KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                   18 September 2000

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 407/PJ.313/2000

                             TENTANG

          PENERAPAN PPh PASAL 23 ATAS JASA PENYELIDIKAN DAN KEAMANAN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 7 Agustus 2000 dan nomor XXX perihal tersebut di 
atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa perusahaan Saudara bergerak dalam bidang jasa sebagai 
    berikut :
    a.  Pelayanan Penjagaan Keamanan (Security Guard Services)
    b.  Pelatihan dan Pendidikan Keamanan (Security Training and Education)
    c.  Jasa Pelayanan dan Technical Keamanan (Technical Security Services)
    d.  Pengangkutan Uang Tunai dan Barang Berharga (Cash and Valuables Transportation)
    e.  Konsultasi dan Investigasi (Consultation and Investigation)
    Berdasarkan data lebih lanjut yang disampaikan oleh PT. ABC disebutkan bahwa PT. ABC 
    menyediakan tenaga keamanan sekaligus pembayaran gajinya. Atas jasa yang diberikan, PT. ABC 
    menerima imbalan dari klien.

    Sehubungan hal tersebut Saudara mohon penegasan apakah imbalan jasa atas pelayanan penjagaan 
    keamanan tersebut dikenakan PPh Pasal 23.

2.  Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang PPh 
    sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 antara lain diatur 
    bahwa atas jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh 
    badan pemerintah. Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, 
    atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha 
    tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.

3.  Berdasarkan KEP-176/PJ./2000 tanggal 26 Juni 2000 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan 
    Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 
    Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 
    Nomor 10 TAHUN 1994 kegiatan pelayanan penjagaan keamanan tidak termasuk dalam pengertian 
    jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c 
    angka 2 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 
    terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994.

4.  Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dengan ini ditegaskan bahwa atas imbalan jasa penjagaan 
    keamanan yang diterima oleh PT. ABC, dimana penyediaan tenaga kerja dan pembayaran gaji 
    berasal dari PT. ABC, tidak termasuk jenis jasa yang imbalannya dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 
    sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-176/PJ./2000 tanggal 
    26 Juni 2000. Walaupun tidak termasuk sebagai penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23, imbalan jasa 
    yang diterima PT. ABC tersebut harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN

ttd

IGN MAYUN WINANGUN
</code>