KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
\\
SALINAN\\
\\
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
\\
NOMOR PER-30/PJ/2015\\
\\
TENTANG\\
\\

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR [[view.php?id=f2671992766736eaee5018a1de716c86|**PER-38/PJ/2009**]] TENTANG BENTUK  FORMULIR  SURAT SETORAN PAJAK

\\
\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=773e3c5180b1c11c54105deb682a6e21|**242/PMK.03/2014**]] tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=f2671992766736eaee5018a1de716c86|**PER-38/PJ/2009**]] tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak;

 

 

 

 

 

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=82743f31779d2167a2fb3a7e7ec979bc|**16 TAHUN 2009**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

 

 

2.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=8e28c44c7e1bb849ce85affc38d326bb|**74 TAHUN 2011**]] tentang  Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

 

 

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=a4c07618e910823c1d3d95a2e696e75f|**253/PMK.03/2008**]] tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan atas Barang yang Tergolong Sangat Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=2e6d941e3bc2dbd3f122040f056b6718|**90/PMK.03/2015**]];

 

 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=8d060abe1e38ab179742bd3af495f407|**154/PMK.03/2010**]] tentang Pemungutan Pajak Penghasilan  Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=652ea064e0352bd940d881f815c03175|**107/PMK.010/2015**]];

 

 

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=773e3c5180b1c11c54105deb682a6e21|**242/PMK.03/2014**]] tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;

 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR [[view.php?id=f2671992766736eaee5018a1de716c86|**PER-38/PJ/2009**]] TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK.

 

 

 

 

 

 

 

Pasal I

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal  Pajak Nomor [[view.php?id=f2671992766736eaee5018a1de716c86|**PER-38/PJ/2009**]] tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak diubah sebagai berikut :

 

 

1.

Mengubah Petunjuk Pengisian Formulir Surat Setoran Pajak pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=f2671992766736eaee5018a1de716c86|**PER-38/PJ/2009**]] tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

 

 

2.

Mengubah Jenis Setoran 403 pada Kode Akun Pajak 411122 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

 

 

3.

Menambahkan Jenis Setoran 404 pada Kode Akun Pajak 411122 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

 

 

4.

Menambahkan Akun Pajak dan Jenis Setoran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

 

 

 

 

 

 

 

Pasal II

 

 

(1)

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direkur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=fdac69c3eee7bd0427535354eae235a4|**PER-43/PJ/2013**]] tentang Bentuk dan Isi Surat Setoran Pajak Pajak  Bumi dan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

(2)

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 5 Agustus 2015\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
\\
       ttd.\\
\\
SIGIT PRIADI PRAMUDITO