 TAHUN 2000 tentang Pencabutan PP Nomor 33 TAHUN 1997 tentang Pembagian Hasil 
    Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5.      KMK Nomor 514/KMK.04/2000 tentang Pencabutan KMK Nomor 637/KMK.04/1997 tentang Tata Cara 
    Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Hibah Wasiat;
6.      KMK Nomor 515/KMK.04/2000 tentang Pencabutan KMK Nomor 638/KMK.04/1997 tentang Tata Cara 
    Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan;
7.      KMK Nomor 516/KMK.04/2000 Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena 
    Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
8.      KMK Nomor 517/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan 
    Hak atas Tanah dan Bangunan;
9.      KMK Nomor 518/KMK.04/2000 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
    Bangunan;
10.     KMK Nomor 519/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak 
    atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
11.     Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 531/PJ./2000 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea 
    Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.




A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd.

HASAN RACHMANY
NIP 060043511
</code>