KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      14 Mei 1998

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                            NOMOR SE - 11/PJ.6/1998

                               TENTANG

         EVALUASI SEMENTARA PENERIMAAN PBB TAHUN 1997/1998 SAMPAI DENGAN BULAN MARET 1998

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Berdasarkan laporan penerimaan PBB tahun 1997/1998 sampai dengan bulan Maret 1998 yang dihimpun oleh 
Direktorat PBB, dengan ini diberitahukan bahwa realisasi penerimaan PBB tahun 1997/1998 sebagai berikut :

I.  1.  Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan 1997/1998
        Realisasi penerimaan PBB yang dicapai sampai bulan Maret 1998 untuk semua sektor sebesar 
        Rp 2.643.010.461 ribu atau 105.51% dari rencana penerimaan sebesar Rp.2.505.000.000 ribu. 
        Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana per sektor dapat dilihat pada Tabel 
        berikut :
                                             (ribuan rupiah)
        ______________________________________________________________________________
        No. Sektor              Rencana        Realisasi           %
                          1997/1998       1997/1998     (4 : 3)
        ______________________________________________________________________________
        1       2           3           4           5
        ______________________________________________________________________________
        1   Pedesaan          214.755.817          240.267.372      111,88
        2   Perkotaan         852.009.183          837.751.016        98,33
        ______________________________________________________________________________
        Jumlah Pds/Pkt          1.066.765.000        1.078.018.388      101,05
        ______________________________________________________________________________
        3   Perkebunan         106.000.000          96.474.802        91,01
        4   Perhutanan :           227.000.000         204.564.285        90,12
            a.  Non IHH        108.700.000          74.902.453        68,91
            b.  IHH        118.300.000         129.661.832      109,60
        5   Pertambangan        1.105.235.000       1.263.652.986       114,33
            a.  Non Migas        15.635.000           30.652.901        196,05
            b.  Migas       1.089.600.000       1.233.000.085       113,16
        ______________________________________________________________________________
        Jumlah APBN         2.505.000.000       2.642.710.461       105,51
        ______________________________________________________________________________

        Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penerimaan yang tertinggi adalah sektor 
        Pertambangan (114,33%) dan terendah sektor Perkotaan (98,33%). Rincian realisasi 
        penerimaan per sektor/Dati II/KPPBB/Dati I/Kanwil dapat dilihat pada Lampiran.

    2.  Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan berdasarkan APBN 
        Perubahan 1997/1998
        Realisasi penerimaan PBB yang dicapai sampai bulan Maret 1998 untuk semua sektor 
        dibandingkan dengan rencana penerimaan berdasarkan APBN Perubahan 1997/1998 per 
        sektor dapat dilihat pada Tabel berikut :
        ______________________________________________________________________________
        No. Sektor          Rencana Perbaikan        Realisasi         %
                              1997/1998         1997/1998       (4 : 3)
        ______________________________________________________________________________
        1       2           3           4           5
        ______________________________________________________________________________
        1   Pedesaan          2'27.605.000         240.267.372      105,56
        2   Perkotaan         903.020.000          837.751.016        92,77
        ______________________________________________________________________________
        Jumlah Pds/Pkt          1.130.625.000       1.078.018.388         95,35
        ______________________________________________________________________________
        3   Perkebunan         112.340.000          96.474.802        85,88
        4   Perhutanan :           240.550.000        204.564.285         85,04
            a.  Non IHH            115.188.480          74.902.453        65,03
            b.  IHH        125.361.520         129.661.832      103,43
        5   Pertambangan :      1.171.485.000       1.263.652.986       107,87
            a.  Non Migas       16.572.193           30.652.901     184,97

            b.  Migas       1.154.912.807       1.233.000.085       106,76
        ______________________________________________________________________________
        Jumlah APBN         2.655.000.000       2.642.710.461         99,54
        ______________________________________________________________________________

        Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penerimaan yang tertinggi adalah sektor 
        Pertambangan (107,87%) dan terendah sektor Perhutanan (85,04%).

