KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg}}\\
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


----


KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK


NOMOR KEP-185/PJ/2020

 

TENTANG

 

PENETAPAN BIAYA INVESTASI TANAMAN, RASIO BIAYA PRODUKSI,\\
ANGKA KAPITALISASI, NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI PER METER\\
PERSEGI, HARGA UAP DAN HARGA LISTRIK, DAN LUAS AREAL\\
PENANGKAPAN IKAN PER KAPAL, UNTUK PENETAPAN\\
NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 34, Pasal 1 angka 35, Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 15 ayat (2) huruf g, Pasal 17 ayat (6), Pasal 17 ayat (7) huruf a, Pasal 19 ayat (6), Pasal 19 ayat (7) huruf a, Pasal 20 ayat (4), Pasal 2 1 ayat (6), Pasal 2 1 ayat (7) huruf a, Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=98795443cdbf0375dd946728e2f4e51a|**186/PMK.03/2019**]] tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Biaya Investasi Tanaman, Rasio Biaya Produksi, Angka Kapitalisasi, Nilai Jual Objek Pajak Bumi Per Meter Persegi, Harga Uap dan Harga Listrik, dan Luas Areal Penangkapan Ikan Per Kapal untuk Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39|**12 TAHUN 1985**]] tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23|**12 TAHUN 1994**]] tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39|**12 TAHUN 1985**]] tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

 

 

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=98795443cdbf0375dd946728e2f4e51a|**186/PMK.03/2019**]] tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN BIAYA INVESTASI TANAMAN, RASIO BIAYA PRODUKSI, ANGKA KAPITALISASI, NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI PER METER PERSEGI, HARGA UAP DAN HARGA LISTRIK, DAN LUAS AREAL PENANGKAPAN IKAN PER KAPAL, UNTUK PENETAPAN NILA! JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

 

 

 

PERTAMA

:

Menetapkan Biaya Investasi Tanaman per meter persegi untuk penetapan Nilai Jual Objek Pajak bumi Areal Produktif Perkebunan objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusa\\
Direktur Jenderal ini.

KEDUA

:

Menetapkan :

 

 

1.

Biaya Investasi Tanaman per meter persegi untuk penetapan Nilai Jual Objek Pajak bumi Areal Produktif Perhutanan pada Hutan Tanaman;

 

 

2.

Rasio Biaya Produksi untuk penentuan Biaya Produksi Perhutanan pada Hutan Alam;

 

 

3.

Angka Kapitalisasi untuk penetapan Nilai Jual Objek Pajak bumi untuk Areal Produktif Perhutanan pada Hutan Alam;

 

 

4.

Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi untuk Areal Tidak Produktif Perhutanan; dan

 

 

5.

Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi untuk Areal Perlindungan dan Konservasi Perhutanan

 

 

objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA

:

Menetapkan:

 

 

1.

Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi untuk Areal //Offshore// Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;

 

 

2.

Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi untuk Tubuh Bumi Eksplorasi; dan

 

 

3.

Angka Kapitalisasi untuk penetapan Nilai Jual Objek Pajak bumi untuk Tubuh Bumi Eksploitasi,

 

 

objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEEMPAT

:

Menetapkan:

 

 

1.

Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi untuk Areal //Offshore// Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi;

 

 

2.

Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi untuk Tubuh Bumi Eksplorasi;

 

 

3.

Angka Kapitalisasi untuk penetapan Nilai Jual Objek Pajak bumi untuk Tubuh Bumi Eksploitasi; dan

 

 

4.

harga uap dan harga listrik untuk penetapan Nilai Jual Objek Pajak bumi untuk Tubuh Bumi Eksploitasi,

 

 

objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KELIMA

:

Menetapkan:

 

 

1.

Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi untuk Areal //Offshore// Pertambangan Mineral atau Batubara;

 

 

2.

Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi untuk Tubuh Bumi Eksplorasi; dan

 

 

3.

Angka Kapitalisasi untuk penetapan Nilai Jual Objek Pajak bumi untuk Tubuh Bumi Operasi Produksi,

 

 

objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEENAM

:

Menetapkan:

 

 

1.

Angka Kapitalisasi untuk penetapan Nilai Jual Objek Pajak bumi pada perairan yang digunakan untuk perikanan angkap dan pembudidayaan ikan yang terdapat hasil produksi;

 

 

2.

Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi pada perairan yang digunakan untuk perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan yang tidak terdapat hasil produksi;

 

 

3.

Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi pada perairan yang digunakan untuk jaringan pipa, jaringan kabel, ruas jalan tol, dan fasilitas penyimpanan dan pengolahan;

 

 

4.

Rasio Biaya Produksi untuk penentuan biaya produksi pada perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan yang terdapat hasil produksi; dan

 

 

5.

luas areal penangkapan ikan per kapal untuk penentuan luas bumi pada perairan yang digunakan untuk perikanan tangkap,

 

 

objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur  enderal ini.

KETUJUH

:

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN

:

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku untuk tahun pajak 2020.

 

 

 

 

 

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

 

 

1.

Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian;

 

 

2.

Direktur Peraturan Perpajakan I;

 

 

3.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan;

 

 

4.

Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

 

 

5.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi;

 

 

6.

Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

 

 

 

| |Ditetapkan di Jakarta\\ \\ pada tanggal 14 April 2020                  |
| |DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\ \\ \\  \\ \\ ttd.\\ \\ \\  \\ \\ SURYO UTOMO|
| |                                                                       |