KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg}}

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42\\
Jakarta 12190\\
Kotak Pos 124\\
Homepage DJP: http:%%//%%www.pajak.go.id

 

Telepon\\
\\
Faksimile

:\\
:\\
:

5251609-5250208\\
5262880\\
5255767


----

 

|Yth.|1. Kepala Lantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak,\\ 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak,\\ 3. Kepala Kantor Pemeriksaaan dan Penyidikan Pajak,\\ 4. Kepala Kantor Penyuluhan Pajak.|  8 Juni 2001|

\\
SURAT EDARAN

 

Nomor\\
Sifat\\
Hal

:\\
:\\
:

SE-15/PJ.5/2001\\
Segera\\
Penanganan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

 

Sehubungan dengan adanya beberapa jawaban permintaan konfirmasi Faktur Pajak yang menyatakan bahwa Faktur Pajak yang dimintakan konfirmasi diindikasikan sebagai Faktur Pajak yang tidak sah karena Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,maka dalam rangka tertib administrasi dan pengamanan penerimaan PPN diminta agar Kepala KPP mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1.

Terhadap Wajib Pajak yang:

 

a.

menyampaikan SPT Masa PPN tetapi elemen data SPT beserta lampirannya tidak dapat direkam karena Wajib Pajak tersebut tidak terdaftar sebagai PKP pada //Master File// Lokal; atau

 

b.

dimintakan konfirmasi atas Faktur Pajak yang diterbitkan dan ternyata Wajib Pajak tersebut tidak terdaftar sebagai PKP pada //Master File// lokal,

 

agar segera dilakukan penelitian administrasi untuk meyakinkan bahwa Wajib Pajak tersebut tidak pernah dikukuhkan sebagai PKP.

2.

Dalam hal Wajib Pajak sudah pernah dikukuhkan sebagai PKP secara manual maka agar segera dilakukan "//up-date//" data pada //Master File// lokal.

3.

Apabila berdasarkan penelitian administrasi ternyata Wajib Pajak tidak pernah dikukuhkan sebagai PKP maka agar diteliti lebih lanjut dengan mengisi formulir sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

 

a.

tanggal permohonan NPWP/Pengukuhan PKP adalah sesuai dengan surat permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

 

b.

jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan data pada formulir pemberian NPWP;

 

c.

penerbitan Faktur Pajak yang meliputi kode Faktur Pajak yang digunakan Wajib Pajak dan tanggal Faktur Pajak mulai diterbitkan;

 

d.

penyampaian laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh;

 

e.

tempat/lokasi kedudukan Wajib Pajak meliputi alamat usaha dan alamat Pengurus (Direksi dan Komisaris) sebagaimana tercantum dalam administrasi perpajakan Wajib Pajak dan atau akte pendirian perusahaan. Selanjutnya, agar daftar Pengurus tersebut dibuat dalam lampiran tersendiri;

 

f.

membuat daftar rincian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam lembaran tersendiri atas SPT Masa PPN yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak.

 

g.

hal-hal lainnya yang dianggap perlu sehubungan dengan penelitian yang dilakukan.

4.

Formulir yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan dokumen yang harus ada dalam berkas Wajib Pajak.

5.

Berdasarkan penelitian administrasi tersebut pada butir 3 agar dilakukan tindaklanjut sebagai berikut:

 

a.

Mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP masing-masing agar terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan pemeriksaan dan atau penyidikan;

 

b.

Memberitahukan kepada seluruh KPP terkait (KPP domisili PKP yang mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak sah tersebut) bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan Wajib Pajak adalah merupakan Faktur Pajak yang tidak sah karena Wajib Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP.

6.

Penelitian ini tidak menunda jangka waktu pemberian jawaban permintaan klarifikasi Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak [[view.php?id=6e79ed05baec2754e25b4eac73a332d2|**SE-11/PJ.5/2001**]] tanggal 9 Mei 2001, dengan mencantumkan kode "c" pada jawaban permintaan klarifikasi.

 

 

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 

 

 

 

 

 

Direktur Jenderal,

 

ttd

 

HADI POERNOMO\\
NIP 060027375

 

 

 

Tembusan:\\
1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;\\
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;\\
3. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;\\
4. Sek. Ditjen. Pajak dan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.