II. Perbandingan realisasi penerimaan PBB tahun 1997/1998 dengan tahun 1996/1997 sampai dengan 
    bulan Maret 1998 dapat dilihat pada tabel berikut :

                                            (ribuan rupiah)
    _____________________________________________________________________________________
    No. Sektor          Realisasi penerimaan               %          %
                1996/1997   %   1997/1998   %   (5 : 3)     (6 - 4)
    _____________________________________________________________________________________
    1   2            3      4         5     6      7            8
    ____________________________________________________________________________________
    1   Pedesaan      227.434.278   119,85    240.267.372   111,88  105,64        -7,97
    2   Perkotaan     768.188.232     96,38   837.751.016     98,33 109,06         1,95
    ____________________________________________________________________________________
    Jumlah Pds/Pkt        995.622.510   100,89  1.078.018.388   101,05  108,28         0,16
    ____________________________________________________________________________________
    3   Perkebunan      87.174.788    90,52       96.474.802      91,01 110,67         0,49
    4   Perhutanan    206.699.021   100,34    204.564.285    90,12    98,97     -10,22
    5   Pertambangan    1.148.145.852   116,19  1.263.952.986   114,33  110,09       - 1,86
    ____________________________________________________________________________________
    Jumlah APBN     2.437.642.171   107,04  2.643.010.461   105,51  108,42      -  1,53
    ____________________________________________________________________________________

    Bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 1996/1997 periode yang sama, terlihat bahwa   persentase 
    pencapaian rencana penerimaan mengalami penurunan kecuali untuk sektor Perkotaan dan 
    Perkebunan.

III.    Perbandingan realisasi penerimaan PBB tahun 1997/1998 dengan pokok tahun 1997 dapat dilihat pada 
    tabel berikut :
                                        (ribuan rupiah)
    ______________________________________________________________________________
    No. Sektor      Pokok Ketetapan     Realisasi         %
                          1997          1997/1998       (4 : 3)
    ______________________________________________________________________________
    1   2           3                  4               5
    ______________________________________________________________________________
    1   Pedesaan          272.313.923         240.267.372          88,23
    2   Perkotaan       1.058.325.749         837.751.016          79,16
    ______________________________________________________________________________
    Jumlah Pds/Pkt          1.330.639.672       1.078.018.388          81,02
    ______________________________________________________________________________
    3   Perkebunan           99.653.109          96.474.802        96,81
    4   Perhutanan         223.319.063         204.564.285         91,60
        a.  Non IHH          93.191.410          74.902.453        80,37
        b.  IHH        130.127.653         129.661.832         99,64
    5   Pertambangan        1.207.227.470       1.263.652.986        104,67
        a.  Non Migas       33.060.605           30.652.901        92,72
        b.  Migas       1.174.166.865       1.233.000.085        105,01
    ______________________________________________________________________________
    Jumlah APBN         2.860.839.314       2.642.710.461          92,38
    ______________________________________________________________________________

    Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penerimaan atas pokok yang tertinggi adalah 
    sektor Pertambangan (104,67%) dan terendah sektor Perkotaan (79,16%).

IV. Tabel berikut ini menyajikan jumlah Kanwil DJP, KP.PBB, Dati I dan Dati II yang mencapai/melampaui 
    rencana penerimaan 1997/1998.

