KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK\\
\\
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR 178/PJ/2006\\
\\
TENTANG\\
\\
TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN\\
FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO\\
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C\\
UNDANG-UNDANG NOMOR [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] TENTANG PAJAK PENGHASILAN\\
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR  DENGAN\\
UNDANG-UNDANG NOMOR [[view.php?id=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c|**17 TAHUN 2000**]]\\
\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


Menimbang

:

a.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c|**17 TAHUN 2000**]], jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

 

 

b.

bahwa sehubungan dengan perkembangan perekonomian dan moneter khususnya perkembangan dunia usaha, rnaka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ.l2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (l) huruf c Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c|**17 TAHUN 2000**]];

 

 

 

 

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b|**16 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor [[view.php?id=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c|**17 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

 

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a|**29 TAHUN 1996**]] tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor [[view.php?id=28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde|**5 TAHUN 2002**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia· Tahun 2002 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174);

 

 

4.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc|**138 TAHUN 2000**]] tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 253; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);

 

 

5.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=17e62166fc8586dfa4d1bc0e1742c08b|**140 TAHUN 2000**]] tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha .lasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4057);

\\
MEMUTUSKAN:\\
 

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR [[view.php?id=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c|**17 TAHUN 2000**]]

 

 

\\
Pasal 1

 

 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

 

 

(1)

Jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.

 

 

(2)

Jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan bruto yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

 

 

 

 

 

 

Pasal 2

 

 

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

 

 

 

 

 

 

 

a.

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a|**29 TAHUN 1996**]] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde|**5 TAHUN 2002**]].

 

 

 

b.

imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c|**17 TAHUN 2000**]], yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri. atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

 

 

\\
Pasal 3

 

 

Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a|**29 TAHUN 1996**]] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde|**5 TAHUN 2002**]], adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

 

 

\\
Pasal 4

 

 

Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c|**17 TAHUN 2000**]] adalah sebagaimana dmaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

 

 

\\
Pasal 5

 

 

Apabila dalam satu kontrak/perjanjian terdapat lebih dari satu jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Perkiraan Penghasilan Neto dikenakan berdasarkan kelompok jasa yang mempunyai nilai transaksi terbesar.

 

 

\\
Pasal 6

 

 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

\\
Pasal 7

 

 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 26 Desember 2006\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

ttd.

 

DARMIN NASUTION\\
NIP 130605098