KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
                          NOMOR KEP - 113/BC/2004

                              TENTANG

         PENYEDIAAN DAN TATAKERJA PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

                 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

a.  bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, pengawasan dan pengamanan pita cukai hasil tembakau,
    dipandang perlu mengatur ketentuan tentang pencantuman identitas pabrik pada pita cukai hasil 
    tembakau untuk pabrik hasil tembakau golongan III, III/A dan III/B;
b.  bahwa dengan adanya pencantuman identitas pabrik tersebut membutuhkan waktu pengadaan yang 
    lebih lama dan proses yang lebih kompleks, dipandang perlu mengatur kembali Penyediaan dan 
    Tatakerja Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau;
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu 
    menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penyediaan dan Tatakerja Pemesanan 
    Pita Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat :

1.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 1996 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2.  Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
    1996 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah 
    diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.05/1997;
4.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 610/PMK.04/2004 tentang Penyediaan dan Desain Pita Cukai Hasil 
    Tembakau;

                              MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENYEDIAAN DAN TATAKERJA PEMESANAN PITA 
CUKAI HASIL TEMBAKAU.


                            BAB I 
                               KETENTUAN UMUM


                           Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.  Personalisasi pita cukai hasil tembakau adalah pemberian identitas tertentu pada pita cukai hasil 
    tembakau oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2.  Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3.  Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik atau lokasi 
    perusahaan yang melakukan importasi hasil tembakau.
4.  Kepala Seksi Cukai adalah :
    a.  Kepala Seksi Cukai pada Kantor Pelayanan Tipe A; atau
    b.  Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pelayanan Tipe A Khusus dan Tipe B.
5.  Koordinator Pelaksana (Korlak) Administrasi Cukai adalah pegawai yang ditunjuk sebagai koordinator 
    pelaksana di bidang Cukai pada Kantor Pelayanan Tipe C.
6.  Koordinator Pelaksana (Korlak) Administrasi Perbendaharaan adalah pegawai yang ditunjuk sebagai 
    koordinator pelaksana di bidang perbendaharaan pada Kantor Pelayanan Tipe C.
7.  Pengusaha adalah pengusaha pabrik/importir hasil tembakau atau kuasanya.
8.  SSCP adalah Surat Setoran Cukai Atas Barang Kena Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil 
    Tembakau Buatan Dalam Negeri.
9.  SSPCP adalah Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor.


                                                   BAB II 
                          PENYEDIAAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

                           Pasal 2

(1) Pita cukai hasil tembakau disediakan di Kantor Pusat dan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
(2) Pita cukai hasil tembakau untuk Pengusaha Pabrik dengan total produksi semua jenis hasil tembakau 
    dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya tidak lebih dari 100.000.000 (seratus juta) batang dan atau 
    gram, serta untuk Pengusaha Pabrik yang berlokasi di luar Pulau Jawa dan Madura, disediakan oleh 
    Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
(3) Pita cukai hasil tembakau untuk Pengusaha Pabrik di Pulau Jawa dan Madura dengan total produksi 
    semua jenis hasil tembakau dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya lebih dari 100.000.000 (seratus 
    juta) batang dan atau gram, disediakan oleh Subdirektorat Pita Cukai pada Kantor Pusat Direktorat 
    Jenderal Bea dan Cukai.


                              Pasal 3

(1) Subdirektorat Pita Cukai pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat membuat 
    persediaan pita cukai hasil tembakau.
(2) Pita cukai hasil tembakau disimpan dalam sebuah gudang pita cukai yang terjamin keamanannya.
(3) Sisa persediaan pita cukai hasil tembakau yang tidak terpakai lagi, dimusnahkan sesuai ketentuan 
    yang berlaku.


                        BAB III 
                TATAKERJA PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

                        Pasal 4

Pengusaha mengajukan pemesanan/permintaan pita cukai kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan 
dokumen CK-1 melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.


                        Pasal 5

(1) Pengusaha pabrik hasil tembakau tertentu dapat mengajukan permohonan penyediaan pita cukai hasil 
    tembakau 1 (satu) bulan sebelum CK-1 diajukan.
(2) Jumlah pita cukai yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kali dari 
    rata-rata bulanan pemesanan pita cukai (CK-1) dalam kurun waktu 3 bulan sebelumnya, atau 25% 
    (dua puluh lima persen) dari batasan produksi golongan pabrik.
(3) Pada akhir tahun anggaran, pengusaha yang bersangkutan harus mengambil pita cukai yang sudah 
    dipesan. Dalam hal pita cukai yang telah disediakan tidak diambil,  permohonan penyediaan pita cukai 
    untuk periode berikutnya tidak dilayani.


                        Pasal 6

(1) Tatakerja pemesanan pita cukai hasil tembakau tanpa personalisasi yang disediakan di Kantor Pusat 
    sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
(2) Tatakerja pemesanan pita cukai hasil tembakau dengan personalisasi yang disediakan di Kantor Pusat 
    sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
(3) Tatakerja pemesanan pita cukai hasil tembakau yang disediakan di Kantor Pelayanan sebagaimana 
    ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.


                        Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan 
Cukai Nomor KEP-09/BC/1998 tanggal 2 Pebruari 1998 tentang Tatacara Pemesanan Pita Cukai Hasil 
Tembakau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


                        Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2004
Direktur Jenderal Bea Dan Cukai, 

ttd.

Eddy Abdurrachman
NIP 060044459
</code>