    ____________________________________________________________________________________
    Kanwil      Jumlah              Yang telah mencapai rencana penerimaan
    DJP                         Pds dan Pkt             APBN
        __________________________________________________________________________
           KP.PBB       Dati I    Dati II   KP.PBB   Dati I Dati II      KP.PBB     Dati I    Dati II
    _________________________________________________________________________________
    1         2     3   4   5      6       7        8   9   10
    _________________________________________________________________________________
    I        10     2   28    8    2    20      10  2    26
    Il        6     2   21    4    1    17      6   2    20
    III     10      4   27    3    0    13      9   3    24
    VI        5     1     5   1    0      1     1   0      1
    VII     13      1   26  11     1    22      10  1    22
    VIII        14      2   40  14     2    36      14  2    37
    IX      15      1   37  15     1    37      15  1    37
    X         6     2   13    5    2    10      2   2      8
    XI        5     2   16  4      2    14      4   2    13
    _________________________________________________________________________________
    1         2     3   4     5    6    7       8   9    10
    _________________________________________________________________________________
    XII      7      2   28    7    2    28      7   2    27
    XIII         4      2   12    2    1      8     4   2    11
    XIV      7      4   42    7    4    40      7   4    41
    XV       5      2   18    5    2    18      5   2    16
    _________________________________________________________________________________
    Jumlah     107      27  313 86   20 264     94  25  283
    _________________________________________________________________________________

V.  Peringkat persentase realisasi penerimaan sampai dengan Maret 1998 dapat disusun sebagai berikut :

    1.  Susunan peringkat untuk sektor Pds dan Pkt
        a.  Kanwil DJP
            ____________________________________________________________________
                Peringkat tertinggi         Peringkat terendah
            ____________________________________________________________________
            Peringkat   Kanwil      %   Peringkat   Kanwil      %
            ____________________________________________________________________
            1       XV      128,60       13         VI      91,13
            2       XIV     124,26       12         III     94,14
            3       XII     117,36       11          II     96,50
            ____________________________________________________________________

        b.  KP.PBB
            ____________________________________________________________________
                Peringkat tertinggi          Peringkat terendah
            ____________________________________________________________________
            Peringkat   KP.PBB         %    Peringkat   KP.PBB          %
            ____________________________________________________________________
            1       Kisaran     157,91        107       Rengat        67,74
            2       Palopo      153,02        106       Meulaboh      74,00
            3       Ungaran 148,47        105       Singkawang    80,86
            4       Tebing Tinggi   148,32        104       Pekanbaru     83,91
            5       P. Sidempuan    146,80        103       Jakarta Barat     84,23
            ____________________________________________________________________

        c.  Daerah Tingkat I
            ____________________________________________________________________
                Peringkat tertinggi         Peringkat terendah
            ____________________________________________________________________
            Peringkat   Dati I      %   Peringkat   Dati I      %
            ____________________________________________________________________
            1     Sulawesi Tenggara 140,37      27      Jambi       90,20
            2     Irian Jaya        133,78      26      DKI Jakarta 91,13
            3     Bali          132,68      25      Bengkulu    91,16
            4     Kalimantan Barat  132,44      24      Riau        92,10
            5     Maluku        124,91      23      Sulawesi Utara  92,71
            ____________________________________________________________________

        d.  Dati I yang seluruh Dati II di wilayahnya berhasil mencapai/melampaui rencana 
            penerimaan sektor Pedesaan dan Perkotaan :
            1)  Jawa Timur          6)  Kalimantan Timur
            2)  Sulawesi Selatan        7)  Sulawesi Tenggara
            3)  Bali                8)  Nusa Tenggara Timur
            4)  Timor Timur         9)  Maluku
            5)  Irian Jaya

        e.  Daerah Tingkat II
            ____________________________________________________________________
                Peringkat tertinggi         Peringkat terendah
            ____________________________________________________________________
            Peringkat   Dati II     %   Peringkat   Dati II     %
            ____________________________________________________________________
            1        Kb. Ainaro     362,05      311      Kb. Tanah Laut 47,36
            2        Kb. Baucau     326,83      310      Kb. Muba       47,99
            3        Kb. Berau      254.37      309      Kb. Indragiri Hilir    52,70
            4        Kb. Viqueque   226.53      308      Kb. OKI        55,04
            5        Kb. Lautem     221.66      307      Kb. Bengkalis  65,22
            6        Kb. Bobonaro   212.94      306      Kb. Sar. Blangko   66,19
            7        Kb. Kendari        201.01      305      Kb. Aceh Barat 68,07
            8        Kb. Asahan     196.82      304      Km. Pekalongan 70,52
            9        Kb. Tapa Utara 196.24      303      Kb. Nias       71,89
            10       Maluku Tengah  187,70      302      Km. Bengkulu   73,98
            ____________________________________________________________________

