KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                            24 Desember 1997

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 221/PJ./1997

                        TENTANG

 PENUNJUKAN UNIT-UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS TEKNIS 
          DAN ADMINISTRATIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan akan diberlakukannya Undang-undang Nomor : 21 TAHUN 1997 tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tanggal 1 Januari 1998 dan sebagai penegasan sebagai lebih lanjut
atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-234/PJ.1/1997 tentang Penunjukan Pengganti 
Sementara Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi Sehubungan dengan Peningkatan KPP/KPPBB dari Tipe B ke 
Tipe A, khususnya yang menyangkut butir 4, maka sambil menunggu ditetapkannya penyesuaian Organisasi 
dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor : 94/KMK.01/1994 jo. KEP-162/KMK.01/1997 dengan tugas-tugas teknis dan 
administratif yang secara implisit terkandung dalam Undang-undang Nomor : 21 TAHUN 1997, dengan ini diatur
hal-hal sebagai berikut :

1.  Unit-unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan tugas-tugas teknis dan administratif 
    berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor  21 TAHUN 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
    atas Tanah dan Bangunan:

    1.1 Pada tingkat Kantor Pusat dilaksanakan oleh :
        1.1.1.  Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengenaan pada Subdirektorat Pengenaan,
            Direktorat PBB
        1.1.2.  Seksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi pada Subdirektorat Penerimaan dan 
            Penagihan, Direktorat PBB;
        1.1.3.  Seksi Keberatan pada Subdirektorat Keberatan dan Pengurangan, Direktorat PBB;
        1.1.4.  Seksi Pengurangan pada Subdirektorat Keberatan dan Pengurangan, Direktorat 
            PBB.

    1.2 Pada tingkat Kantor Wilayah dilaksanakan oleh:
        1.2.1.  Seksi Bimbingan Pengenaan pada Bidang PBB;
        1.2.2.  Seksi Bimbingan Penerimaan, Penagihan, dan Keberatan pada Bidang PBB.

    1.3 Pada tingkat KPPBB dilaksanakan oleh:
        1.3.1.  Seksi Penetapan;
        1.3.2.  Seksi Penerimaan dan Penagihan;
        1.3.3.  Seksi Keberatan dan Pengurangan.

2.  Sebagai konsekuensi dan penunjukan unit kerja pada butir 1 di atas, maka tugas dan fungsi unit-unit
    kerja dimaksud sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
    94/KMK.01/1994 jo. KEP-162/KMK.01/1997 ditambah tugas fungsi sebagai berikut :

    2.1.    Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengenaan, Subdirektorat Pengenaan, Direktorat PBB
        mempunyai tugas tambahan melakukan penyiapan bahan perumusan dan evaluasi 
        pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang pengenaan BPHTB;

    2.2.    Seksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi pada Subdirektorat Penerimaan dan Penagihan
        Direktorat PBB mempunyai tugas tambahan melakukan penyiapan bahan perumusan dan 
        evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang tata usaha penerimaan, restitusi, piutang 
        pajak, dan penagihan BPHTB;

    2.3.    Seksi Keberatan pada Subdirektorat Keberatan dan Pengurangan, Direktorat PBB mempunyai 
        tugas tambahan melakukan penyiapan bahan perumusan dan evaluasi pelaksanaan 
        kebijaksanaan teknis di bidang penyelesaian keberatan dan uraian banding BPHTB;

    2.4.    Seksi Pengurangan pada Subdirektorat Keberatan dan Pengurangan, Direktorat PBB 
        mempunyai tugas tambahan melakukan penyiapan bahan perumusan dan evaluasi 
        pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang penyelesaian pengurangan BPTHB;

    2.5.    Seksi Bimbingan Pengenaan pada Bidang PBB, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
        mempunyai tugas tambahan memberikan bimbingan teknis dan administrasi serta 
        mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis pengenaan BPHTB;

    2.6.    Seksi Bimbingan Penerimaan, Penagihan, dan Keberatan pada Bidang PBB, Kantor Wilayah 
        Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas tambahan memberikan bimbingan teknis dan 
        administrasi serta mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang tata usaha 
        penerimaan, piutang pajak, penagihan, restitusi, penyelesaian permohonan keberatan, uraian 
        banding dan pengurangan BPHTB;

    2.7.    Seksi Penetapan pada KPPBB mempunyai tugas tambahan melakukan :
        2.7.1.  urusan pengenaan dan penetapan BPHTB;
        2.7.2.  urusan pengolahan data, analisis dan penyajian informasi BPHTB;
        2.7.3.  urusan penatausahaan pelaporan atau pemberitahuan perolehan hak atas tanah dan 
        atau bangunan;

    2.8.    Seksi Penerimaan dan Penagihan pada KPPBB mempunyai tugas tambahan melakukan urusan 
        tata usaha piutang pajak, penerimaan, restitusi, dan penagihan BPHTB;

    2.9.    Seksi Keberatan dan Pengurangan pada KPPBB mempunyai tugas tambahan melakukan
        penyelesaian keberatan, uraian banding, pengurangan, dan verifikasi atas permohonan
        keberatan dan pengurangan BPHTB;

3.  Unit-unit kerja pada tingkat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang berkaitan dengan Pajak Bumi
    dan Bangunan, tugas dan fungsinya ditambah dengan tugas administrasi Bea Perolehan Hak atas 
    Tanah dan Bangunan (BPHTB). Unit-unit kerja dimaksud adalah :

    3.1.    Direktorat Perencanaan dan Potensi Perpajakan :
        a.  Subdirektorat Potensi Perpajakan, Seksi Potensi Pajak dan Bangunan;
        b.  Subdirektorat Ekstensifikasi Wajib Pajak, Seksi Ekstensifikasi Wajib Pajak Bumi dan 
            Bangunan.

    3.2.    Direktorat Peraturan Perpajakan :
        Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Umum Perpajakan, Seksi
        Peraturan PBB.

    3.3.    Pusat Penyuluhan Perpajakan :
        Bidang Pembinaan Metoda dan Materi Penyuluhan, Seksi Metoda dan Materi Penyuluhan Pajak 
        Bumi dan Bangunan.

    3.4.    Pusat Pengolahan data dan Informasi Perpajakan :
        Bidang Registrasi dan Evaluasi Data Wajib Pajak, Seksi Evaluasi Data Wajib Pajak 
        Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan.

4.  Untuk unit-unit kerja Direktorat Jenderal Pajak lainnya di luar yang disebutkan pada butir 1 dan 3 pada
    Kantor Pusat dan Kantor Wilayah yang tugas dan fungsinya menyangkut seluruh jenis pajak (all taxes), 
    maka dianggap termasuk di dalamnya jenis pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
    (BPHTB).

5.  Dalam rangka kelancaran pelaksanaan peraturan-peraturan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
    dan Bangunan, atasan unit pelaksana sebagaimana disebut pada butir 1, 3, dan 4, bertanggung jawab
    untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan tugas unit-unit kerja 
    di bawahnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

FUAD BAWAZIER
</code>