KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                9 Mei 2001

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 598/PJ.51/2001

                             TENTANG

            PERMOHONAN PPN DIBEBASKAN ATAS PENYERAHAN BUKU

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
 
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxxx tanggal 11 April 2001 hal Permohonan Surat Keterangan 
PPN Dibebaskan, dengan mi disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.      a.      LKBH DB merupakan Yayasan yang bergerak dalam bidang Penerbit Buku dan Lembaga 
        Konsultasi dan Bantuan Hukum.    
        b.       LKBH DB mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan PPN Dibebaskan atas 
        3 buah judul buku yang diterbitkannya yaitu :     
                -   Kitab Undang-undang Peraturan Kesehatan 1997-1999 
        -   Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja 
        -   Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

2.      Sesuai Pasal 1 angka 15 jis. angka 14 Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 tentang Perubahan Kedua 
    atas Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
    Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ditetapkan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha baik 
    orang pribadi atau Badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak 
    yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang 
    batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih 
    dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3.      Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 552/KMK.04/2000 tanggal 22 
    Desember 2000 ditetapkan bahwa Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku 
    melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari 
    Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau
    Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kecil tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

4.      Sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 tanggal 22 Desember 
    2000 jis. Pasal 1 angka 1 huruf c, Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.04/2001 
    tanggal 12 Januari 2001 bahwa Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari 
    pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku 
    pelajaran agama.
  
5.      Sesuai butir C angka 2 Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-48/PJ./2001, 
    ditegaskan bahwa khusus atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu berupa buku-buku pelajaran 
    umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama, permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan 
    Bebas (SKB) PPN atas penyerahan tersebut dapat juga diajukan oleh Pengusaha yang menyerahkan 
    Barang Kena Pajak Tertentu.
6.      Sehubungan dengan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 5 serta memperhatikan isi  surat 
    Saudara pada butir 1 di atas, dengan ini ditegaskan bahwa :
        a.      Sepanjang LKBH DB termasuk ke dalam Pengusaha Kecil yang bukan merupakan Pengusaha 
        Kena Pajak, maka atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa buku-buku sebagaimana 
        dimaksud dalam butir 1 huruf b tidak dikenakan PPN, dan atas penyerahan tersebut tidak 
        diperlukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN.    
        b.      Pada prinsipnya, PPN yang terutang atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci atau 
        buku pelajaran agama dapat dibebaskan dengan menggunakan SKB PPN apabila pengusaha 
        yang menyerahkan buku-buku tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak dan memenuhi 
        persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 jis. 
        Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.04/2001.    
 
Demikian disampaikan untuk dimaklumi.




Direktur,

ttd.

I Made Gde Erata
NIP. 060044249


Tembusan :
Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kramat Jati
</code>