    2.  Susunan peringkat untuk rencana penerimaan APBN

        a.  Kanwil DJP
            ____________________________________________________________________
                Peringkat tertinggi         Peringkat terendah
            ____________________________________________________________________
            Peringkat   Kanwil      %   Peringkat   Kanwil          %
            ____________________________________________________________________
            1       XIV     120,73       13     VI        91,84
            2       XV      118,77       12     X         99,04
            3       XII     118,61       11     VII     102,02
            ____________________________________________________________________

        b.  KP.PBB
            ____________________________________________________________________
                Peringkat tertinggi         Peringkat terendah
            ____________________________________________________________________
            Peringkat   KPPBB       %   Peringkat   KP.PBB             %
            ____________________________________________________________________
            1       Biak        199,93      107     Singkawang  78,60
            2       Watampone   140,11      106     Jakarta Barat   85,54
            3       Kupang      132,58      105     Palangkaraya    85,73
            4       Denpasar    130,94      104     Jakarta Pusat   89,17
            5       Ungaran 130,61      103     Bandung Satu    89,75
            ____________________________________________________________________

        c.  Daerah Tingkat I
            ____________________________________________________________________
                Peringkat tertinggi         Peringkat terendah
            ____________________________________________________________________
            Peringkat   Dati I      %   Peringkat   Dati I      %
            ____________________________________________________________________
            1       Bali            127,63       27      DKI Jakarta        91,84
            2       NTT         123,67       26      Kalimantan Barat     96,61
            3       Irian Jaya      119,86       25      Lampung          99,78
            4       Sulawesi Selatan    119,65       24      Kalimantan Tengah  100,07
            5       Timor Timur     117,15       23      Jawa Barat     102,02
            ____________________________________________________________________

        d.  Daerah Tingkat II
            ____________________________________________________________________
                Peringkat tertinggi         Peringkat terendah
            ____________________________________________________________________
            Peringkat   Dati II     %   Peringkat   Dati II     %
            ____________________________________________________________________
            1            Kb. Nabire 376,60       311        Kb. Sambas      75,27
            2            Kb. Paniai     369,75       310        Kb. Kapuas      79,90
            3            Kb. Puncak Jaya    364,78       309        Kb. Sanggau     80,43
            4            Kb. Kupang 169,22       308        Kb. Jayapura        84,12
            5            Km. Tebing Tinggi  160,11       307        Km. Jakarta Barat   85,54
            6            Kb. Soppeng    156,47       306        Km. Bandar Lampung  87,34
            7            Kb. Sidrap 155,49       305        Km. Pekalongan  87,43
            8            Km. Jayapura   153,33       304        Km. Jakarta Pusat   89,17
            9            Kb. Belu       150,56       303        Kb. Kolaka      89,27
            10           Kb. Badung 147,25       302        Km. Bandung     89,75
            ____________________________________________________________________

VI. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari realisasi penerimaan PBB tahun 1997/1998

