KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                   PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
                     NOMOR 74 TAHUN 1998

                        TENTANG

      PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

                       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :

a.  bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan, 
    Iuran Hasil Hutan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan pengenaan Provisi Sumber Daya Hutan;
b.  bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tersebut, 
    ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dalam rangka pengusahaan dan 
    pemanfaatan hutan akan diatur tersendiri sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1985 
    tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
    1994;
c.  bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu meninjau kembali ketentuan tentang 
    besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud
    dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 TAHUN 1997 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak 
    untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Mengingat   :

1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.  Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 
    1985 Nomor  68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
    Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
    Negara Nomor 3569);
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara 
    Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759);

                         MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.


                        Pasal 1

Besarnya Nilai Jual Kena Pajak sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1994, adalah :

a.  Sebesar 40% (empat puluh persen) untuk :
    1.  Objek pajak perumahan, yang wajib pajaknya perseorangan dengan Nilai Jual Kena Pajak 
        atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
    2.  Objek pajak perkebunan, yang luas lahannya sama atau lebih besar dari 25 Ha (dua puluh 
        lima hektar) yang dimiliki, dikuasai atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, badan usaha 
        swasta, maupun berdasarkan kerjasama operasional antara pemerintah dan swasta;
    3.  Objek pajak kehutanan, termasuk areal blok tebangan dalam rangka penyelenggaraan 
        kegiatan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan, Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dan 
        Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu;

b.  Sebesar 20% (dua puluh persen) untuk objek pajak lainnya.


                        Pasal 2

(1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a angka 1 tidak berlaku untuk objek pajak yang 
    dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik 
    Indonesia (ABRI), dan para pensiunan termasuk janda dan duda, yang penghasilannya semata-mata 
    berasal dari gaji atau uang pensiun.

(2) Besarnya Nilai Jual Kena Pajak yang dikenakan bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI, dan para 
    pensiunan termasuk janda dan duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana 
    diatur dalam Pasal 1 huruf b.


                        Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 48 TAHUN 1997 tentang 
Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, dinyatakan tidak 
berlaku.


                        Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.






                            Ditetapkan di Jakarta
                            pada tanggal 30 September 1998
                            PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                            ttd

                            BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANDJUNG





             LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 170










                            PENJELASAN
                         ATAS

                    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
                     NOMOR 74 TAHUN 1998

                        TENTANG

      PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN


UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1994, untuk menghitung besarnya pajak 
terutang perlu ditetapkan Nilai Jual Kena Pajak, yaitu suatu persentase tertentu yang ditetapkan serendah-
rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak.

Selama ini, besarnya Nilai Jual Kena Pajak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 TAHUN 1997 
tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan 
pengecualian terhadap objek pajak kehutanan yang berupa areal blok tebangan dalam rangka 
penyelenggaraan kegiatan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan, Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dan 
Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu, yang diatur tersendiri.

Pengecualian tersebut dilakukan, karena Pajak Bumi dan Bangunan terutang atas objek pajak kehutanan 
dimaksud sudah sekaligus diperhitungkan dalam penerimaan Negara dari sektor kehutanan yang berupa Iuran 
Hasil Hutan.

Dalam upaya lebih menertibkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerima Negara yang berupa Pajak Bumi 
dan Bangunan, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku 
bagi objek pajak kehutanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1994.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengenaan dan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang 
berlaku bagi objek pajak kehutanan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemegang Hak Pengusahaan 
Hutan, Pemegang Hak Pungutan Hasil Hutan dan Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu tersebut tidak lagi 
diperhitungkan sebagai bagian penerimaan Negara yang diperoleh dari sektor kehutanan, dan selanjutnya 
terhadap objek pajak kehutanan dimaksud berlaku ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan yang 
berlaku umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang besarnya Nilai Jual 
Kena Pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 48 TAHUN 1997.

Dalam pengaturan kembali tersebut, besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk penghitungan besarnya Pajak Bumi 
dan Bangunan, ditetapkan sebagai berikut :

a.  Sebesar 40% (empat puluh persen), untuk objek pajak berupa perumahan milik perseorangan yang 
    bernilai sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), objek pajak tertentu di 
    bidang perkebunan, dan atau objek pajak kehutanan; dan

b.  Sebesar 20% (dua puluh persen) untuk objek pajak selain yang dimaksud dalam huruf a.

Selanjutnya, untuk lebih memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, pengaturan kembali besarnya 
Nilai Jual Kena Pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, dilakukan dengan penerbitan 
Peraturan Pemerintah baru.


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

    Huruf a

        Angka 1

            Cukup jelas

        Angka 2

            Cukup jelas

        Angka 3

            Dengan ketentuan ini, maka besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang atas objek 
            pajak kehutanan yang berupa areal blok tebangan dalam rangka penyelenggaraan 
            kegiatan Pemegang Hak Pengelolaan Hutan, Pemegang Hak Pungutan Hasil Hutan dan 
            Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian 
            penerimaan Negara yang diperoleh dari sektor kehutanan.

            Selanjutnya, besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang atas objek pajak 
            kehutanan dimaksud ditetapkan dan dihitung berdasarkan besarnya Nilai Jual Kena 
            Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

    Huruf b

        Cukup jelas

Pasal 2

    Ayat (1)

        Para Pegawai Negeri Sipil, anggota Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan para pensiunan 
        Pegawai Negeri Sipil/ABRI termasuk janda atau dudanya yang berpenghasilan semata-mata 
        dari gaji atau uang pensiun pada umumnya tergolong kurang mampu.

    Ayat (2)

        Cukup jelas

Pasal 3

    Cukup jelas

Pasal 4

    Cukup jelas




               TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3785
</code>