KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg}}\\
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIIREKTORAT JENDERAL PAJAK

----


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR PER-27/PJ/2011\\
\\
TENTANG\\
\\
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR [[view.php?id=24a7ffe3bda20532c5f116825ff5dfcf|**PER-10/PJ/2010**]] TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA\\
DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK

\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
 

Menimbang

:

bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keyakinan dan kepastian hukum dalam pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas impor Barang Kena Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=24a7ffe3bda20532c5f116825ff5dfcf|**PER-10/PJ/2010**]] tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak;

 

 

 

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=82743f31779d2167a2fb3a7e7ec979bc|**16 TAHUN 2009**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik lndonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=7b16a52cf3727c22984590c4f4c36039|**42 TAHUN 2009**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

 

 

3.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=24a7ffe3bda20532c5f116825ff5dfcf|**PER-10/PJ/2010**]] tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=793aaa24e931c05d077f434e33485574|**PER-67/PJ/2010**]];

\\
MEMUTUSKAN:\\
 

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR [[view.php?id=24a7ffe3bda20532c5f116825ff5dfcf|**PER-10/PJ/2010**]] TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK.

 

 

\\
Pasal I

 

 

Mengubah ketentuan Pasal 1 huruf i Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=24a7ffe3bda20532c5f116825ff5dfcf|**PER-10/PJ/2010**]] tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=793aaa24e931c05d077f434e33485574|**PER-67/PJ/2010**]] sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

Pasal 1

 

 

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah:

 

 

a.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan //invoice// yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;

 

 

b.

Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;

 

 

c.

Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;

 

 

d.

Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunlkasi;

 

 

e.

Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (//Airway Bill//, atau //Delivery Bill//, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;

 

 

f.

Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;

 

 

g.

Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan Iistrik;

 

 

h.

Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;

 

 

i.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak;

 

 

j.

Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;

 

 

k.

Bukti tagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Perusahaan Air Minum;

 

 

l.

Bukti tagihan (//Trading Confirmation//) atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perantara efek; dan

 

 

m.

Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan.

 

 

 

 

 

 

Pasal II

 

 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 19 September 2011

 

 

 

 

 

 

DIREKTUR JENDERAL,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ttd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. FUAD RAHMANY\\
NIP 195411111981121001