    1.  Pencapaian rencana penerimaan Sektor Pedesaan dan Perkotaan :
        a.  Dari 13 Kanwil DJP yang tidak dapat mencapai/melampaui rencana penerimaan 
            Pedesaan dan Perkotaan sebanyak 3 Kanwil DJP yaitu Kanwil II, III dan VI.
        b.  Dari 107 KPPBB yang dapat mencapai/melampaui rencana penerimaan Pedesaan dan 
            Perkotaan sebanyak 86 KPPBB atau 80,37%.
        c.  Dari 27 Dati I yang dapat mencapai/melampaui rencana penerimaan Pedesaan dan 
            Perkotaan sebanyak 20 Dati I atau 74,07%.
        d.  Dari 313 Dati II yang dapat mencapai/melampaui rencana penerimaan Pedesaan dan 
            Perkotaan sebanyak 264 Dati II atau 84,34%.
        e.  Realisasi penerimaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan tahun 1997/1998 nasional 
            adalah 81,02% dari besarnya pokok ketetapan tahun 1997. Pokok ketetapan tahun 
            1996 yang belum tercairkan sebesar 18,98% x Rp 1.330.639.672 ribu = 
            Rp 252.555.409,75 ribu.
        f.  Apabila tidak ada upaya untuk mencairkan tunggakan dan upaya penghapusan 
            piutang PBB yang tidak dapat ditagih lagi sejalan dengan kegiatan pendataan/    
            pemutakhiran data untuk diperolehnya akurasi data OP/WP, maka dari tunggakan 
            PBB yang terjadi setiap tahun akan menjadi akumulatif tunggakan yang akan 
            membesar dan akan menjadi beban serta menggambarkan kurang efektifnya 
            pelaksanaan pemungutan PBB.

    2.  Pencapaian rencana penerimaan Sektor Perkebunan dan Perhutanan Non IHH
        a.  Realisasi penerimaan Sektor Perkebunan sebesar Rp 96.474.802 ribu adalah 91,01% 
            dari rencana penerimaan atau 96,81% dari pokok ketetapan.
        b.  Realisasi penerimaan Sektor Perhutanan Non IHH sebesar Rp 74.872.654 ribu adalah 
            68,88% dari rencana penerimaan atau 80,34% dari pokok ketetapan.
        c.  Mengingat OP/WP Sektor Perkebunan dan Sektor Perhutanan Non IHH umumnya 
            termasuk WP potensial Badan yang jumlahnya relatif kecil, kiranya pelaksanaan 
            pemungutannya masih dapat diintensifikasikan lagi dan dilaksanakannya penagihan 
            aktif.

    3.  Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan PBB dan mendapatkan hasil yang maksimal 
        sekaligus dapat mengamankan rencana penerimaan Pedesaan dan Perkotaan serta APBN 
        tahun anggaran selanjutnya, kiranya perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut :
        a.  Peningkatan kerja sama dan kegiatan Tim Intensifikasi PBB Tingkat Pusat, Tingkat I 
            dan Tingkat II. Pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pemungutan PBB khususnya 
            di daerah-daerah yang realisasi dan pencairan atas pokok ketetapan sangat rendah.
        b.  Peningkatan tertib administrasi pemungutan PBB dan inventarisasi tunggakan PBB 
            untuk diperolehnya tunggakan riil yang masih dapat ditagih untuk selanjutnya
            dilaksanakan.
            -   Penghapusan piutang PBB yang sudah tidak dapat ditagih lagi sesuai dengan 
                ketentuan dalam Keputusan Dirjen Pajak No : KEP-45/PJ.6/1996 tanggal 
                22 Juli 1996.
            -   Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan pelaksanaan penagihan sesuai 
                dengan ketetuan dalam Keputusan Dirjen Pajak No : KEP-46/PJ.6/1996 
                tanggal 22 Juli 1996.

    4.  Dalam rangka tertib pelaksanaan pembagian dana APBN Penerimaan PBB Bagian Pemerintah 
        Pusat Tahun 1998/1999 dan sejalan dengan tertib administrasi pemungutan PBB :
        a.  Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan PBB agar 
            meneliti kembali angka realisasi penerimaan PBB untuk masing-masing wilayah 
            kerjanya dan per sektor serta memastikan dalam angka penerimaan Sektor Pedesaan 
            dan Perkotaan per Daerah Tingkat II tidak termasuk bagian penerimaan sektor 
            lainnya. (Misalnya eks penerimaan dari pembayaran emplasement Sektor 
            Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Migas dan Non Migas).
        b.  Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak menghimpun laporan pembetulan dari para 
            Kepala Kantor Pelayanan PBB di wilayahnya, selanjutnya menyampaikan kepada 
            Kantor Pusat Ditjen Pajak, Direktorat PBB selambatnya 15 Juni 1998.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

MACHFUD SIDIK
</code>