KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                     14 Mei 1998

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                       NOMOR S - 1137/PJ.532/1998

                            TENTANG

                   PPN ATAS JASA PENGISIAN DAN PENGANGKUTAN ELPIJI

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 6 Maret 1998 hal tersebut pada pokok surat, dengan 
ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1.  Dalam surat Saudara tersebut di atas, Saudara menanyakan perlakuan PPN atas jasa pengisian dan 
    pengangkutan ELPIJI guna dijadikan pedoman pelaksanaan di unit-unit operasi PERTAMINA.

2.  Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994, ditetapkan jenis-jenis jasa yang 
    dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3.  Berdasarkan Pasal 1 huruf m dan p Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994, dasar Pengenaan Pajak 
    adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang 
    dipakai sebagai dasar Pengenaan Pajak, adapun yang dimaksud dengan Penggantian adalah nilai 
    berupa uang yang seharusnya diminta atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, 
    tidak termasuk pajak dan potongan harga yang dicantumkan pada Faktur Pajak.

4.  Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan butir 3, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 
    di atas, dengan ini diberikan penjelasan bahwa jasa pengisian dan pengangkutan ELPIJI tidak 
    termasuk dalam jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud ketentuan 
    tersebut pada butir 2, oleh karena itu atas penyerahan jasa tersebut terutang PPN sebesar 10% dari 
    Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud ketentuan pada butir 3 di atas.

Demikian agar Saudara maklum.




A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

A. SJARIFUDDIN ALSAH
</code>