KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 714/KMK.04/1984

                        TENTANG

         NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK DARI WAJIB PAJAK BADAN 
          YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI 
        SERTA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :

a.  bahwa untuk menghitung penghasilan kena pajak dari bentuk usaha tetap dan Wajib Pajak badan yang 
    didirikan di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang pengeboran minyak dan gas bumi 
    secara internasional, sukar dilaksanakan dengan seksama karena adanya kesulitan untuk menghitung 
    besarnya penyusutan atas peralatan pengeboran (drilling rigs) yang daerah operasinya sangat sering 
    berpindah-pindah;
b.  bahwa untuk mengatasi kesulitan tersebut, perlu diadakan pengaturan tersendiri tentang Norma 
    Penghitungan Khusus berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984;

Mengingat   :

1.  Pasal 28 Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
    (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor : 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3262);
2.  Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak 
    Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3263);

                         MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :   
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS 
PENGHASILAN KENA PAJAK DARI WAJIB PAJAK BADAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG 
PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI SERTA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN OLEH WAJIB PAJAK 
SENDIRI.


                        Pasal 1

Bagi bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha di bidang pengeboran minyak dan gas bumi, mulai 
tanggal 1 April 1984 sampai dengan tanggal 31 Maret 1985 Norma Penghitungan Khusus penghasilan kena 
pajak ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto atas kegiatan usahanya yang 
dilakukan di Indonesia.


                        Pasal 2

Bagi Wajib Pajak badan yang didirikan di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang pengeboran 
minyak dan gas bumi dan yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, mulai tanggal 1 April 1984 
sampai dengan tanggal 31 Maret 1985 Norma Penghitungan Khusus penghasilan kena pajak ditetapkan 
sebesar 15% (lima belas persen) dari seluruh penghasilan brutonya.


                        Pasal 3

(1) Bagi Wajib Pajak badan yang didirikan di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang 
    pengeboran minyak dan gas bumi dan yang wilayah operasinya hanya didalam wilayah Republik 
    Indonesia, dapat memilih untuk menerapkan Norma Penghitungan Khusus penghasilan kena pajak 
    sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan brutonya.

(2) Apabila mereka tidak memilih penerapan Norma Penghitungan Khusus berdasarkan ayat (1), maka 
    Wajib Pajak yang bersangkutan harus menyelenggarakan pembukuan sebagaimana diwajibkan oleh 
    Pasal 13 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 juncto Pasal 28 Undang-undang tentang Ketentuan 
    Umum dan Tata Cara Perpajakan.


                        Pasal 4

(1) Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 setiap bulan bagi Wajib Pajak badan sebagaimana 
    dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) adalah jumlah yang dihasilkan dari penerapan 
    tarif menurut Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 atas penghasilan kena pajak 
    berdasarkan penerapan Norma Penghitungan Khusus yang dijadikan 1 (satu) tahun dibagi 12 (dua 
    belas).

(2) Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 setiap bulan bagi Wajib Pajak badan sebagaimana 
    dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-
    undang Pajak Penghasilan 1984.


                        Pasal 5

Direktur Jenderal Pajak mengatur lebih lanjut pelaksanaan Keputusan ini.


                        Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya berlaku surut sejak tanggal 1 April 
1984.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 25 Juli 1984
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

RADIUS PRAWIRO
</code>