KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg}}\\
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK\\
 

Yth.

1.\\
2.

Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak\\
Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak\\
di seluruh Indonesia

\\
SURAT EDARAN\\
NOMOR SE-41/PJ/2015\\
\\
TENTANG\\
\\
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBETULAN\\
 

A.

Umum

 

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=fc42bad715bcb9767ddd95a239552434|**11/PMK.03/2013**]] tentang Tata Cara Pembetulan, bersama ini perlu disampaikan petunjuk pelaksanaan pembetulan.

B.

Maksud dan Tujuan

 

1.

Maksud

 

 

Surat Edaran ini disusun sebagai pedoman bagi Kantor Pelayanan Pajak dan unit kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menerbitkan keputusan atas permohonan pembetulan dan pembetulan secara jabatan.

 

2.

Tujuan

 

 

Surat Edaran ini bertujuan untuk mendorong tertib administrasi penyelesaian permohonan pembetulan dan pembetulan secara jabatan.

C.

Pengertian dan Ruang Lingkup

 

1.

Yang dimaksud dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam Surat Edaran ini adalah KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, atau KPP tempat Objek Pajak PBB diadministrasikan.

 

2.

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi prosedur kerja penanganan surat permohonan pembetulan, penanganan pembetulan secara jabatan dan prosedur kerja penyelesaian surat permohonan pembetulan serta pembetulan secara jabatan untuk jenis pajak Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Bumi dan Bangunan.

D.

Dasar

 

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=82743f31779d2167a2fb3a7e7ec979bc|**16 TAHUN 2009**]].

 

2.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39|**12 TAHUN 1985**]] tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23|**12 TAHUN 1994**]].

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=8e28c44c7e1bb849ce85affc38d326bb|**74 TAHUN 2011**]] tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.


 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=fc42bad715bcb9767ddd95a239552434|**11/PMK.03/2013**]] tentang Tata Cara Pembetulan.

 

5.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=4476b929e30dd0c4e8bdbcc82c6ba23a|**KEP-297/PJ./2002**]] tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=4b5739d494ab72c2a54540e67fc1c856|**KEP-11/PJ/2013**]].

E.

Materi

 

1.

Prosedur

 

 

a.

Prosedur penanganan permohonan pembetulan di KPP adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

 

 

b.

Prosedur penanganan pembetulan secara jabatan yang dilaksanakan di KPP maupun di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I huruf B Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

 

 

c.

Prosedur penyelesaian permohonan pembetulan Wajib Pajak maupun pembetulan secara jabatan yang dilaksanakan di KPP maupun di Kanwil adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I huruf C Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

 

2.

Lain-Lain

 

 

a.

Dalam hal Wajib Pajak diwakili atau menunjuk kuasa, Tim Peneliti menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

 

 

b.

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat jangka waktu yang tidak dapat dipenuhi sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, unit kerja yang bersangkutan agar memberikan penjelasan atau keterangan.

 

 

c.

Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, maka:

 

 

 

1)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor [[view.php?id=a9dab015b5ebf6fce8c88e0d387c057d|**SE-84/PJ/2009**]] tentang Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor [[view.php?id=0fd48905c01efe57e06cef04e3d71038|**PER-48/PJ/2009**]] tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan,

 

 

 

2)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor [[view.php?id=52c031e023c8a03f30f57246f9c3d4f9|**SE-02/PJ.07/2007**]] tentang Prosedur Penanganan Pembetulan Ketetapan Pajak Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta

 

 

 

3)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor [[view.php?id=0631ba089fcd29d70c2e3d2ae75f7cc9|**SE-79/PJ/2008**]] tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=23dc0af4dd299ca63fb05702bf686e6b|**PER-37/PJ/2008**]] tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

 

 

 

sepanjang mengenai prosedur pengajuan dan penyelesaian permohonan pembetulan serta pembetulan secara jabatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

e.

Apabila terdapat perubahan dalam pengaturan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka nomenklatur jabatan dan unit kerja yang dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah jabatan dan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang perubahan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

f.

Para Kepala Kanwil dan Para Kepala KPP agar melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait atas pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini serta melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaannya.

 

 

g.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.


 

 

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juni 2015

 

 

 

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
\\
ttd\\
\\
SIGIT PRIADI PRAMUDITO\\
NIP 195909171987091001

Tembusan:

1.\\
2.\\
3.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

 

 

Kp.: PJ.07/PJ.0713