KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
Yth 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP\\
       2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak\\
       3. Para Kepala KP2KP\\
       di seluruh Indonesia

 

 

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR SE - 106/PJ/2009\\
\\
TENTANG\\
\\
PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR [[view.php?id=3ee7811d398ae2240f5d3f0684ecb8d3|**PER-53/PJ/2009**]]\\
TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN\\
FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN\\
PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI\\
PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA\\
\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

\\
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=3ee7811d398ae2240f5d3f0684ecb8d3|**PER-53/PJ/2009**]] tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  - Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya yang diubah/disempurnakan yaitu:
    - Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2);
    - Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2);
    - Daftar Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro;
    - Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Hadiah Undian;
    - Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro;
    - Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham yang Diperdagangkan di Bursa Efek;
    - Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;
    - Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
    - Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga dan/atau Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara (SBN);
    - Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi;
    - Bukti Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa;
    - Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
  - Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15 serta Bukti Pemotongan yang diubah/disempurnakan yaitu:
    - Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 15;
    - Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 15;
    - Bukti Pemotongan PPh atas Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final);
    - Bukti Pemotongan PPh atas Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (Final);
    - Bukti Pemotongan PPh atas Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri.
  - Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 serta Bukti Pemungutannya yang diubah/disempurnakan yaitu:
    - Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22;
    - Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22;
    - Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Oleh Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu).
  - Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongannya yang diubah/disempurnakan yaitu:
    - Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26;
    - Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26;
    - Bukti Pemotongan PPh Pasal 23;
    - Bukti Pemotongan PPh Pasal 26.
  - Formulir sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=3ee7811d398ae2240f5d3f0684ecb8d3|**PER-53/PJ/2009**]] mulai berlaku pada penyampaian SPT Masa Pajak November 2009.
  - Dalam hal Wajib Pajak melakukan penyampaian atau pembetulan SPT Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), SPT Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 untuk Masa Pajak sebelum November 2009, maka Wajib Pajak harus melakukan penyampaian atau pembetulan tersebut dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=3ee7811d398ae2240f5d3f0684ecb8d3|**PER-53/PJ/2009**]].
  - Pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 oleh Wajib Pajak yang kegiatan usahanya berbasis syariah menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=3ee7811d398ae2240f5d3f0684ecb8d3|**PER-53/PJ/2009**]].
  - Aplikasi Surat Pemberitahuan elektronik (e-SPT) Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), e-SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=3ee7811d398ae2240f5d3f0684ecb8d3|**PER-53/PJ/2009**]] dapat diunduh pada portal Direktorat Jenderal Pajak (http:%%//%%portaldjp.go.id atau http:%%//%%pajak.go.id) pada awal November 2009.
  - Para Kepala Kantor Wilayah diminta untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=3ee7811d398ae2240f5d3f0684ecb8d3|**PER-53/PJ/2009**]], serta semua Kepala Kantor agar melakukan sosialisasi kepada para Wajib Pajak di lingkungan wilayah kerja masing-masing.
  - Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=3ee7811d398ae2240f5d3f0684ecb8d3|**PER-53/PJ/2009**]] dilakukan oleh :
    - Kantor Pelayanan Pajak yang disesuaikan dengan kebutuhan; atau
    - Wajib Pajak dengan mencetak sendiri.

\\
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.\\
\\
\\
 

| |                                     Ditetapkan di Jakarta\\                                      pada tanggal 04 Nopember 2009\\ \\ {{/500200/admin/user_images/images/PAK%20TCIP%20NIP%20BARU.png}}|

\\
\\
Tembusan:

  - Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  - Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  - Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.